Suara.com - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono kembali mengingatkan kepada seluruh purnawirawan untuk tidak melibatkan prajurit terjun ke dunia politik praktis menjelang pelaksaan Pemilihan Legislatif dan Pilpres 2019.
"Kami amat menghormati niat para Purnawirawan TNI AD yang ingin mendarmabhaktikan dirinya melalui jalur politik, baik eksekutif maupun legislatif," kata KSAD.
"Kami amat yakin, kecintaan para senior terhadap institusi TNI AD yang amat besar akan menjadi motivasi pendorong untuk tidak melibatkan prajurit maupun satuan-satuan TNI AD ke dalam kancah kontestasi politik," kata KSAD dalam sambutannya yang dibacakan oleh Wakasad Letjen TNI Tatang Sulaiman pada Silaturahim Purnawirawan TNI AD, di Kantor Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD), Jakarta, Selasa (24/7/2018).
Mulyono mengatakan, komitmen para Purnawirawan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Sapta Marga sangat tepat apabila dikaitkan dengan dinamika situasi domestik yang sedang dihadapi, khususnya terkait tahun politik menjelang pelaksanaan pesta demokrasi nasional 2019 nanti.
Sebagai insan Sapta Margais yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa, lanjut mantan Pangkostrad ini, tentunya para Purnawirawan sangat prihatin dengan kentalnya politik identitas karena penggunaan isu SARA oleh politisi guna mendapat dukungan dari masyarakat.
"Kita dapat melakukan langkah mitigasi dengan mencoba menularkan nilai filosofis Sapta Marga di lingkungan kita demi tetap tegaknya persatuan serta kesatuan bangsa," ujarnya.
Untuk pengamanan Pemilu 2019, kata Mulyono, TNI AD sebagai bagian dari TNI akan bahu membahu bersama Polri mengawal dan memberikan jaminan rasa aman kepada masyarakat.
"Kita bertekad agar hajat besar demokrasi Indonesia ini tidak menimbulkan ekses yang justru kontra produktif dengan upaya kita menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945," tuturnya.
TNI AD juga berharap dukungan dari para Purnawirawan TNI AD agar semua dapat mengemban amanah tugas yang amat mulia ini sehingga keutuhan dan kedaulatan Indonesia dapat tetap tegak berdiri.
Baca Juga: TGB Mundur, Demokrat Belum Sempat Beri Teguran
Dalam acara silaturahim itu, tampak hadir mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo, mantan Wapres Try Sutrisno, Menko Polhukam Jenderal TNI (Purn) Wiranto, dan Ketua Umum PPAD Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
Pilihan
-
Bertemu Ulama, Prabowo Nyatakan Siap Keluar dari Board of Peace, Jika...
-
Bareskrim Tetapkan 5 Tersangka Dugaan Manipulasi Saham, Rp674 Miliar Aset Efek Diblokir
-
Siswa SD di NTT Akhiri Hidup karena Tak Mampu Beli Buku, Mendikdasmen: Kita Selidiki
-
Kasus Saham Gorengan, Bareskrim Tetapkan 3 Tersangka Baru, Salah Satunya Eks Staf BEI!
-
Bareskrim Geledah Kantor Shinhan Sekuritas Terkait Kasus Saham Gorengan
Terkini
-
Panduan Lengkap Daftar Akun SNPMB 2026 dan Jadwal Cetak Kartu SNBP 2026
-
Bukan Musuh, Pemred Suara.com Ajak Jurnalis Sulsel Taklukkan Algoritma Lewat Workshop AI
-
Sekjen PBNU Ungkap Alasan Prabowo Gabung Board of Peace: Demi Cegah Korban Lebih Banyak di Gaza
-
Hadiri Majelis Persaudaraan Manusia di Abu Dhabi, Megawati Duduk Bersebelahan dengan Ramos Horta
-
Tiket Kereta Lebaran 2026 Telah Terjual Lebih Dari 380 Ribu, Purwokerto Jadi Tujuan Paling Laris
-
Nekat Berangkat Saat Sakit, Tangis Pilu Nur Afni PMI Ilegal Minta Dipulangkan dari Arab Saudi
-
Kisah Epi, ASN Tuna Netra Kemensos yang Setia Ajarkan Alquran
-
KPK Masih Menyisir Biro Travel yang Ikut Bermain Jual-Beli Kuota Haji di Kemenag Periode 2023-2024
-
Pastikan Pengungsi Hidup Layak, Kasatgas Tito Tinjau Huntara di Aceh Tamiang
-
KPK Cecar 5 Bos Travel Terkait Kasus Kuota Haji, Telisik Aliran Duit Haram ke Oknum Kemenag