Suara.com - Pengamat politik dari President University, Muhammad AS Hikam mengusulkan cawapres ideal yang seharusnya dipilih oleh Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2019 nanti harus memenuhi tiga variabel.
Variabel pertama adalah keberlanjutan dan legacy kebijakan Pemerintahan Jokowi. Kedua, terjaminnya keamanan nasional dan keberlangsungan proses konsolidasi demokrasi di masa yang akan datang.
Menurut Hikam, Jokowi seharusnya mempertimbangkan calon pendampingnya nanti mampu membantunya dalam melanjutkan program-program pembangunan ekonomi nasional semisal pembangunan infrastruktur, memberantas kemiskinan, korupsi dan memajukan pendidikan dan iptek nasional.
"Keberlanjutan program-program pembangunan ekonomi nasional, khususnya pembangunan infrastruktur yang selama periode pertama telah dilaksanakan dan dirasakan hasil-hasilnya oleh bangsa," kata Hikam dalam rilisnya, Senin (10/7/2019).
Adapun aspek lainnya yang masuk menjadi pertimbangan Jokowi ialah fokus terhadap peningkatan kualitas alat negara dalam pertahanan dan keamanan, pemberantasan intoleransi, radikalisme dan penanggulangan terhadap ancaman terorisme, serta peningkatan penegakan hukum baik di lingkungan penyelenggara negara maupun warga negara dan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.
Tak lupa, unsur lainnya yang penting menjadi pertimbangan ialah penegakan dan perlindungan HAM, termasuk dan terutama terkait dengan kaum perempuan dan anak-anak serta kaum minoritas di seluruh Indonesia.
Oleh karenanya, Hikam melihat sosok cawapres yang cocok mendampingi Jokowi di Pilpres 2019 nanti harus yang memiliki loyalitas dan komitmen untuk membantu Jokowi menjalani pemerintahan tanpa terganggu oleh kebutuhan agenda politik pribadi.
"Ia tidak memiliki agenda politik pribadi maupun ketergantungan politik yang berpotensi menggangu hubungan kerjanya dengan RI-1," katanya.
Selain itu, seorang cawapres Jokowi harus mampu menjadi komunikator yang baik ke berbagai kelompok strategis dan memiliki rekam jejak positif termasuk relasinya dengan kaum minoritas serta tegas dalam menghadapi kelompok intoleran dan radikal.
Baca Juga: BPOM Ingin Atur Label Pangan Lewat Skema Traffic Light
Adapun Hikam mengerucutkan nama-nama cawapres yang dinilai telah memenuhi beberapa unsur di atas. Mengacu pada 5 besar hasil lembaga survei, terdapat 8 nama tokoh yang dirasanya ideal untuk mendampingi Jokowi melanjutkan langkahnya sebagai pemimpin negara, salah satunya ialah Mahfud MD.
"Saya mengusulkan nama-nama berikut, Mahfud MD, Moeldoko, Sri Mulyani Indrawati, Chairul Tanjung, Tito Karnavian, Airlangga Hartarto, Romahurmuzy, dan As’ad Ali," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Gerakan Satu Periode: Pemerintah Jokowi-JK Tak Perlu Dilanjutkan
-
3 Jam Bahas Koalisi, Ini Isi Pertemuan SBY dan Petinggi Demokrat
-
Koalisi Pilpres, PKS Sudah Bicara Jatah Menteri dengan Gerindra
-
Rizal Ramli : PT 20 Persen Haruskan Capres Jualan Sapi ke Parpol
-
Belum Berkoalisi, Demokrat Jajaki Anies - AHY ke Pilpres 2019
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Penjaringan Ketua DPC PDIP Brebes Dinilai Tak Transparan, Pencalonan Cahrudin Sengaja Dijegal?
-
Bikin Riuh, Dito Ariotedjo Tiba-Tiba Tanya Ijazah Erick Thohir ke Roy Suryo
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'