Suara.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan bakal menyerahkan urusan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kampanye Terbuka ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).
Kampanye terbuka yang berlangsung dari 24 Maret sampai 13 April ini sudah dinyatakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar tidak dihadiri ASN.
Hal ini dikatakan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo. Lebih lanjut, ia mengatakan nantinya Panwaslu akan melakukan telaah, pemeriksaan, dan pemanggilan, apabila mendapat laporan adanya keterlibatan ASN di kampanye terbuka.
"Tugasnya ada pada Panwas. Silahkan Panwas lakukan telaah, koreksi, pemanggilan, pengadilan sesuai ketentuan undang-undang yang ada," ujar Tjahjo di Hotel Grand Paragon, Jakarta Barat, Rabu (27/3/2019).
Tjahjo mengakui dalam menangani keterlibatan ASN saat rapat umum, pihaknya atau Kemendagri akan terbuka. Termasuk, komisi ASN yang dinaungi Kemendagri juga akan kooperatif dalam membantu pengawasan ASN yang terlibat di kampanye terbuka.
"Kami dari pihak kemendagri, dari pihak ASN saya kira terbuka. Kita akan bantu," kata Tjahjo.
Sebelumnya, Bawaslu RI melarang ikut hadir atau berpartisipasi dalam kampanye terbuka dua pasangan peserta Pilpres 2019, baik rapat umum Jokowi – Maruf Amin maupun Prabowo Subianto – Sandiaga Uno.
Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, pelarangan itu berdasarkan aturan Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Bahkan, PNS juga tetap dilarang ikut kampanye terbuka meskipun diselenggarakan pada hari libur.
"ASN) tak boleh berpihak. ASN tak boleh mengikuti kampanye terbuka. Sabtu - Minggu atau libur juga tidak boleh," ujar Bagja di Kantor KPU Pusat Jalan Imam Bonjol Jakarta Pusat, Jumat (22/3/2019).
Baca Juga: Mengutil Jam Mewah di Bandara, Eks Pilot Wings Air Ternyata Klepto
Berita Terkait
-
MenPAN RB Catat Jumlah PNS Tak Netral Kurang dari 1 Persen
-
MenPAN RB Larang PNS Pamer Dukung Capres-Cawapres di Medsos
-
Soal Pengamanan Pemilu, TNI Sesuaikan Tingkat Kerawanan Daerah
-
Komisi II DPR RI RDP dengan KPU Bahas Urutan Penghitungan Surat Suara
-
Dukung dan Suka ke Prabowo, Guru di Tulungagung Diminta Nyatakan Menyesal
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
Pilihan
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
Terkini
-
Bareskrim Polri Bongkar Tambang Pasir Ilegal di Taman Nasional Gunung Merapi Bernilai Rp 48 Miliar
-
Sidang MKD: Ahli Hukum Warning Pelaku Hoaks, Video Uya Kuya Jadi Bukti
-
Bukan soal Whoosh, Ini Isi Percakapan Dua Jam Prabowo dan Ignasius Jonan di Istana
-
KontraS Pertanyakan Integritas Moral Soeharto: Apa Dasarnya Ia Layak Jadi Pahlawan Nasional?
-
Viral Pria Gelantungan di Kabel Jalan Gatot Subroto, Ternyata Kehabisan Ongkos Pulang Kampung
-
Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
-
AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
-
Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
-
PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
-
Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!