Suara.com - Calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Salahudin Uno menyebut ada kekhawatiran dari pengusaha pribumi terkait penguasaan usaha dan tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia. Soal hutang Indonesia, kata Sandiaga, juga menjadi kekhawatiran pengusaha lokal.
"Ada kekhawatiran dengan hutang yang membludak, penguasaan lini-lini usaha yang dibuka dengan banyak tenaga kerja asing yang justru mendapatkan peluang usaha di Indonesia," kata Sandiaga, usai menghadiri peringatan Maulid Nabu Muhammad SAW, di Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/12/2018).
Menurutnya, peluang usaha di Indonesia harus memprioritaskan pengusaha pribumi. Dengan begitu, ia meyakini Indonesia dapat melakukan swasembada pangan dan menekan harga kebutuhan pokok.
"Putra-putra bangsa harus diberikan peluang prioritas. Kedua pengelolaan bangsa ini yang berpusat dengan sumber daya produksi sendiri Insya Allah kita bisa mandiri," kata dia.
"Kita bisa swasambada pangan dan menekan harga bahan pokok. Insya Allah Prabowo-Sandi di 2019 akan memberikan peluang terbaik kepada tenaga kerja lokal dan pengusaha nasional," lanjut Sandiaga.
Mantan Wagub DKI Jakarta ini kemudian akan mendorong program Oke Oce yang sempat diterapkan di Pemprov DKI. Yakni membuka peluang kewirausahaan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang belum berkembang.
"Kita ingin kemitraaan perintah dan badan usaha dimana para pengusaha bisa diberi kesempatan mendapat peluang itu. Setelah itu Oke Oce bisa kita dorong untuk membuka peluang usaha kepada UKMM yang belum berkembang," ungkap Sandi.
Menurut Sandiaga, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 sudah merugikan tenaga kerja dan pengusaha pribumi. Sandiaga ingin aturan tersebut diubah agar lebih memihak masyarakat pribumi kalau menang Pilpres 2019.
"Sekarang sudah ada Perpres yang menghapuskan 20 banding 1, itu akan kami revisi karena itu tidak adil untuk tenaga kerja nasional dan untuk tenaga kerja Indonesia. Revisinya kita ubah komposisinya harus diutamakan pekerja lokal, kita prioritaskan kalau belum terisi tidak dibuka untuk orang asing," tutupnya.
Baca Juga: Masalah Tsunami Selat Sunda, Kapolri: Mohon Betul Dirapatkan yang Jago-jago
Kontributor : Rambiga
Berita Terkait
-
Kubu Prabowo Usulkan Debat Pilpres Disiarkan Seluruh Stasiun Televisi
-
Cara Lucu Pembaca Suara.com Sambut Seruan Jihad Harta Neno Warisman
-
Di Tengah Jalan, Sandiaga Dihadang dan Dipaksa Turun Pendukungnya Sendiri
-
Minta Impor Disetop, Petani Kedelai Sumbang Dana untuk Kampanye Sandiaga
-
Sandiaga Ajak Masyarakat Bantu Tangani Korban Tsunami Selat Sunda
Terpopuler
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- Dari Koruptor Kembali ke Rakyat: Aset Rp16,39 Miliar Kini Disulap Jadi Sekolah hingga Taman di Jabar
- Prabowo Bakal Copot Lagi Pejabat 'Telur Busuk', Hashim Djojohadikusumo: Semua Opsi di Atas Meja
- 35 Link Poster Ramadhan 2026 Simpel dan Menarik, Gratis Download!
- Kronologi Penembakan Pesawat Smart Air di Papua: Pilot dan Kopilot Gugur Usai Mendarat
Pilihan
-
Kabar Baik dari Elkan Baggott untuk Timnas Indonesia
-
Jaminan Kesehatan Dicabut, Ribuan Warga Miskin Magelang Tercekik Cemas: Bagaimana Jika Saya Sakit?
-
Lagu "Cita-citaku (Ga Jadi Polisi)" Milik Gandhi Sehat Ditarik dari Peredaran, Ada Apa?
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
-
Kabar Duka: Mantan Pemain Timnas Indonesia Elly Idris Meninggal Dunia
Terkini
-
Isak Tangis di Pusara Kopilot Smart Air: Keluarga Pertanyakan Keamanan Bandara Usai Penembakan KKB
-
KPK Minta Saksi Lapor ke Dewas Terkait Dugaan Penyidik Minta Uang Rp10 Miliar
-
Noel Minta Petinggi KPK Hadir di Sidang: Ada Apa dengan Ida Fauziyah?
-
Ketika Prabowo Puji Jajaran Menterinya sebagai Putra-Putri Terbaik Bangsa
-
Surati UNICEF, Ketua BEM UGM Diteror Nomor Asing hingga Ancaman Penculikan
-
Ribka Tjiptaning: BPJS Itu Tanggung Jawab Negara, Bukan Perusahaan Pemburu Untung
-
Kejagung Ungkap Alasan Pencopotan Empat Kajari: Tak Profesional dan Konflik Kepentingan
-
Wapres Gibran Dorong Percepatan RUU Perampasan Aset untuk Miskinkan Koruptor
-
Aksi Guru Madrasah di DPR: Soal PPPK, Tunjangan, dan Ketimpangan Sistem
-
Rampung Akhir Bulan, Taman Bendera Pusaka Bakal Alih Fungsi Jadi 'Waduk' Saat Curah Hujan Tinggi