Suara.com - Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Panut Mulyono belum memutuskan mengizinkan atau tidak terlapor kasus dugaan pemerkosaan mahasiswi UGM untuk mengikuti wisuda pada Februari 2019 nanti.
"Kalau minta wisuda boleh, tapi kami melihat persyaratannya terpenuhi atau tidak, karena sekarang HS (terlapor kasus dugaan pemerkosaan) masih menjalani mandatori konseling," kata Panut, usai memenuhi panggilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) di Kantor ORI Perwakilan DIY, Yogyakarta, Selasa (8/1/2019).
Menurut Panut, terlepas persoalan wisuda, secara prinsip terlapor kasus dugaan pemerkosaan mahasiswi UGM perlu menjalani rekomendasi dari Komite Etik UGM terlebih dahulu sampai tuntas. "Prinsipnya apa yang harus dilakukan dijalani sampai tuntas," kata dia seperti dilansir dari Antara.
Terkait rekomendasi penanganan kasus itu, menurut Panut, telah ia terima dari Komite Etik UGM pada 31 Desember 2018. Meski demikian, Panut mengaku masih mengkaji terlebih dahulu dan belum berkenan membeberkan poin dari rekomendasi tersebut.
"Ya Komite Etik telah selesai bekerja dan telah menyampaikan hasilnya pada pimpinan universitas pada tanggal 31 Desember 2018. Sekarang sedang kami kaji, sedang kami pelajari," kata dia lagi.
Panut mengatakan, pihaknya yakin mampu menyelesaikan kasus dugaan pemerkosaan yang dialami mahasiswinya secara adil.
Sebelumnya, Pengacara HS, Tommy Susanto mengatakan kliennya berencana mengirim surat kepada Rektor UGM agar bisa mengikuti wisuda pada Februari 2019.
Menurut Tommy, UGM tidak dapat menghambat masa depan HS yang telah menuntaskan kewajiban akademiknya sebagai mahasiswa UGM. Persoalan akademik dan kasus pidana, menurut dia, merupakan ranah yang berbeda.
"Ini dua ranah yang berbeda, ranah akademik dan pidana," ujarnya.
Baca Juga: Tangkap Germo dan 3 Remaja, Polisi Selidiki Prostitusi Online di Bandung
Sementara itu, meski telah menerima laporan terkait kasus itu pada 9 Desember dan telah memasuki tahap penyidikan, Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta hingga saat ini belum menetapkan terlapor kasus dugaan pemerkosaan terhadap mahasiswi UGM saat KKN di Maluku pada 2017 sebagai tersangka.
Berita Terkait
-
Pemerkosaan Agni, Rektor UGM Dicecar 7 Pertanyaan oleh Ombudsman
-
Bongkar Kasus Perkosaan, Polda DIY Periksa Pers Mahasiswa Balairung UGM
-
Amel Korban Pemerkosaan Berharap Pejabat BPJS Akui Perbuatan dan Minta Maaf
-
Dituduh Memperkosa, Pejabat BPJS Ketenagakerjaan Laporkan Balik RA
-
RA Siap Buka-bukaan Soal Kebobrokan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan
Terpopuler
- Promo Superindo 17 Maret 2026, Diskon sampai 50 Persen Buah, Minyak hingga Kue Lebaran
- Timur Tengah Memanas, Rencana Terbangkan Ribuan TNI ke Gaza Resmi Ditangguhkan
- 7 HP Baru 2026 Paling Murah Jelang Lebaran, Spek Gahar Mulai Rp1 Jutaan
- 15 Tulisan Kata-kata Unik Mudik Lebaran, Lucu dan Relate untuk Anak Rantau
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 18 Maret 2026: Raih Pulsa, Skin Trogon Rose, dan Diamond
Pilihan
-
Pak Menteri Siap Potong Gaji? Siasat Prabowo Hadapi Krisis Global Contek Pakistan
-
Kabar Duka! Pemilik Como 1907 Sekaligus Bos Djarum Meninggal Dunia
-
Resmi! Hasil Sidang Isbat Pemerintah Tetapkan Idulfitri 1447 H Jatuh pada Sabtu 21 Maret 2026
-
Hilal Tak Terlihat, Arab Saudi Tetapkan Idul Fitri 2026 Jatuh pada 20 Maret
-
Link Live Streaming Liverpool vs Galatasaray: Pantang Terpeleset The Reds!
Terkini
-
Monas-HI Bebas Kendaraan Selama Malam Takbiran, Simak Rekayasa Lalu Lintasnya
-
Studi Ungkap Nasib Puntung Rokok di Tanah Setelah 10 Tahun: Bisakah Terurai?
-
50 Ribu Pemudik Tinggalkan Jakarta di H-1 Lebaran, Stasiun Mana yang Paling Padat?
-
Tradisi Lama, Salat Idulfitri di Gumuk Pasir Kretek Jadi Magnet Umat Muslim Jogja
-
Bukan Lagi Lokal! Begini Cara Muhammadiyah Tetapkan Hari Raya Islam Berlaku Sedunia
-
PP Muhammadiyah: Lebaran Beda Itu Biasa, Jangan Pertajam Perbedaan
-
Khotbah Idulfitri Haedar Nashir: Peradaban Modern di Ambang Kehancuran Akibat Ulah 'Predator' Dunia
-
Ketua Umum PP Muhammadiyah Minta Tak Pertajam Perbedaan Idulfitri, Imbau Tokoh Agama Jaga Kesejukan
-
Respons Dinamika Timur Tengah, Presiden Prabowo Pimpin Rapat Strategis Penghematan Energi
-
Prabowo Pangkas Anggaran 'Akal-akalan' Rp308 Triliun: Jika Tak Dipotong, Ini ke Arah Korupsi