Suara.com - Rektorat, Senat Akademik, dan Dewan Guru Besar Universitas Gajah Mada (UGM) memutuskan menonaktifkan dua dosen Fakultas Teknik, karena diduga berafiliasi dengan organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Jumat (8/6/2018).
Keputusan itu merupakan hasil pertemuan mereka dengan dua dosen yang bersangkutan, Jumat sore.
Iva Ariani, Kepala Humas dan Protokoler UGM, menjelaskan dua orang dosen tersebut diduga menolak Pancasila sebagai ideologi negara.
"Pimpinan universitas telah berdialog dan mendengarkan penjelasan dari kedua dosen, berkaitan dengan pandangan mereka terhadap Pancasila," kata Iva Ariani saat memberikan laporan hasil dialog para pimpinan UGM.
Hasil dialog kemudian bakal diserahkan kepada Dewan Kehormatan Universitas (DKU), untuk dilakukan proses lebih lanjut.
"Batas waktu belum diketahui, pokoknya proses di Dewan Kehormatan selesai. Kita belum tahu," kata Iva.
Berdasarkan hasil dialog itu juga, telah diputuskan untuk segera menonaktifkan sementara dosen Teknik dari jabatan struktural. Hal itu dilakukan demi kelancaran proses di Dewan Kehormatan Universitas (DKU).
"Demi kelancaran proses di DKU, maka kedua dosen akan segera dinonaktifkan sementara dari jabatan struktural mereka emban saat ini," ujar Iva.
Pada akhir laporan, Iva Ariani menegaskan bahwa hasil rekomendasi yang dilahirkan dari Dewan Kehormatan Universitas nantinya akan menjadi pertimbangan bagi pimpinan UGM untuk mengambil langkah ke depannya.
Baca Juga: Kelola 7 Situs Porno, Per Bulan Dua Sarjana Raup Rp 20 Juta
"Rekomendasi yang diberikan oleh DKU akan menjadi pertimbangan utama bagi pimpinan universitas untuk mengambil langkah selanjutnya," kata Iva. [Somad]
Berita Terkait
-
Politisi Golkar Curiga Yudi Latif Mundur karena Anggaran BPIP
-
UGM Panggil Dua Dosen yang Terindikasi Kader Ormas Terlarang
-
Fadli Zon Sebut BPIP Sebagai Wadah yang Tidak Jelas
-
Selama Jadi Kepala BPIP, Yudi Latif Klaim Bekerja Tak Kenal Waktu
-
Bagikan Makan Sahur untuk Warga Miskin, Mahasiswa UGM Dibacok
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Bupati Kulon Progo Hapus Logo Geblek Renteng hingga Wajibkan Sekolah Pasang Foto Kepala Daerah
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Desa di Kebumen Ini Ubah Limbah Jadi Rupiah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
Pilihan
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
-
Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
-
Jadwal Buka Puasa Bandar Lampung 21 Februari 2026: Waktu Magrib & Salat Isya Hari Ini
-
Siswa Madrasah Tewas usai Diduga Dipukul Helm Oknum Brimob di Kota Tual Maluku
Terkini
-
Geger Alumni LPDP Ogah Anaknya Jadi WNI, DPR Minta Evaluasi Rekrutmen dan Penanaman Nilai Kebangsaan
-
Nekat Bakar Pengikat Portal JLNT Casablanca Demi Konten, Segerombolan Pemotor Kini Diburu Polisi
-
Cek Panduan Perjalanan Pemudik Internasional Ini Agar Perjalanan Semakin Nyaman
-
Buntut Tewasnya Pelajar di Tual, Kapolda Maluku Targetkan Pelimpahan Berkas Bripda Masias Lusa
-
Pesawat Pakistan Serang Afghanistan, Taliban Siapkan Serangan Balasan
-
Ini Penampakan Dua Bus TransJakarta yang Ringsek Usai Adu Banteng di Jalur Langit
-
Tegas! Wali Kota Bekasi Setop Paksa Proyek Galian 'Siluman' di Kali Abang Tengah
-
98 Ribu Guru Madrasah Ikut PPG, Kemenag: Jika Lulus, Bisa Terima Tunjangan Profesi Tahun Depan
-
Kalideres Makin Semrawut, Rencana Pembangunan Krematorium Picu Protes Warga Hingga Disorot DPRD DKI
-
Diduga Sopir Mengantuk, Transjakarta Tanggung Biaya Medis Korban Tabrakan Dua Armada di Koridor 13