Suara.com - DPRD DKI Jakarta akan membentuk panitia khusus atau pansus untuk memilih wakil gubernur pengganti Sandiaga Uno. Pembentukan Pansus ini dilakukan usai rapat pimpinan gabungan antara DPRD DKI dengan Kementerian Dalam Negeri.
Dalam rapat yang digelar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (13/3/2019), sempat terjadi perdebatan antara sejumlah anggota dewan untuk memilih dua pilihan yakni membentuk pansus atau langsung menyusun tata tertib pemilihan Cawagub DKI.
Anggota Komisi A Willian Yani mendesak untuk langsung dibuat penitia pemilihan untuk menentukan tata tertib agar proses pemilihan cawagub ini berlangsung cepat.
"Saya kira publik ini sudah bertanya-tanya, sudah enam bulan, kelamaan nih. Nah, kita berharap supaya yang simpel saja, mudah-mudahan pemilihan bisa segera berjalan," kata Yani dalam rapat di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (13/2/2019).
Sementara Wakil Ketua DPRD DKI Mohammad Taufik yang menjadi pimpinan rapat pada saat itu meminta pemilihan ini harus lebih berfokus pada kompetensi kedua calon wakil gubernur bukan berfokus pada waktu.
"Ini bukan soal ribet dan cepat, ini kan soal yang benar. Jangan yang simpel, simpel kalau salah nanti digugat, kan susah," kata Taufik.
Di sisi lain, Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Budi Santosa hanya mengingatkan, agar DPRD DKI untuk tetap berpedoman pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan memikirkan rakyat Jakarta yang sudah ditinggal wakil gubernur selama kurang lebih 7 bulan.
Pada akhirnya Mohammad Taufik memutuskan untuk membentuk pansus terlebih dahulu. Pansus yang dibentuk bakal diisi oleh anggota masing-masing fraksi yang jumlahnya proporsional dengan kursi yang dimiliki fraksi di DPRD DKI Jakarta. Adapun pansus yang dibentuk ini berfungsi untuk membentuk panitia pemilihan atau panlih.
Seperti diketahui, dua nama cawagub DKI Jakarta yang akan menggantikan Sandiaga Uno adalah Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto. Keduanya berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Baca Juga: Gali Tanah untuk Pondasi Rumah, Sugit Temukan Belasan Mortir
Berita Terkait
-
Massa PA 212 Siapkan Petisi Lawan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi
-
PA 212 Demo DPRD Soal Saham Bir, Anies: Itu Bagian Aspirasi Masyarakat
-
Bersikeras Lepas Saham DLTA, Anies: Jakarta Butuh Air Bersih Bukan Alkohol
-
Dukung Anies Jual Saham Anker Bir, Alumni 212 Demo ke DPRD Besok
-
Tak Dilibatkan Pemprov Soal Tarif MRT, DPRD DKI: Kami Cuma Tukang Stempel
Terpopuler
- Promo Long Weekend Alfamart, Diskon Camilan untuk Liburan sampai 60 Persen
- Jokowi Sembuh dan Siap Keliling Indonesia, Pengamat: Misi Utamanya Loloskan PSI ke Senayan!
- Siapa Ayu Aulia? Bongkar Ciri-ciri Bupati R yang Membuatnya Kehilangan Rahim
- 3 Sepatu Lari Skechers Terbaik untuk Pemula dan Pelari Harian
- 6 Warna Pakaian yang Dipercaya Bawa Keberuntungan untuk Shio di Tahun Kuda Api 2026
Pilihan
-
Di Tengah Maraknya Klitih, Korban Kejahatan di Jogja Harus Cari Penjamin Biaya Medis Sendiri
-
Admin Fansbase Bawa Kabur Duit Patungan Voting, Rio Finalis Indonesian Idol Tereliminasi
-
Menilik Sepatu Lari 'Anak Jaksel' di Lapangan Banteng: Brand Lokal Mulai Mendominasi?
-
SMAN 1 Pontianak Tolak Ikut Lomba Ulang, Sampaikan Salam: Sampai Jumpa di LCC Tahun Depan!
-
Keluar Kau Setan! Ricuh di Pertemuan Donald Trump dan Xi Jinping
Terkini
-
Singgung Nasib Bambang Tri hingga Jonan, Sobary Beberkan Cara Jokowi Matikan Karier Politik Lawan
-
Imigrasi Dalami Dugaan Tindak Pidana Keimigrasian 320 WNA Terduga Sindikat Judi Online Internasional
-
Pakar Militer Minta Kemenhan RI Tak Asal Beli Kapal Tanpa Rudal, Sindir Tren Alutsista Ompong
-
Fix Tutup! Disparekraf DKI Cabut Izin B-Fashion dan The Seven Terkait Narkoba
-
Anggota DPRD Fakfak Digerebek Bersama Bidan Berstatus Istri Orang di Kamar Kos, Videonya Viral!
-
Satpol PP DKI Jaring 8 PPKS di Mampang Usai Viral Pengemis Padati Trotoar
-
Tuntutan 18 Tahun Nadiem Makarim Dinilai Wajar, MAKI Soroti Kerugian Negara Triliunan Rupiah
-
96 Persen Penduduk Tinggal di Wilayah Rawan Bencana, Kemendagri Dorong BPBD Lebih Adaptif dan Siaga
-
DPR RI Terima Dubes Thailand, Bahas Dampak Perang hingga Nasib Myanmar yang Di-blacklist ASEAN
-
WNA Jepang Diduga Eksploitasi Anak di Blok M, DPR: Seret Pelaku, Jangan Kasih Ampun