Suara.com - Amerika Serikat mendesak India agar berhenti membeli minyak dari Venezuela, yang tengah menghadapi serangkaian sanksi dari Washington.
Setelah bertemu dengan Menteri Luar Negeri India Vijay Gokhale di Washington, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan pada konferensi pers bahwa Washington berharap New Delhi tidak akan memberikan jalur ekonomi kepada rezim otoriter Presiden Nicolas Maduro, menurut Press Trust of India ( PTI).
India adalah pembeli minyak Venezuela terbesar ketiga di dunia.
"Kami meminta hal yang sama dari India seperti halnya kami di setiap negara: Jangan menjadi jalur kehidupan ekonomi bagi rezim Maduro," kata Pompeo kepada wartawan setelah bertemu Gokhale seperti dilansir dari kantor berita Anadolu, Rabu (13/3/2019).
Pompeo mengatakan masalah itu dibahas selama pertemuan, tetapi tidak memberikan rincian tambahan.
"Dengan cara yang sama di mana India sangat mendukung upaya kami di Iran, saya yakin mereka juga memahami ancaman nyata bagi rakyat Venezuela. Kami memiliki percakapan yang baik tentang hal itu," kata Pompeo.
PTI mengutip Pompeo yang mengatakan bahwa negara-negara yang mendukung Maduro melaksanakan intervensi asing yang mereka tuduhkan kepada negara lain.
“Hari ini, Amerika Serikat menarik garis tegas antara mereka yang membantu kekuatan penindasan dan mereka yang memberi kehidupan pada impian demokrasi rakyat Venezuela. Tidak ada ambiguitas di sini tentang kebenaran,” tambahnya.
Tekanan terbaru Washington pada rezim Maduro muncul ketika AS menarik stafnya yang tersisa dari negara Amerika Latin itu.
Baca Juga: Tim Gegana Ledakan Benda Diduga Bom di Rumah Terduga Teroris Abu Husain
Bulan lalu, Manuel Quevedo, menteri perminyakan Venezuela dan direktur perusahaan minyak milik negara PDVSA, mengatakan kepada wartawan bahwa negaranya ingin menjual lebih banyak minyak mentah ke India.
Venezuela saat ini memproduksi sekitar 1,57 juta barel minyak per hari, setengah dari produksinya pada dua dekade lalu.
Maduro menghadapi tantangan dari pemimpin oposisi Juan Guaido, yang menyatakan dirinya sebagai presiden pada Januari dan diakui oleh AS dan sejumlah negara-negara lain.
Berita Terkait
-
Amerika Serikat Tangguhkan Penerbangan Boeing 737 Max 8
-
AS akan Tarik 150 Staf Diplomatik dari Venezuela Pekan Ini
-
Listrik Masih Padam, Venezuela Berlakukan Libur Nasional
-
Gara-gara Pesawat Jatuh, Saham Boeing Langsung Anjlok Hingga 9 Persen
-
50 Warga Sipil Tewas dalam Serangan Koalisi Pimpinan AS di Suriah
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Sebut Bukan Insiden Kebetulan, Nandang Sutisna Desak Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis
-
Tiyo Ardianto Respons Viral Aksi Penolakan di UGM, Singgung Kondisi Mahasiswa 'Terpaksa' Demo
-
Aksi Bersih & Penghijauan dalam Memperingati HLH 2026, NHM Ajak Masyarakat Jaga Lingkungan Bersama
-
Wamendagri Bima Arya Tekankan Penguatan Karakter Generasi Muda Berbasis Nilai Budaya
-
Bukan Ancaman, Anis Matta Sebut Demo Justru 'Picu' Pemerintah Kerja Lebih Baik
-
Massa Bertahan di Gejayan Meski Aksi Selesai, Bunyi Klakson - Seruan Turunkan Prabowo Terus Menggema
-
Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
-
Turun Aksi di Jogja, Cholil ERK Tegaskan Gerakan Masyarakat Jangan Mengempis
-
Benarkah Jokowi Segera Jadi Ketua Dewan Pembina? PSI Kasih 'Kode Keras' Begini
-
Jawab Tuntutan Mahasiswa, Bakom RI Sebut Kebijakan Presiden Prabowo Hemat Anggaran Rp300 Triliun!