Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta TNI untuk meningkatkan operasi militer di Papua. Namun, Kalla mengatakan tidak harus berstatus darurat militer karena pembangunan tetap berjalan dan ada sisi kemanusiaan yang dipertimbangkan pemerintah.
"Ini (insiden) kan sifatnya gerilyawan, meneror orang, masyarakat. Hanya operasi harus tentu ditingkatkan, tapi tidak berarti harus darurat. Tentu dibutuhkan (penambahan personel) apalagi pembangunan harus jalan di situ," kata Kalla di Kantor Wapres Jakarta, seperti diberitakan Antara, Selasa (12/3/2019).
Pernyataan Wapres JK terkait baku tembak antara prajurit TNI dengan kelompok bersenjata di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua yang kembali pecah pada Kamis 7 Maret lalu. Baku tembak menewaskan 3 orang prajurit TNI.
Wapres JK menegaskan, Pemerintah Indonesia tidak akan mengabulkan keinginan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua yang ingin merdeka dan melepaskan diri dari Indonesia.
"Dari sisi politik sudah diberikan, dari sisi ekonomi sudah, apa lagi? Maksudnya ya kalau kita berunding apa pun, semuanya tidak ada lagi yang bisa diberikan, apalagi kemerdekaan, tentu itu tidak bisa (diberikan)," tegasnya.
Wapres JK mengatakan, pemerintah telah memberikan kewenangan otonomi khusus untuk Papua, bahkan dengan anggaran yang lebih banyak dibandingkan daerah otonom lain.
"Di Papua itu semua sudah dikasih. Dari sisi kebijakan pemerintahan, itu lebih federal dari negara federal. Di Papua yang bisa (menjadi) gubernur atau bupati hanya (orang) asli Papua," kata JK.
Selain kebijakan khusus dalam menjalankan pemerintahan, Wapres JK mengatakan pemerintah sudah memberikan anggaran kepada Papua dengan jumlah yang lebih banyak dibandingkan daerah lain.
"Kalau (daerah) lainnya seperti di Jawa, di Sulawesi, paling tinggi 'average'-nya Rp 2 juta per kapita. Di sana (Papua), bisa Rp10 juta, karena anggaran yang diberikan ke sana hampir Rp100 triliun sementara pendapatan Papua itu hanya kurang lebih Rp 18 triliun," ujarnya.
Baca Juga: Suruh PRT Gugurkan Janin Bayi hingga Tewas, Mahasiswa Dibekuk Polisi
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- 4 Bohlam Lampu Emergency LED Terbaik Otomatis Nyala saat Mati Listrik, Lebih Aman Tanpa Lilin
Pilihan
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
Terkini
-
Korban Tewas Gempa Venezuela Tembus 164 Orang, Terdengar Jeritan dari Reruntuhan
-
Disembunyikan Dalam Beras Basmati! Polisi Ungkap Kasus Narkoba Berlogo Batman Asal Malaysia
-
PGRI: Jangan Cap Guru Mata Duitan karena Minta Gaji Layak
-
Modus 'Tak Diklik': KPK Bongkar Pungli dan Setoran Gelap Kanim Bali untuk Eks Wamen Silmy Karim
-
Nasib Pilu Korban Penyekapan Bandung, Menkes Tak Bisa Jamin Pulih Sempurna
-
Negara Eropa Bersatu untuk Venezuela, Kirim Banyak Bantuan Termasuk Pesawat Angkut A400M
-
Buntut Viral di Medsos, Kawasan Senopati Kena 'Sikat' Petugas: Mobil Mewah Ikut Kena Angkut!
-
Geger Siswa SD Demo Dukung MBG, Saat Hak Anak Dirampas Demi 'Syahwat' Orang Dewasa
-
Update Gempa Venezuela, Korban Tewas Tembus 164 Orang
-
Tiga Manajer KDMP dan KNMP Meninggal di Latsarmil! DPR Desak Evaluasi Total Latihan Fisik