Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G. Plate menanggapi kritikan Wakil Ketua DPR Fadli Zon perihal wacana Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menjanjikan adanya dana kelurahan tahun 2019. Terkait itu, Johnny malah mempertanyakan kritikan Fadli yang baru dilontarkan saat ini.
"Seharusnya dari tahun-tahun sebelumnya. Kenapa pak Fadli tidak punya ide tentang itu? kenapa baru sekarang juga dia (Fadli) mengkritisi ini?," ujar Johnny di gedung Lemhannas, Jakarta, Senin (22/10/2018)..
Johnny menuturkan saat terbitnya UU Desa, seharusnya DPR sudah lebih dahulu memikirkan masyarakat miskin kota.
"Harusnya dari sejak UU desa menetapkan, desa mempunyai anggaran tersendiri, sudah seharusnya dipikirkan bagaimana masyarakat miskin kota yang dibawah kewenangan lurah, bisa dibantu. Selama itu dilakukan melalui transfer daerah APBD kabupaten kota. selama ini belum," kata dia.
Johnny, yang juga Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional pasangan Jokowi - Ma'ruf Amin ini justru menyambut baik wacana yang dilontarkan Jokowi perihal dana kelurahan. Sebab wacana menggelontarkan dana kelurahan tersebut untuk menyalurkan aspirasi dari kepala daerah.
"Lah ini kan menyalurkan aspirasi. Jangan sampai beberapa tokoh politik, apalagi tokoh-tokoh di DPR RI yang fungsinya menyampaikan aspirasi justru membatasi aspirasi rakyat. Rakyat perlu tahu itu," ucap Johnny.
Tak hanya itu, Johnny menyebut dana kelurahan yang disampaikan Jokowi merupakan aspirasi dari kepala daerah, khususnya bupati dan wali kota. Karena itu, Johnny menilai wacana tersebut karena Pemerintahan Jokowi memperhatikan kebutuhan masyarakat marjinal perkotaan yang berada dibawah kelurahan dan desa .
"Mereka perlu disalurkan bantuannya, tapi bantuannya tentu melalui transfer daerah di pemerintah daerah, dan pemerintah daerah. Berbeda dengan dana desa yang punya mata anggaran tersendiri dikirim langsung kepada desa,” kata dia.
“Saya kira lurah dan desa memang patut dan perlu kalau ingin memperkecil disparitas, banyak juga masyarakat miskin kota, jutaan jumlahnya dan ini respons diberikan oleh pemerintah saya kira perlu kita apresiasi dan kita dukung," Johnny menambahkan.
Baca Juga: Malam Ini, Satpol PP DKI Akan Tutup Paksa Diskotek Old City
Sebelumnya Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengakui ada rencana pengadaan dana kelurahan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Namun, dirinya mempertanyakan keputusan Jokowi menjanjikan dana kelurahan pada masa kampanye Pemilihan Presiden 2019.
Fadli mengatakan, kelurahan seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama dengan desa yang sudah dibuatkan anggaran oleh pemerintah. Pasalnya, ia menilai ada kesenjangan antara desa dengan kelurahan.
"Pertanyaannya adalah kenapa sekarang? Kenapa tidak dari dulu? Kalau saya setuju dari dulu, harusnya desa itu dengan kelurahan itu diperlakukan sama," kata Fadli di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senin (22/10/2018).
Berita Terkait
-
Soal Videotron Kubu Jokowi, Bawaslu: Itu Pelanggaran Administrasi
-
Fadli Zon Tak Hadir, Sidang Ahmad Dhani Ditunda Pekan Depan
-
Gerindra Kritisi Wacana Jokowi soal Pengadaan Dana Kelurahan
-
Soal Wacana Dana Kelurahan Jokowi, PKS Tuntut Adanya Payung Hukum
-
Mendagri: Dana Kelurahan Tak Politis, Sudah Diusul Tahun 2016
Terpopuler
- 10 Sunscreen untuk Flek Hitam Terlaris di Shopee yang Bisa Kamu Coba
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- Lebih Murah dari Innova Zenix: 5 Mobil 7 Seater Kabin Lega Cocok untuk Liburan Keluarga Akhir Tahun
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- 7 Mobil 8 Seater Termurah untuk Keluarga, MPV hingga SUV Super Nyaman
Pilihan
-
Dari AMSI Awards 2025: Suara.com Raih Kategori Inovasi Strategi Pertumbuhan Media Sosial
-
3 Rekomendasi HP Xiaomi 1 Jutaan Chipset Gahar dan RAM Besar, Lancar untuk Multitasking Harian
-
Tukin Anak Buah Bahlil Naik 100 Persen, Menkeu Purbaya: Saya Nggak Tahu!
-
Menkeu Purbaya Mau Tangkap Pelaku Bisnis Thrifting
-
4 HP Memori 256 GB Paling Murah, Cocok untuk Gamer yang Ingin Install Banyak Game
Terkini
-
Tragis! Diamuk Massa hingga Semaput, Maling Motor di Cengkareng Ternyata Bawa Pistol Mainan
-
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, DPR: Sejak Awal Ini Bisnis Dikelola BUMN, Bukan Pemerintah!
-
Tragedi Sabu Patungan: Polisi Ungkap Motif Sepele di Balik Tebasan Kerambit Maut Jatinegara
-
Dalih 'Investasi Sosial' Jokowi soal Utang Whoosh Dikuliti DPR: Mana Akuntabilitasnya?
-
Skandal Chromebook: Pengacara Nadiem Tunjuk Hidung Stafsus, Siapa Dalang Sebenarnya?
-
Pesawat Haji Tak Lagi Terbang Kosong? Begini Rencana Ambisius Pemerintah...
-
Ditanya Soal Peluang Periksa Luhut dalam Kasus Whoosh, Begini Respons KPK
-
Korupsi Whoosh Memanas, Ketua KPK Soal Saksi: Masih Kami Telaah Dulu
-
Sandra Dewi Menyerah? Terungkap Alasan Tunduk di Balik Pencabutan Gugatan Aset Korupsi Timah
-
Eks Jubir Gus Dur Sentil Kejagung: Prestasi Rp13 T Jadi Lelucon, Loyalis Jokowi Tak Tersentuh?