Suara.com - Juru bicara Persaudaraan Alumni (PA) 212, Habib Novel Bamukmin menganggap aksi tandingan yang sediannya diadakan Forum Silaturahmi Aktivis 212 sarat dengan kepentingan politik. Pasalnya acara dinisiasi politisi PDI Perjuangan Kapitra Ampera bertepatan dengan Reuni Akbar 212 yang akan berlangsung di kawasan Monas, Jakarta Pusat, pada Minggu (2/12/2018) mendatang.
Novel menganggap aksi tersebut sarat dengan kepentingan politik karena tidak didahului dengan aksi-aksi sebelumnya sebagaimana aksi reuni 212 yang menurutnya rutin dilakukan tiap tahun. Untuk itu, Novel meminta pihak Kepolisian secara tegas menolak adanya aksi 'Kontemplasi 212'.
"Tindakan polisi seharusnya melarang, tindak tegas. Karena ini justru, aksi ini sangat sarat dengan politik karena nggak ada aksi-aksi sebelumnya. Kalau kita (aksi reuni 212) memang ada aksi sebelumnya 2016, 2017 kita lanjutkan 2018," kata Novel usai menghadiri diskusi bertajuk 'Narasi Politik Reuni 212' di Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat (30/11/2018).
Berkenaan dengan itu, Novel mengaku justru mempertanyakan apa motif dari Kapitra menggelar aksi tandingan reuni akbar 212. Novel menduga bahwasanya aksi tersebut erat kaitanya dengan kepentingan Pilpres 2019.
Disamping itu, lanjut Novel, dirinya menduga aksi tersebut ada maksud terselubung untuk mengadu domba.
"Ada apa mendadak ketika tahun politik. Ini kita bertanda tanya besar, ada apa gerangan Kapitra menyelenggarakan ini? Apa ingin mengadu domba anak bangsa? Apa kita ingin berbenturan satu dengan yang lain," kata dia.
Novel khawatir aksi 'Kontemplasi 212' justru nantinya hanya memicu keributan karena dilakukan bersamaan dengan reuni akbar aksi 212.
"Jadi kita meminta kepolisian untuk jangan memberi izin kepada Kapitra dan teman-temannya membuat aksi tandingan. Kalau pun enggak ada massanya, saya khawatir ada rekayasa tertentu untuk membuat suasana kacau yaitu ketika reuni akbar ini, karena waktu yang sama, tempat yang sama, jam yang sama. Ini sangat berbahaya," pungkasnya.
Untuk diketahui, Forum Silaturahmi Aktivis 212 akhirnya mengikuti saran polisi untuk menunda acara tandingan Reuni Akbar Mujahid 212 bertajuk "Aksi Pencerahan Anak Bangsa".
Baca Juga: Respons Soeharto Dicap Guru Korupsi, Sandiaga: Yang Baik, Kita Ambil
Ketua Forum Silaturahmi Aktivis 212 Kapitra Ampera secara terpisah mengatakan, pihaknya siap untuk menunda acara tersebut.
"Kalau seperti itu, terpaksa kita harus setuju. Karena kalau aparat sudah mengeluarkan saran seperti itu, tentu harus menjadi prioritas. Terlebih sudah ada analisa intelijen dan sebagainya," ujar Kapitra saat dihubungi.
Berita Terkait
-
Respons Soeharto Dicap Guru Korupsi, Sandiaga: Yang Baik, Kita Ambil
-
Ikuti Saran Polisi, Kapitra Tunda Aksi Tandingan Reuni Akbar 212
-
Sandiaga Harap Jokowi - Prabowo Hadir dan Berpelukan di Reuni Akbar 212
-
Polisi Minta Kapitra Ampera Tunda Acara Aksi Tandingan 212 di Monas
-
Minta Warga Tak Ikut Reuni Akbar 212, Gubernur Jatim: Nanti Susah Pipis
Terpopuler
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- 7 Sepatu Murah Lokal Buat Jogging Mulai Rp100 Ribuan, Ada Pilihan Dokter Tirta
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
Pilihan
-
Indosat Gandeng Arsari dan Northstar Bangun FiberCo Independent, Dana Rp14,6 Triliun Dikucurkan!
-
Kredit Nganggur Tembus Rp2,509 Triliun, Ini Penyebabnya
-
Uang Beredar Tembus Rp9891,6 Triliun per November 2025, Ini Faktornya
-
Pertamina Patra Niaga Siapkan Operasional Jelang Merger dengan PIS dan KPI
-
Mengenang Sosok Ustaz Jazir ASP: Inspirasi di Balik Kejayaan Masjid Jogokariyan
Terkini
-
Karir Ambyar! Brigadir YAAS Dipecat Polda Kepri Usai Aniaya Calon Istri yang Hamil
-
Saksi Ungkap Pertamina Gunakan Kapal PT JMN karena Keterbatasan Armada Domestik
-
Bupati Bekasi dan Ayah Dicokok KPK, Tata Kelola Pemda Perlu Direformasi Total
-
Menteri Mukhtarudin Terima Jenazah PMI Korban Kebakaran di Hong Kong
-
Panas Paripurna Ranperda Perubahan Badan Hukum PAM Jaya, PSI Tetap Tolak Privatisasi BUMD Air Minum
-
KPK Ungkap Kepala Dinas Sengaja Hapus Jejak Korupsi Eks Bupati Bekasi
-
Bupati Bekasi di Tengah Pusaran Kasus Suap, Mengapa Harta Kekayaannya Janggal?
-
6 Fakta Tabrakan Bus Kru KRI Soeharso di Medan: 12 Personel Terluka
-
Pesan di Ponsel Dihapus, KPK Telusuri Jejak Komunikasi Bupati Bekasi
-
Rotasi 187 Perwira Tinggi TNI Akhir 2025, Kapuspen Hingga Pangkodau Berganti