Suara.com - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Ma'ruf Amin, Arya Sinulingga mengatakan pihaknya akan memberikan dukungan kepada politikus PDIP Ahmad Basarah yang dilaporkan karena menyebut Presiden kedua RI Soeharto sebagai guru korupsi. Arya menilai apa yang dikatakan Basarah sudah berdasarkan fakta.
"Apa yang diungkapkan oleh Ahmad Basarah adalah apa yang tertera di media zaman dulu tahun 1998. Bukan berangkat dari suatu yang tidak ada materinya yang diomongkan oleh Pak Ahmad Basarah. Jadi kami akan support," kata Arya di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Selasa (4/12/2018).
Adapun pernyataan Basarah tersebut kata Arya berangkat dari pernyataan calon presiden Prabowo yang menyebut korupsi di Indonesia sudah stadiun 4. Ia pun mengingatkan Prabowo bahwa salah satu calon legislatif Partai Gerindra di Jakarta merupakan mantan koruptor.
"Ini kan jawaban terhadap ungkapan pak prabowo di Singapura. Mengatakan korupsi stadium 4. Harusnya Pak Probowo ingat tokohnya di Jakarta yang tetap nyaleg tau kan?," ucap Arya.
Lebih lanjut, TKN kata Arya akan terus berbicara berdasarkan fakta dan bukti-bukti. Dia juga meyakini pernyataan Basarah yang dilaporkan tersebut sudah sesuai fakta.
"Kalau hoax kami takut, kalau nggak hoax kami nggak takut, maju terus, kami nggak takut. Selama faktanya ada, kita akan tetap bicara dan saya yakin pak Ahmad Basarah bicara fakta-fakta yang dia miliki. Tidak mungkin Pak Ahmad Basarah bicara hoax," katanya.
Untuk diketahui, mantan anggota DPR RI Anhar melaporkan Basarah ke Bareskrim Polri pada Senin (3/12/2018) malam, atas ucapan Basarah yang dinilai telah menghina Presiden ke-2 RI, mendiang Soeharto.
Laporan Anhar tersebut terdaftar dengan laporan polisi nomor LP/B/1571/XII/2018/Bareskrim tertanggal 3 Desember 2018.
Dalam laporan tersebut, Basarah diduga telah melakukan tindak pidana penghinaan dan menyebar berita bohong sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Jo Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP dan Pasal 156 KUHP.
Baca Juga: Prabowo Inginkan Kesejahteraan bagi Penyandang Disabilitas
Sebelumnya, Basarah juga dilaporkan seorang warga negara Indonesia bernama Rizka Prihandi atas ucapannya itu.
Berita Terkait
-
Roy Suryo Cs Diperiksa Maraton: Dicecar Ratusan Pertanyaan Soal Fitnah Ijazah Jokowi!
-
Bivitri Susanti: Penetapan Soeharto Sebagai Pahlawan Bisa Digugat ke PTUN dan MK
-
Ini Alasan Polisi Tak Tahan Roy Suryo Cs Usai Diperiksa Tersangka Kasus Fitnah Ijazah Palsu Jokowi
-
Soeharto: Pahlawan dari Luka yang Belum Pulih
-
Soal Kerja Sama Keamanan RI-Australia, Legislator PDIP Ini Kasih 2 Catatan, Minta Prabowo Hati-hati
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Respons Pimpinan DPR Usai MK Larang Polisi Aktif di Jabatan Sipil, Apa Katanya?
-
Roy Suryo Cs Diperiksa Maraton: Dicecar Ratusan Pertanyaan Soal Fitnah Ijazah Jokowi!
-
Bivitri Susanti: Penetapan Soeharto Sebagai Pahlawan Bisa Digugat ke PTUN dan MK
-
Ini Alasan Polisi Tak Tahan Roy Suryo Cs Usai Diperiksa Tersangka Kasus Fitnah Ijazah Palsu Jokowi
-
Tidak Ada Kriteria Amnesti Bagi Koruptor, Menko Yusril Jelaskan Kewenangan Presiden
-
Putusan MK Larang Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil, Yusril: Jadi Masukan Reformasi Polri
-
Prabowo Sudah Dengar Gerindra di Sejumlah Daerah Tolak Budi Arie Gabung, Suara Bakal Dipertimbangkan
-
Tok! DPR-Pemerintah Sepakati Bawa RUU KUHAP ke Paripurna untuk Disahkan, Ini Substansinya
-
Jelang Hari HAM Sedunia, Yusril Sebut Tak Ada Bahasan Amnesti-Abolisi untuk Aktivis Demo Agustus
-
Jelaskan Ada Pengkondisian dalam Akuisisi Kapal, KPK Bantah Kriminalisasi Kasus ASDP