Suara.com - Kepala Humas Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Jeirry Sumampow memprediksi, isu negatif berbasis perbedaan suku, agama, ras, dan golongan (SARA), masih akan menjadi “alat perang” kelompok-kelompok politik di Pilpres 2019.
Pasalnya, Jeirry menilai, ada sejumlah partai politik yang sebenarnya memunyai sedikit massa pendukung di Pilkada serentak 2018, tapi mendadak mampu tampil signifikan bersama calon kepala daerah usungannya.
Ia memisalkan pada Pilkada Jawa Barat. Saat sejumlah lembaga survei memublikasikan salah satu pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jabar berpeluang kecil untuk menang, maka “jurus SARA” dikeluarkan sehingga mendongkrak naik jumlah perolehan suara.
"Apakah ini dipicu oleh lembaga survei? bisa saja. Lembaga-lembaga itu memperlihatkan pasangan kandidat tertentu masih dalam keadaan sulit untuk menang," kata Jeirry dalam diskusi bertajuk “What's Next: Membaca Hasil Pilkada 2018, Meneropong Peta Pilpres 2019” di Kantor PARA Syndicate, Jalan Wijaya I, Jakarta Selatan, Jumat (29/6/2018).
Oleh karenaanya, ia memperkirakan permainan isu SARA itu akan menjadi senjata terakhir bagi sejumlah parpol untuk mendongkrak naik jumlah suara pemilih.
Akan tetapi, penggunaan isu SARA pada Pilpres 2019, bukan dilakukan oleh elite-elite parpol di level nasional, melainkan daerah yang notabene lebih dekat ke konstituen.
"Mungkin bukan dalam konteks nasional tapi secara lokal. Itu akan dimainkan oleh aktor-aktor politik lokal yang ada di sana berinteraksi dengan masyarakat," jelasnya.
Selain pulau Jawa, kata dia, Sumatera Utara bisa jadi bakal menjadi daerah paling rawan isu SARA menjelang Pilpres 2019.
"Jadi, di Pilpres saya kira isu ini akan tetap dimainkan untuk menggalang dukungan di daerah-daerah tertentu, misalnya Jabar atau mungkin di Sumut, yang tahun ini menurut saya mampu mengambil perhatian berkaitan dengan politisasi SARA," pungkasnya.
Baca Juga: Jadi Runner-up Grup G, Alexander-Arnold: Inggris Kecewa Berat
Berita Terkait
-
PGI Meminta Tak Beri Panggung Tokoh Agama Penyebar Radikalisme
-
Pengamat: Isu SARA Akan Bermain di Pilpres 2019
-
Polisi Periksa Sri Bintang soal Ucapan Keraguan Muslim Tionghoa
-
Polisi Periksa Rocky Gerung Usai Rampungkan Keterangan Abu Janda
-
Kasus Ujaran Kebencian, Berkas Arseto Sudah di Tangan Kejaksaan
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
Pilihan
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
Terkini
-
Kabar Baik! Istana Percepat Hapus Tunggakan BPJS Triliunan, Tak Perlu Tunggu Perpres?
-
Gus Ipul Tegaskan Percepatan Sekolah Rakyat Nias Utara Prioritas Utama Presiden Prabowo
-
Survei IPI: Sjafrie Sjamsoeddin Hingga Purbaya Masuk Bursa Bakal Capres 2029
-
Viral Drama Tetangga di Jakbar: Tegur Drummer Berisik, Pria Ini Dicekik, Kini Saling Lapor Polisi
-
Residu Pilkades Bikin Bansos Melenceng, KemendesKemensos Satukan Data Desa
-
Pengamat: JPN Kejaksaan di Proyek Chromebook Hanya Kawal Prosedur, Bukan Hapus Niat Jahat
-
Kenaikan Gaji Hakim Bisa Tekan Korupsi, KPK: Tapi Tergantung Orangnya
-
TNI Mulai Latih Prajurit untuk Pasukan Perdamaian Gaza
-
Mata Tua Bersinar Kembali: Kemensos Bagi-Bagi Harapan Lewat Operasi Katarak Gratis di 5 Kabupaten
-
Kebebasan Pers Memburuk, Skor IKJ 2025 Terendah Sepanjang Sejarah