Suara.com - Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik menilai posisi wakil gubernur DKI tidak terlalu penting untuk segera diisi. Taufik menganggap Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan tak merasa terganggu menjalankan roda pemerintahan di Ibu Kota tanpa pendamping.
Menurut Taufik, gubernur Jakarta tidak bekerja sendiri dalam menjalankan roda pemerintahan. Pasalnya, gubernur memiliki tim tersendiri dan juga sekretaris daerah yang siap mewakilinya jika gubernur pergi dinas luar.
"Ada tim gubernur, ada TGUPP, ada macam-macam. Terus apa yang menjadi hambatan gubernur? Tak ada masalah. Enteng pak kalau nggak ada wagub. Nggak usah dibikin masalah terlalu besar," kata Taufik saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (21/11/2018).
Taufik menjelaskan, kedua partai pengusung yakni Gerindra dan PKS memiliki mekanisme tersendiri dalam mengajukan wagub pengganti Sandiaga Uno.
Meski demikian, Taufik mengatakan proses yang dilalui partai pengusung Anies dan Sandiaga di Pilkada Jakarta 2017 lalu itu membutuhkan waktu, sehingga tidak dapat diburu-buru untuk segera selesai.
Terlebih, lanjut Taufik, dalam undang-undang yang berlaku pun tidak ada batasan waktu pengisian jabatan wagub yang kosong. Sehingga, tidak ada kewajiban bagi partai pengusung untuk menyegerakan mengisi jabatan itu.
"Tidak menuntut soal waktu, karena di undang-undang bebas saja. Kalau gubernur nggak bisa datang ke sini, ke situ, kan ada sekda yang menggantikan. Gampang saja kok," ungkap Taufik.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengaku cukup kerepotan dengan tugasnya memimpin ibu kota seorang diri tanpa pendamping. Ia pun terus menantikan hasil keputusan partai soal penetapan wakil gubernur pengganti Sandiaga Uno.
Semenjak Sandiaga sudah non-aktif dari jabatannya sebagai wagub, Anies mengaku kesulitan saat menghadiri agenda harian. Terlebih ada banyak kebijakan yang harus diambil, bukan hanya sekadar menghadiri acara saja.
Baca Juga: Taufik Kurniawan Ikuti Mekanisme Pergantian Wakil Ketua DPR
"Lumayan (kerepotan), kalau ada acara tidak bisa diwakilkan, kalau pekerjaan secara umum sih tidak terganggu karena dulu pun ujungnya keputusan di gubernur. Secara proses enggak ada masalah," kata Anies beberapa waktu lalu.
Berita Terkait
-
Rebutan Wagub DKI, PKS Khawatir Pengaruhi Perolehan Suara Prabowo
-
Gerindra dan PKS Lama, Prasetio: Saya Calonkan Jadi Wagub Saja
-
Soal Fit Proper Wagub, Gerindra Tunggu Laporan PKS
-
Gerindra: Proses Fit & Proper Test Wagub DKI Terbuka Untuk Umum
-
Gerindra Targetkan Fit & Proper Test Wagub DKI Rampung Akhir 2018
Terpopuler
- Megawati: Saya Dipanggil Polisi 3 Kali, Diperiksa Jaksa Sampai Malam
- Apa Itu IKD dan Kenapa Wajib Memilikinya?
- HP RAM 16 GB Berapa Harganya? Ini 5 Pilihan Termurah dengan Performa Ngebut
- Besok, Front Mahasiswa UI hingga IPB Siap Gelar Aksi 'Merebut Kemerdekaan' di Jakarta
- 5 Sunscreen Brand Jepang untuk Flek Hitam, Lengkap dengan Review dan Harga
Pilihan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
-
Bundaran HI Dijaga Ketat, Solidaritas Warga Mengalir: Ini Titik Logistik untuk Pendemo
-
Jelang Demo Mahasiswa, Bundaran HI Dijaga Ketat: Kendaraan Taktis Siaga, Lalin Masih Normal
Terkini
-
Hari Ketujuh Pencarian ASN Bogor yang Jatuh: Penyelam Diterjunkan, Keberadaan Bayu Masih Misteri
-
Naik Hercules TNI AU, 30 Ton Bantuan Pemprov Sulsel Meluncur ke Titik Gempa NTT
-
Apa Itu Bilangan Prima? Ini Pengertian, Sifat, Contoh, dan Cara Menentukannya
-
Praktis! 2 Produk Ini Bisa Hapus Makeup sekaligus Membersihkan Wajah
-
Lindas Pria di Kolong Truk, Sopir Ini Santai Pindahkan Jasad Lalu Isi BBM ke SPBU
-
Timnas Indonesia Tanpa Rizky Ridho di FIFA ASEAN Cup 2026?
-
Tutorial Membuat Winged Eyeliner yang Rapi untuk Pemula, Ikuti 8 Langkahnya
-
Jelang Pengumuman Suku Bunga, Rupiah Tertekan Lawan Dolar AS
-
Diduga Rugikan Negara Rp38 M Kasus Batu Bara, Manajer PT PPA dan Petinggi PT BAS Sidang Perdana
-
Tak Cuma Rp1 Miliar, Pemda DIY Desak Kampus Ringankan UKT Mahasiswa NTT