Suara.com - Calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Salahudin Uno menyebut ada kekhawatiran dari pengusaha pribumi terkait penguasaan usaha dan tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia. Soal hutang Indonesia, kata Sandiaga, juga menjadi kekhawatiran pengusaha lokal.
"Ada kekhawatiran dengan hutang yang membludak, penguasaan lini-lini usaha yang dibuka dengan banyak tenaga kerja asing yang justru mendapatkan peluang usaha di Indonesia," kata Sandiaga, usai menghadiri peringatan Maulid Nabu Muhammad SAW, di Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/12/2018).
Menurutnya, peluang usaha di Indonesia harus memprioritaskan pengusaha pribumi. Dengan begitu, ia meyakini Indonesia dapat melakukan swasembada pangan dan menekan harga kebutuhan pokok.
"Putra-putra bangsa harus diberikan peluang prioritas. Kedua pengelolaan bangsa ini yang berpusat dengan sumber daya produksi sendiri Insya Allah kita bisa mandiri," kata dia.
"Kita bisa swasambada pangan dan menekan harga bahan pokok. Insya Allah Prabowo-Sandi di 2019 akan memberikan peluang terbaik kepada tenaga kerja lokal dan pengusaha nasional," lanjut Sandiaga.
Mantan Wagub DKI Jakarta ini kemudian akan mendorong program Oke Oce yang sempat diterapkan di Pemprov DKI. Yakni membuka peluang kewirausahaan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang belum berkembang.
"Kita ingin kemitraaan perintah dan badan usaha dimana para pengusaha bisa diberi kesempatan mendapat peluang itu. Setelah itu Oke Oce bisa kita dorong untuk membuka peluang usaha kepada UKMM yang belum berkembang," ungkap Sandi.
Menurut Sandiaga, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 sudah merugikan tenaga kerja dan pengusaha pribumi. Sandiaga ingin aturan tersebut diubah agar lebih memihak masyarakat pribumi kalau menang Pilpres 2019.
"Sekarang sudah ada Perpres yang menghapuskan 20 banding 1, itu akan kami revisi karena itu tidak adil untuk tenaga kerja nasional dan untuk tenaga kerja Indonesia. Revisinya kita ubah komposisinya harus diutamakan pekerja lokal, kita prioritaskan kalau belum terisi tidak dibuka untuk orang asing," tutupnya.
Baca Juga: Masalah Tsunami Selat Sunda, Kapolri: Mohon Betul Dirapatkan yang Jago-jago
Kontributor : Rambiga
Berita Terkait
-
Kubu Prabowo Usulkan Debat Pilpres Disiarkan Seluruh Stasiun Televisi
-
Cara Lucu Pembaca Suara.com Sambut Seruan Jihad Harta Neno Warisman
-
Di Tengah Jalan, Sandiaga Dihadang dan Dipaksa Turun Pendukungnya Sendiri
-
Minta Impor Disetop, Petani Kedelai Sumbang Dana untuk Kampanye Sandiaga
-
Sandiaga Ajak Masyarakat Bantu Tangani Korban Tsunami Selat Sunda
Terpopuler
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
Pilihan
-
Hakim Andi Sebut Nadiem Makarim Seharusnya Dibebaskan
-
Selain 10 Tahun Penjara, Nadiem Makarim Wajib Bayar Uang Pengganti Rp809,59 Miliar
-
Nadiem Makarim Divonis 10 Tahun Penjara!
-
Jangan Puji Pemerintah karena Kerja: Mengapa Publik Begitu Mudah Terpesona?
-
Kabar Duka! Legenda Persija Si Macan Betawi Tan Liong Houw Tutup Usia
Terkini
-
Belajar dari Jepang hingga Belanda, Calon Manajer KDMP Butuh Skill Bisnis, Bukan Retret Fisik
-
Sasar Anak Main HP Depan Rumah, Penjambret di Kalideres Jual Curian Buat Beli Sabu!
-
Tak Terima Kliennya Divonis 10 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Nadiem Akan Laporkan Majelis Hakim ke KY
-
BUMN Jadi Penampungan Tim Sukses? Berisiko Jadikan Perusahaan Pelat Merah Bebani Negara
-
Identitas Masih Rahasia! Roy Suryo Siapkan 3 Saksi dan Ahli di Praperadilan Ijazah Palsu Jokowi
-
STA Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Mensos: Pahlawan Tak Harus Angkat Senjata
-
Korupsi Haji Meluas! Dito Ariotedjo Diperiksa Terkait Sprindik Baru Tersangka Pihak Swasta
-
Tangerang Kota Paling Rawan! Ini Peta Wilayah Kriminalitas di Jabodetabek Sepanjang 2026
-
Regulasi Sudah Ada, DPRD Minta Pemprov DKI Perkuat Infrastruktur Pengelolaan Sampah
-
Sidang Praperadilan, Roy Suryo Minta Hakim Nyatakan Penangkapan hingga Penggeledahan Tak Sah