Suara.com - DPRD DKI Jakarta akan membentuk panitia khusus atau pansus untuk memilih wakil gubernur pengganti Sandiaga Uno. Pembentukan Pansus ini dilakukan usai rapat pimpinan gabungan antara DPRD DKI dengan Kementerian Dalam Negeri.
Dalam rapat yang digelar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (13/3/2019), sempat terjadi perdebatan antara sejumlah anggota dewan untuk memilih dua pilihan yakni membentuk pansus atau langsung menyusun tata tertib pemilihan Cawagub DKI.
Anggota Komisi A Willian Yani mendesak untuk langsung dibuat penitia pemilihan untuk menentukan tata tertib agar proses pemilihan cawagub ini berlangsung cepat.
"Saya kira publik ini sudah bertanya-tanya, sudah enam bulan, kelamaan nih. Nah, kita berharap supaya yang simpel saja, mudah-mudahan pemilihan bisa segera berjalan," kata Yani dalam rapat di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (13/2/2019).
Sementara Wakil Ketua DPRD DKI Mohammad Taufik yang menjadi pimpinan rapat pada saat itu meminta pemilihan ini harus lebih berfokus pada kompetensi kedua calon wakil gubernur bukan berfokus pada waktu.
"Ini bukan soal ribet dan cepat, ini kan soal yang benar. Jangan yang simpel, simpel kalau salah nanti digugat, kan susah," kata Taufik.
Di sisi lain, Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Budi Santosa hanya mengingatkan, agar DPRD DKI untuk tetap berpedoman pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan memikirkan rakyat Jakarta yang sudah ditinggal wakil gubernur selama kurang lebih 7 bulan.
Pada akhirnya Mohammad Taufik memutuskan untuk membentuk pansus terlebih dahulu. Pansus yang dibentuk bakal diisi oleh anggota masing-masing fraksi yang jumlahnya proporsional dengan kursi yang dimiliki fraksi di DPRD DKI Jakarta. Adapun pansus yang dibentuk ini berfungsi untuk membentuk panitia pemilihan atau panlih.
Seperti diketahui, dua nama cawagub DKI Jakarta yang akan menggantikan Sandiaga Uno adalah Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto. Keduanya berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Baca Juga: Gali Tanah untuk Pondasi Rumah, Sugit Temukan Belasan Mortir
Berita Terkait
-
Massa PA 212 Siapkan Petisi Lawan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi
-
PA 212 Demo DPRD Soal Saham Bir, Anies: Itu Bagian Aspirasi Masyarakat
-
Bersikeras Lepas Saham DLTA, Anies: Jakarta Butuh Air Bersih Bukan Alkohol
-
Dukung Anies Jual Saham Anker Bir, Alumni 212 Demo ke DPRD Besok
-
Tak Dilibatkan Pemprov Soal Tarif MRT, DPRD DKI: Kami Cuma Tukang Stempel
Terpopuler
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- REDMI 15 Resmi Dijual di Indonesia, Baterai 7.000 mAh dan Fitur Cerdas untuk Gen Z
- 5 Motor Irit tapi Bukan Honda BeAT, Mesin Awet untuk Jangka Panjang, Cocok untuk Pejuang Nafkah
- Appi Sambangi Satu Per Satu Kediaman Tiga Mantan Wali Kota Makassar
- Bos Go Ahead Eagles: Dean James Masih Gunakan Paspor Belanda!
Pilihan
-
Iran Angkat Mohammad Bagher Zolghadr sebagai Pengganti Ali Larijani
-
Heboh Wanita Muda Hendak Akhiri Hidup di Depan Istana Merdeka, Untung Ketahuan Paspampres
-
Kasus Dean James Memanas, Pundit Belanda: Efeknya Bisa Guncang Eredivisie
-
BTS ARIRANG Pecahkan Rekor Netflix! Comeback Global Tak Terkalahkan di 77 Negara
-
Yaqut Kembali Ditahan di Rutan KPK
Terkini
-
Arus Balik Padat, Korlantas Polri Berpeluang Perpanjang One Way Nasional Trans Jawa
-
Respons KPK Usai Dapat Sindiran Satire Soal Status Tahanan Rumah Yaqut
-
Urai Kepadatan di Jalur Arteri, Jam Operasional Tol Fungsional Purwomartani Diperpanjang
-
Waka MPR Ingatkan Opsi Sekolah Daring untuk Hemat BBM: Jangan Ulangi Kesalahan Saat Covid-19
-
Cegah Pemudik Nyasar ke Sawah, Jasamarga Hapus Rute Google Maps
-
Kenapa Krisis Minyak Global 2026 Lebih Parah dari 1973? Begini Penjelasannya dari Ahli
-
Terminal Kampung Rambutan Bakal Dirombak Total Usai Terendam Banjir
-
Siapa Mohammad Bagher Zolghadr? Pengganti Ali Larijani sebagai Pimpinan Keamanan Tertinggi Iran
-
Iran Angkat Mohammad Bagher Zolghadr sebagai Pengganti Ali Larijani
-
Aturan Baru! Polisi Bisa Paksa Warga Serahkan Password HP, Menolak Siap-siap Masuk Bui