Suara.com - Puluhan ex karyawan PT Freeport Indonesia (PTFI) menggelar aksi di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (20/8/2018). Aksi tersebut menuntut pemerintah untuk melakukan upaya terhadap PTFI yang melakukan pemberhentikan 8.300 karyawan dan berujung pada kematian.
Sebanyak 31 karyawan ex PTFI meninggal dunia, diduga akibat pelayanan kesehatan yang melambat karena diputuskannya akses BPJS kesehatan.
"31 orang meninggal, ini merupakan pelanggaran HAM berat. Semenjak PHK itu berjalan, BPJS kami langsung diblokir," ujar ex PT Freeport, Jerry Jarangga.
Jerry menambahkan, prosedur yang sebenarnya bahwa kartu BPJS Kesehatan seharusnya masih berlaku selama 6 bulan sejak karyawan putus kerja. Sementara kasus ini baru lima hari sudah diblokir.
Sebelumnya, ex karyawan PTFI ini sudah melakukan aksi di Kementerian Ketenagakerjaan (KEMENAKER), namun hingga menginap selama tiga hari tak juga menemukan solusi. Pasalnya, Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri saat itu sedang melakukan penggalangan dana bagi korban gempa Lombok.
"Kenapa kita ada disini (di depan istana), karena semua tahapan sudah kita lewati. Tapi semua tutup mata, semua tutup telinga," tambah Jerry. [Annisya Heriyanti]
Berita Terkait
-
Cukai Rokok Naik Jadi Solusi Tambal Beban Biaya BPJS Kesehatan
-
Penerimaan Pajak dari Freeport Akan Menurut Akibat PP 37
-
Perlancar Divestasi, Pemerintah Terbitkan Aturan Pajak Freeport
-
Pemerintah Hindari Dampak Arbitrase Freeport ke Nasib Pegawainya
-
BPJS Kesehatan Dapat Kucuran Data untuk Atasi Defisit Keuangan
Terpopuler
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- 7 Sepatu Murah Lokal Buat Jogging Mulai Rp100 Ribuan, Ada Pilihan Dokter Tirta
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
Pilihan
-
Indosat Gandeng Arsari dan Northstar Bangun FiberCo Independent, Dana Rp14,6 Triliun Dikucurkan!
-
Kredit Nganggur Tembus Rp2,509 Triliun, Ini Penyebabnya
-
Uang Beredar Tembus Rp9891,6 Triliun per November 2025, Ini Faktornya
-
Pertamina Patra Niaga Siapkan Operasional Jelang Merger dengan PIS dan KPI
-
Mengenang Sosok Ustaz Jazir ASP: Inspirasi di Balik Kejayaan Masjid Jogokariyan
Terkini
-
Karir Ambyar! Brigadir YAAS Dipecat Polda Kepri Usai Aniaya Calon Istri yang Hamil
-
Saksi Ungkap Pertamina Gunakan Kapal PT JMN karena Keterbatasan Armada Domestik
-
Bupati Bekasi dan Ayah Dicokok KPK, Tata Kelola Pemda Perlu Direformasi Total
-
Menteri Mukhtarudin Terima Jenazah PMI Korban Kebakaran di Hong Kong
-
Panas Paripurna Ranperda Perubahan Badan Hukum PAM Jaya, PSI Tetap Tolak Privatisasi BUMD Air Minum
-
KPK Ungkap Kepala Dinas Sengaja Hapus Jejak Korupsi Eks Bupati Bekasi
-
Bupati Bekasi di Tengah Pusaran Kasus Suap, Mengapa Harta Kekayaannya Janggal?
-
6 Fakta Tabrakan Bus Kru KRI Soeharso di Medan: 12 Personel Terluka
-
Pesan di Ponsel Dihapus, KPK Telusuri Jejak Komunikasi Bupati Bekasi
-
Rotasi 187 Perwira Tinggi TNI Akhir 2025, Kapuspen Hingga Pangkodau Berganti