Suara.com - Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) bersama Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) meminta Pemerintah Indonesia memberikan kemerdekaan kepada Provinsi Papua Barat. Mereka berdemo di Depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (2/9/2018).
Selain itu mereka juga meminta diberikan kebebasan demokrasi dan aksen untuk jurnalis dan media di Papua Barat. Para pendemo menilai pemerintah Indonesia telah memanipulasi hasil dari Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) pada tahun 1969.
"Dari 809.227 orang Papua Barat, hanya 175 orang yang memberikan pendapat. Pepera tidak demokratis, dengan cara itu kekerasan Papua selalu ada sejak rezim Soeharto. Kita sama sekali tidak demokratis," Kata Surya Anta, juru bicara (FRI-WP) di lokasi.
Ia juga menyayangkan perlakuan kolonialisme yang dilakukan Indonesia terhadap Papua Barat serta PBB yang tidak melihat pelanggaran HAM yang terjadi di sana.
"Yang terjadi west Papua masuk (ke NKRI) adalah kita di jajah, dibunuh, dan disiksa. Katanya Indonesia bangsa bermartabat. Tapi kenapa bangsa yang bebas dari kolonial Belanda ini malah mengkoloniakisasi bangsa lain," Ujarnya sambil berorasi menggunakan pengeras suara.
Aksi demo ini sempat ricuh dan terjadi aksi saling dorong dengan kelompok masyarakat lain yang menolak adanya orasi semacam ini. Mereka yang menolak, mengatas namakan kelompoknya sebagai Relawan NKRI. Namun polisi dapat dengan sigap melerai aksi ricuh tersebut.
Berita Terkait
-
Ketika Jokowi Bergandeng Tangan dengan Ketua MUI di Zikir dan Doa
-
Ketahuan Polisi, Deklarasi Negara Federal Papua Barat Batal
-
Ada Surat Pengumuman Negara Federal Papua Barat, Ini Kata Polri
-
Kronologis Polisi Brimob Tewas dalam Kecelakaan di Nduga Papua
-
Truk Brimob Terbalik di Papua, 13 Luka, Satu Tewas
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
Pilihan
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
Terkini
-
Dharma Pongrekun Soal Virus Nipah: Setiap Wabah Baru Selalu Datang dengan Kepentingan
-
Di Persidangan, Noel Sebut Purbaya Yudhi Sadewa 'Tinggal Sejengkal' ke KPK
-
Rano Karno Ungkap Alasan Jalan Berlubang di Jakarta Belum Tertangani Maksimal
-
Percepat Pemulihan Pascabencana Sumatra, Mendagri-BPS Bahas Dashboard Data Tunggal
-
Ironi 'Wakil Tuhan': Gaji Selangit Tapi Masih Rakus, Mengapa Hakim Terus Terjaring OTT?
-
Gus Ipul Tegaskan Realokasi PBI JKN Sudah Tepat
-
Skandal Suap DJKA: KPK Dalami Peran 18 Anggota DPR RI Periode 2019-2024, Ini Daftar Namanya
-
Kabar Baik! Istana Percepat Hapus Tunggakan BPJS Triliunan, Tak Perlu Tunggu Perpres?
-
Gus Ipul Tegaskan Percepatan Sekolah Rakyat Nias Utara Prioritas Utama Presiden Prabowo
-
Survei IPI: Sjafrie Sjamsoeddin Hingga Purbaya Masuk Bursa Bakal Capres 2029