Menkopolhukam Imbau Tak Gunakan Politik Identitas di Pemilu 2019

Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengimbau semua pihak tidak menggunakan politik identitas di Pemilu 2019. Menurutnya, politik identitas dapat memecah belah bangsa Indonesia.

"Kita cegah adanya gangguan keamanan, terorisme, radikalisme. Lalu kita juga imbau juga supaya jangan menggunakan politik identitas karena politik identitas itu memecah belah persatuan kita sebagai bangsa. Politik identitas itu sebenarnya mengingkari kebhinekaan kita, Bhinneka Tunggal Ika," ujar Wiranto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (7/1/2019).

Wiranto menuturkan, kegiatan kampanye bukanlah saling adu agama, suku, namun melainkan adu kompetensi dan kualitas seorang pemimpin.

"Maka kami juga imbau agar, ya kita jauhilah politik identitas. Karena apa? Karena kampanye ini kan bukan mengadu suku, bukan mengadu agama, bukan mengadu status sosial, tapi adu kompetensi, adu kualitas calon pemimpin," ucapnya

Nantinya saat debat, publik akan melihat kualitas, kompetensi dan rekam jejak pemimpin itu sendiri apakah pantas menjadi seorang pemimpin.

"Ini kualitasnya, kompetensinya, track recordnya, rekam jejaknya, itu disampaikan ke publik untuk publik menilai pantas nggak ini jadi pemimpin ke depan nanti. Ini yang harus kita kembangkan kepada masyarakat nanti," ucap dia.

Tak hanya itu, Wiranto juga mengimbau kepada partai politik sebagai salah satu yang ikut bertanggungjawab perihal suksesnya Pemilu.

"Ayolah kita kampanye boleh, tapi yang kita adu adalah kualitas pemimpin, yang kita adu adalah kompetensi pemimpin, yang kita adu adalah rekam jejak pemimpin. agar nanti bisa membangun suatu kesuksesan dalam rangka memimpin negeri ini," ucap dia.

Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo kata Wiranto mengingatkan semua pihak untuk berhati-hati untuk menghadapi tahun politik Pemilu 2019.

Baca Juga: Gempa Magnitudo 4,8 Getarkan Tasikmalaya dan Garut

"Saya kira sesuatu yang sangat wajar tatkala presiden mengarahkan setiap menteri agar menjaga semua kegiatan untuk mengarahkan bahwa ini kegiatan Pemilu ini harus aman, harus damai, harus lancar dan harus sukses. Jangan terganggu dengan hal-hal yang lain jangan terganggu dengan suatu kebijakan-kebijakan yang justru mengganggu suksesnya Pemilu itu," tandasnya.