Periksa Istri Gubernur Aceh, KPK Tanya Dokumen Aliran Dana

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dalam kasus dugaan korupsi suap terkait pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Aceh.

Salah satu dari para saksi tersebut adalah Darwati Agani, istri dari Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf. Irwandi kini sudah menjadi tersangka dalam kasus tersebut.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan hal yang dikonfirmasi dari Darwati adalah terkait pengetahuannya terhadap dokumen aliran dana yang ditemukan KPK dalam penggeledahan.

"Diklarifikasi tentang pengetahuan dia terkait dokumen yang ditemukan dirumah pribadi IY saat penggeledahan dilakukan. Saat penggeledahan penyidik menyita dokumen terkait aliran dana," kata Febri.

Sementara terhadap saksi lainnya, KPK mengonfirmasi ihwal pengetahuannya dalam proyek di Aceh yang dibiayai DOK. Itu ditanyakan KPK terhadap Asisten 2 Provinsi Aceh Taqwa.

"Didalami pengetahuan dan perannya dalam penganggaran dan pengadaan proyek DOK Aceh. Saksi diperiksa terkait tugasnya sebagai wakil ketua penyusunan DOK Aceh dan pengawasan pengadaan," katanya.

Saksi lainnya yang diperiksa KPK pada hari ini adalah Apriansyah staf dari atlet lari asal Manado yang juga menjadi tim ahli dalam event Aceh Marathon Fanny Steffy Burase. Lalu ada saksi dari Member Alliaze, Ade Kurniawan dan Kadis Sosial Pemprov Aceh Alhudri.

Sementara sebelumnya, KPK sudah memeriksa sejumlah saksi terkait kasus yang terungkap melalui OTT tersebut. Dari para saksi itu KPK menggali informasi ihwal pelaksanaan pengalokasian DOKA dan juga tentang event Aceh Marathon.

Dalam rangka event Aceh Marathon ini, Pemda Aceh menjadikan atlet Steffy Burase sebagai tim ahlinya. KPK pun sudah mencegah Steffy untuk tidak bepergian ke luar negeri.

Baca Juga: KPK Perpanjang Masa Penahanan Mantan Dirut PT Jasindo

Selain Steffy, KPK juga sudah mencegah tiga orang lainnya. Mereka adalah Nizarli, Rizal Aswandi, dan Teuku Fadhilatul Amri.

Dalam kasus ini, selain Irwandi KPK juga telah menetapkan tiga tersangka lainnya yaitu Bupati Bener Meriah Ahmadi Ahmadi Hendri Yuzal dan T Syaiful Bahri dari pihak swasta.

Diduga sebagai penerima adalah Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal, dan T Syaiful Bahri. Sedangkan diduga sebagai pemberi adalah Ahmadi.

Diduga pemberian oleh Bupati Bener Meriah kepada Gubernur Aceh sebesar Rp 500 juta bagian dari Rp 1,5 miliar yang diminta Gubernur Aceh terkait 'fee' ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari (DOKA) pada Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2018.

Pemberian tersebut merupakan bagian dari komitmen 'fee' delapan persen yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh dari setiap proyek yang dibiayai dari dana DOKA.

Adapun pemberian kepada Gubernur dilakukan melalui orang-orang dekat Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah yang bertindak sebagai perantara.KPK pun masih mendalami dugaan penerimaan-penerimaan sebelumnya.

Dalam kegiatan operasi tangkap tangan terkait kasus itu, KPK total mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait tindak pidana, yaitu uang sebesar Rp 50 juta dalam pecahan seratus ribu rupiah, bukti transaksi perbankan Bank BCA dan Bank Mandiri, dan catatan proyek.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, Ahmadi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Sedangkan sebagai pihak yang diduga penerima Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal, dan T Syaiful Bahri disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP.