Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan meminta kepada Pemkot Bekasi untuk bisa menyelesaikan persoalan persampahan dengan Pemprov DKI Jakarta secara baik-baik. Anies menyindir Pemkot Bekasi yang lebih banyak bercerita di media daripada menyelesaikan masalah secara baik-baik.
Anies mengatakan, Pemprov DKI telah melunasi segala kewajiban soal perjanjian persampahan dengan Pemkot Bekasi. Namun, kesalahpahaman yang terjadi antara Pemprov DKI dengan Pemkot Bekasi seharusnya diselesaikan dengan baik, tidak perlu ramai di media.
"Ini mau menyelesaikan baik-baik, dikomunikasikan atau mau ramai di media? Kalau mau diselesaikan baik, tiap pertemuan itu datang bawa datanya, jangan malah ramai di media," kata Anies saat ditemui di Balai Kota, Jakarta Pusat, Minggu (21/10/2018).
Anies menjelaskan pada 2018 pihaknya sudah menunaikan kewajiban sebesar Rp138 miliar dengan tambahan hutang 2017 senilai Rp 64 miliar. Namun, pada Februari 2018 Pemkot Bekasi meminta bantuan kemitraan kepada Pemprov DKI.
Adapun bantuan kemitraan yang baru saja diberikan oleh Pemkot Bekasi kepada Pemprov DKI pada 18 Oktober 2018 lalu meliputi, proyek pembangunan flyover Rawa Panjang senilai Rp188 miliar, proyek pembangunan flyover Cipendawa senilai Rp 372 miliar, pembangunan crossing Buaran senilai Rp 16 miliar, peningkatan fasilitas penerangan jalan umum Kota Bekasi senilai Rp 5 miliar.
Data perincian bantuan kemitraan sudah dimintai oleh Pemprov DKI sejak Mei 2018, namun baru pada 18 Oktober 2018 Pemkot Bekasi menyerahkan data itu. Anies pun menegaskan untuk menolak memberikan bantuan kemitraan yang berujung pada kemarahan Pemkot Bekasi.
Akhirnya, Pemkot Bekasi menghentikan puluhan truk pengangkut sampah milik DKI yang melintas Bekasi sebagai bentuk protes terhadap Pemprov DKI. Anies berharap agar Pemkot Bekasi bisa duduk bersama Pemprov DKI guna menyelesaikan permasalahan secara baik-baik.
"Saya harap kita bicarakan baik-baik antar lembaga pemerintahan. Bertemu, diskusikan. Perlu saya garis bawahi, dana yang diminta itu adalah dananya rakyat Dki Jakarta, bukan dananya gubernur," pungkas Anies.
Baca Juga: Anies Pastikan Kewajiban DKI Soal Sampah ke Bekasi Sudah Selesai
Berita Terkait
-
Anies Pastikan Kewajiban DKI Soal Sampah ke Bekasi Sudah Selesai
-
KPK Ungkap Fakta Penggeledahan Rumah Bos Lippo Group James Riady
-
Soal Sampah Jakarta, Pengamat: Pemda DKI Harus Tiru Surabaya
-
Sempat Dikandangi, Bekasi Lepas 20 Truk Sampah Milik Jakarta
-
Bicara Kasus Suap Meikarta, KPK Singgung Proyek Hambalang
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Prabowo Kirim Surat ke Eks Menteri Termasuk Sri Mulyani, Ini Isinya...
Pilihan
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
-
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir?
-
Otak Pembunuhan Kacab Bank, Siapa Ken si Wiraswasta Bertato?
Terkini
-
Tongkat Estafet Tokoh Menko Polkam: Ada SBY, Mahfud MD, Wiranto, hingga Djamari Chaniago
-
Surat Pemakzulan Gibran Tidak Mendapat Respons, Soenarko Curigai Demo Rusuh Upaya Pengalihan Isu
-
Respons Viral Setop 'Tot Tot Wuk Wuk', Gubernur Pramono: 'Saya Hampir Nggak Pernah Tat Tot Tat Tot'
-
Minta Daerah Juga Tingkatkan Kualitas SDM, Mendagri Tito: Jangan Hanya Andalkan Kekayaan Alam
-
Fakta atau Hoaks? Beredar Video Tuding Dedi Mulyadi Korupsi Bareng Menteri PKP
-
Terungkap! Ini Alasan KPK Masih Rahasiakan Jumlah Uang yang Dikembalikan Khalid Basalamah
-
Gantikan Posisi Noel, Afriansyah Noor Lebih Kaya, Punya Harta Rp 23,9 Miliar
-
Gedung DPR Masih Dijaga TNI, Legislator PDIP: Kita Bekerja Perlu Situasi Aman
-
Update Evakuasi 7 Pekerja Freeport: Tim Penyelamat Hadapi Risiko Tinggi di Tambang Bawah Tanah
-
Tim Reformasi Kepolisian Bentukan Prabowo Siap Guncang Institusi, Ini Respons Kapolri!