Suara.com - Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra turut menghadiri acara politik yang digelar GNPF Ulama di hotel berbintang empat Peninsula, Jakarta Barat, Jumat (27/7/2018) malam.
Sebagai pihak yang diundang, Yusril mengakui mengapresiasi keinginan pentolan FPI dan GNPF Ulama Rizieq Shihab untuk membentuk koalisi keumatan guna ikut Pilpres 2019.
"Kalau itu akan bentuk koalisi, harus ada pembicaraan jelas dan klir mengenai seperti apa format koalisi dibangun. Siapa yang akan dicalonkan, dan apa kesepakatan-kesepakatan yang dicapai oleh koalisi itu," kata Yusril saat tiba di lokasi.
Pasalnya, ia tidak mau mengulangi pengalaman buruk PBB di Pemilu 1999 dan 2004. Saat itu, PBB tercatat masuk ke dalam partai koalisi tanpa sepengetahuan pemimpinnya.
"Tiba-tiba, kami sudah masuk koalisi, sudah dibangun opini melalui media seperti itu, padahal kami tidak pernah diundang untuk rapat koalisi," katanya.
Namun, ia belum memutuskan arah koalisinya bersama partai-partai oposisi karena sejumlah pertimbangan.
"Apakah memang kami rasakan koalisi ini ada manfaatnya atau tidak. Kalau tidak ada manfaatnya, kami merasa tidak perlu bergabung dengan koalisi," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Roy Suryo Cs Diperiksa Maraton: Dicecar Ratusan Pertanyaan Soal Fitnah Ijazah Jokowi!
-
Bivitri Susanti: Penetapan Soeharto Sebagai Pahlawan Bisa Digugat ke PTUN dan MK
-
Ini Alasan Polisi Tak Tahan Roy Suryo Cs Usai Diperiksa Tersangka Kasus Fitnah Ijazah Palsu Jokowi
-
Tidak Ada Kriteria Amnesti Bagi Koruptor, Menko Yusril Jelaskan Kewenangan Presiden
-
Putusan MK Larang Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil, Yusril: Jadi Masukan Reformasi Polri
-
Prabowo Sudah Dengar Gerindra di Sejumlah Daerah Tolak Budi Arie Gabung, Suara Bakal Dipertimbangkan
-
Tok! DPR-Pemerintah Sepakati Bawa RUU KUHAP ke Paripurna untuk Disahkan, Ini Substansinya
-
Jelang Hari HAM Sedunia, Yusril Sebut Tak Ada Bahasan Amnesti-Abolisi untuk Aktivis Demo Agustus
-
Jelaskan Ada Pengkondisian dalam Akuisisi Kapal, KPK Bantah Kriminalisasi Kasus ASDP
-
Bakal Rombak Sistem Rujukan BPJS, Menkes Budi Tak Mau Bertele-tele: Nanti Pasien Keburu Wafat