Suara.com - Acara pembekalan calon legislatif atau caleg dari Partai Bulan Bintang (PBB) di Provinsi Jambi tiba-tiba dihentikan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat. Padahal, acara itu tengah dihadiri Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra.
Dikutip dari Metrojambi.com, acara silaturahmi dan pembekalan caleg DPW PBB itu digelar di asrama haji, Kota Baru, Kota Jambi pada Selasa (15/1/2019). Acara itu dihadiri langsung oleh Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra.
Pimpinan Bawaslu Provinsi Jambi, Fachrul Rozi mengatakan, alasan Bawaslu menghentikan acara pembekalan caleg dari PBB itu karena tidak mengantongi Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari kepolisian.
Paul (sapaan akrab Fachrul Rozi) mengaku amat menyayangkan acara tersebut tidak mengantongi STTP. Padahal, STTP sangat penting dalam upaya pencegahan pelanggaran.
"Untuk itu kita hentikan sementara dulu acara ini. Kita sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian, bahwa benar acara ini tidak ada STTP," ujar Paul yang juga mantan jurnalis itu.
Ia menyatakan, jika acara tersebut sudah mengantongi STTP dari kepolisian, Bawaslu mempersilakan acara dilanjutkan kembali.
Tanggapan PBB
Terkait penghentian acara pembekalan caleg itu, Ketua DPW PBB Provinsi Jambi, Yulius Nur mengakui adanya kelalaian dari bawahannya. Sebab, dirinya sudah mengingatkan hal itu kepada jajarannya, namun hanya lewat omongan saja.
"Saya sudah mengingatkan sebelumnya, namun koordinasi yang mereka (jajaran internal) hanya sebatas omongan saja, tidak berbentuk surat," kata Yulius.
Baca Juga: Pakai Sabu, Mantan Pacar Syahrini Ditangkap Polisi
Namun demikian, ia menghormati tindakan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jambi.
"Kita menghargainya, karena mereka juga melaksanakan tugas," katanya.
Berita Terkait
-
Belum Dapat Surat, Bawaslu Enggan Komentari Rencana Aksi Putihkan Jakarta
-
Endus Pelanggaran Pidato Visi Misi Capres, Bawaslu Terkendala KPU
-
Awasi Penyebaran Hoaks di Medsos, Bawaslu Libatkan BIN dan BSSN
-
Bawaslu Minta KPU Segera Tetapkan Oesman Sapta Odang jadi Caleg DPD
-
Bawaslu Minta KPU Segera Masukkan OSO ke Daftar Calon Tetap DPD RI
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO