Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G. Plate menanggapi kritikan Wakil Ketua DPR Fadli Zon perihal wacana Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menjanjikan adanya dana kelurahan tahun 2019. Terkait itu, Johnny malah mempertanyakan kritikan Fadli yang baru dilontarkan saat ini.
"Seharusnya dari tahun-tahun sebelumnya. Kenapa pak Fadli tidak punya ide tentang itu? kenapa baru sekarang juga dia (Fadli) mengkritisi ini?," ujar Johnny di gedung Lemhannas, Jakarta, Senin (22/10/2018)..
Johnny menuturkan saat terbitnya UU Desa, seharusnya DPR sudah lebih dahulu memikirkan masyarakat miskin kota.
"Harusnya dari sejak UU desa menetapkan, desa mempunyai anggaran tersendiri, sudah seharusnya dipikirkan bagaimana masyarakat miskin kota yang dibawah kewenangan lurah, bisa dibantu. Selama itu dilakukan melalui transfer daerah APBD kabupaten kota. selama ini belum," kata dia.
Johnny, yang juga Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional pasangan Jokowi - Ma'ruf Amin ini justru menyambut baik wacana yang dilontarkan Jokowi perihal dana kelurahan. Sebab wacana menggelontarkan dana kelurahan tersebut untuk menyalurkan aspirasi dari kepala daerah.
"Lah ini kan menyalurkan aspirasi. Jangan sampai beberapa tokoh politik, apalagi tokoh-tokoh di DPR RI yang fungsinya menyampaikan aspirasi justru membatasi aspirasi rakyat. Rakyat perlu tahu itu," ucap Johnny.
Tak hanya itu, Johnny menyebut dana kelurahan yang disampaikan Jokowi merupakan aspirasi dari kepala daerah, khususnya bupati dan wali kota. Karena itu, Johnny menilai wacana tersebut karena Pemerintahan Jokowi memperhatikan kebutuhan masyarakat marjinal perkotaan yang berada dibawah kelurahan dan desa .
"Mereka perlu disalurkan bantuannya, tapi bantuannya tentu melalui transfer daerah di pemerintah daerah, dan pemerintah daerah. Berbeda dengan dana desa yang punya mata anggaran tersendiri dikirim langsung kepada desa,” kata dia.
“Saya kira lurah dan desa memang patut dan perlu kalau ingin memperkecil disparitas, banyak juga masyarakat miskin kota, jutaan jumlahnya dan ini respons diberikan oleh pemerintah saya kira perlu kita apresiasi dan kita dukung," Johnny menambahkan.
Baca Juga: Malam Ini, Satpol PP DKI Akan Tutup Paksa Diskotek Old City
Sebelumnya Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengakui ada rencana pengadaan dana kelurahan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Namun, dirinya mempertanyakan keputusan Jokowi menjanjikan dana kelurahan pada masa kampanye Pemilihan Presiden 2019.
Fadli mengatakan, kelurahan seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama dengan desa yang sudah dibuatkan anggaran oleh pemerintah. Pasalnya, ia menilai ada kesenjangan antara desa dengan kelurahan.
"Pertanyaannya adalah kenapa sekarang? Kenapa tidak dari dulu? Kalau saya setuju dari dulu, harusnya desa itu dengan kelurahan itu diperlakukan sama," kata Fadli di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senin (22/10/2018).
Berita Terkait
-
Soal Videotron Kubu Jokowi, Bawaslu: Itu Pelanggaran Administrasi
-
Fadli Zon Tak Hadir, Sidang Ahmad Dhani Ditunda Pekan Depan
-
Gerindra Kritisi Wacana Jokowi soal Pengadaan Dana Kelurahan
-
Soal Wacana Dana Kelurahan Jokowi, PKS Tuntut Adanya Payung Hukum
-
Mendagri: Dana Kelurahan Tak Politis, Sudah Diusul Tahun 2016
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
29 Unit Usaha Syariah Mau Spin Off, Ini Bocorannya
-
Soal Klub Baru usai SEA Games 2025, Megawati Hangestri: Emm ... Rahasia
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
Terkini
-
Majelis Adat Budaya Tionghoa Buka Suara soal Penyerangan 15 WNA China di Kawasan Tambang Emas
-
Aroma Hangus Masih Tercium, Pedagang Tetap Jualan di Puing Kios Pasar Induk Kramat Jati
-
Hadir Tergesa-gesa, Gus Yaqut Penuhi Panggilan KPK untuk Kasus Haji
-
BGN Dorong SPPG Turun Langsung ke Sekolah Beri Edukasi Gizi Program MBG
-
Usai Tahan Heri Gunawan dan Satori, KPK Bakal Dalami Peran Anggota Komisi XI DPR di Kasus CSR BI-OJK
-
Ketua Komisi XI DPR Ungkap Alasan TKD Turun, ADKASI Tantang Daerah Buktikan Kinerja
-
Asuransi Kebakaran Kramat Jati Hanya Tanggung Bangunan, Pramono Buka Akses Modal Lewat Bank Jakarta
-
Kasus Kuota Haji, Gus Yaqut Jalani Pemeriksaan di KPK Hari Ini
-
Imigrasi Dalami Penyerangan 15 WNA China Bersenjata Tajam hingga Alat Setrum di Tambang Emas Kalbar
-
Pemprov DKI Jamin Relokasi Cepat untuk 121 Pedagang Kramat Jati