Suara.com - Badan Kepegawaian Negara atau BKN akan membuka pendaftaran online Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS 2018 paling cepat pada 26 September mendatang. Para pelamar CPNS diminta untuk segera mempersiapkan diri sejak awal sebelum melakukan pendaftaran.
Kepala Biro Hubungan Kemasyarakatan BKN Mohammad Ridwan mengatakan, ada rentang waktu selama kurang lebih sepekan sejak situs resmi BKN bisa diakses hingga pendaftaran online dimulai. Dengan jeda waktu yang cukup itu diharapkan para pelamar dapat mempersiapkan diri dan berkas dengan baik.
"Ini memberi waktu bagi instansi dan pendaftar, mereka enggak akan ribut lagi soal data, karena dari 19 sampai 26 September bisa persiapan dulu sehingga data sudah terkumpul," kata Ridwan saat ditemui di Gedung BKN, Jakarta Timur, Rabu (19/9/2018).
Setelah proses pendaftaran, para verifikator dari pemerintah daerah akan memverifikasi berkas administrasi para pelamar CPNS. Proses verifikasi data memakan waktu 2 hingga 3 pekan, dengan dipantau langsung oleh BKN.
"2 sampai 3 minggu kedepan ada proses seleksi administrasi di instansi masing-masing, jadi kalau ada yang enggak lulus protes ke instansinya. Tapi akan disampaikan alasan tidak lulus kenapa," imbuh Ridwan.
Setelah proses verifikasi selesai, pada 16 Oktober akan diumumkan para pelamar CPNS yang lolos seleksi administrasi. Bagi para pelamar yang lolos akan diminta bersiap untuk menjalani Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) satu pekan setelah pengumuman.
Dalam SKD, hasil seleksi bisa langsung diketahui usai mengerjakan soal sehingga para pelamar mengetahui status kelulusannya. Jika dinyatakan lulus, maka pelamar akan melanjutkan ke tahapan berikutnya yakni Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).
Nantinya, kedua nilai dari SKD dan SKB akan digabungkan dengan persentase sumbangan nilai sebesar 40 banding 60. Para pelamar dengan nilai tertinggi akan maju ke tahap berikutnya yakni validasi berkas.
"Penyatuan nilai nanti di BKN dengan persentase 40 persen dari nilai SKD dan 60 persen dari SKB. Setelah itu, nilai tertinggi akan lanjut menuju proses pemberkasan," tutupnya.
Baca Juga: Tunjangan Lebih Gede, 4 Kementrian Ini Paling Diburu Pelamar CPNS
Berita Terkait
-
Tunjangan Lebih Gede, 4 Kementrian Ini Paling Diburu Pelamar CPNS
-
Dari 525, Baru 16 Instansi yang Laporkan Informasi CPNS ke BKN
-
Catat! Situs sscn.bkn.go.id Dibuka, Tapi Tak Bisa Daftar CPNS
-
Siang Ini, Informasi Pendaftaran CPNS Melalui Situs BKN Dibuka
-
Daftar CPNS di Jakarta Banyak Saingan dan Sulit Lulus
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Sebut Bukan Insiden Kebetulan, Nandang Sutisna Desak Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis
-
Tiyo Ardianto Respons Viral Aksi Penolakan di UGM, Singgung Kondisi Mahasiswa 'Terpaksa' Demo
-
Aksi Bersih & Penghijauan dalam Memperingati HLH 2026, NHM Ajak Masyarakat Jaga Lingkungan Bersama
-
Wamendagri Bima Arya Tekankan Penguatan Karakter Generasi Muda Berbasis Nilai Budaya
-
Bukan Ancaman, Anis Matta Sebut Demo Justru 'Picu' Pemerintah Kerja Lebih Baik
-
Massa Bertahan di Gejayan Meski Aksi Selesai, Bunyi Klakson - Seruan Turunkan Prabowo Terus Menggema
-
Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
-
Turun Aksi di Jogja, Cholil ERK Tegaskan Gerakan Masyarakat Jangan Mengempis
-
Benarkah Jokowi Segera Jadi Ketua Dewan Pembina? PSI Kasih 'Kode Keras' Begini
-
Jawab Tuntutan Mahasiswa, Bakom RI Sebut Kebijakan Presiden Prabowo Hemat Anggaran Rp300 Triliun!