Suara.com - Sebanyak 20 anggota DPRD Kabupaten Bekasi, bersaksi dalam sidang lanjutan perkara suap perizinan proyek Meikarta, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Senin (1/4/2019).
Ke-20 orang saksi tersebut bersaksi untuk terdakwa Bupati Bekasi non aktif, Neneng Hassanah Yasin, dan Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi Nurlaili.
Dalam persidangan, jaksa KPK, I Wayan Riana, memeriksa para saksi terkait pemberian sejumlah uang dan fasilitas jalan-jalan ke Thailand untuk memuluskan proyek Meikarta.
Empat orang yang merupakan pimpinan DPRD, yakni Sunandar, Mustakim, Daris, dan Jejen Sayuti, diperiksa jaksa terkait pemberian uang Rp 300 juta dari Neneng Rahmi.
"Pemberian uang bagaimana?," tanya Riana kepada Mustakim seperti dikutip dari Antara.
"Saat itu sore hari saya di sekitar kantor, ibu Neneng Rahmi yang memberikan ke saya Rp 300 juta, saya bagi berempat, dibagi masing-masing mendapat Rp 75 juta," ungkap Mustakim.
Setelah itu jaksa menanyakan pembagian uang tersebut kepada yang menerima. Salah satunya adalah Sunandar selaku ketua DPRD Bekasi.
"Apakah saksi menerima yang Rp 75 juta?," tanya Riana kepada Sunandar.
"Iya, Itu dari Pak Mustakim," jawab Sunandar.
Baca Juga: Amien Rais: Ada Lembaga yang Membusukan Diri Sebar DPT Abal-abal
Usai keterangan para saksi, Rahmi menyebutkan, ada aliran dana sebesar Rp 1 miliar yang diberikan dalam empat kali pemberian.
Yang pertama sebesar Rp 200 juta kepada anggota DPRD Bekasi sekaligus ketua pansus Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Taih Minarno, yang kedua kepada Mustakim sebesar Rp 300 juta.
Namun pemberian ketiga dan keempat sebesar Rp 500 juta masih belum jelas penerimanya.
"Kalau dari keterangan Neneng Rahmi itu jelas (dananya) dari Meikarta, dari Lippo Cikarang. Total seluruhnya belum kami hitung lagi, tiket perjalanan Rp 284 juta kemudian Rp 300 juta, Rp 200 juta, ada lagi (yang lainnya), tadi Neneng menjelaskan ada Rp 1 miliar untuk RDTR," kata Riana.
Ia juga menyebutkan seluruh saksi yang dihadirkan mengaku ikut ke Thailand namun sumber dana kegiatan itu, mereka enggan untuk menyebutkan.
Sebagian orang juga mendapatkan uang saku untuk jalan-jalan ke Thailand, namun sebagian tidak.
Berita Terkait
-
Bermula dari Saling Tatap, Eko Tewas Dikeroyok 2 Pria Mabuk di Bekasi
-
600 Umat Hindu di Bekasi Rayakan Puncak Hari Raya Nyepi di Islamic Centre
-
686 Atlet Berlaga di Bekasi Open V Karate Champhionship 2019
-
Kisah Eko Saiful Pengemudi Ojek Online Bertangan Satu
-
Luhut: Jangan Habiskan Energi untuk Saling Hina, Saling Fitnah
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- Promo Superindo Hari Ini 10-13 November 2025: Diskon Besar Awal Pekan!
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- Terbongkar dari Tato! Polisi Tetapkan Pria Lawan Main Lisa Mariana Tersangka Kasus Video Porno
- Buntut Tragedi SMA 72 Jakarta, Pemerintah Ancam Blokir Game Online Seperti PUBG
Pilihan
-
Keuangan WIKA 'Berlumur Darah' Imbas Whoosh, Bosnya Pasrah Merugi
-
Respons Berkelas Dean James usai Bikin Gol Spektakuler ke Gawang Feyenoord
-
Pahitnya Niat Baik: Guru Dipecat Karena Kumpulkan Rp20 Ribu untuk Gaji Honorer
-
Pemerintah Mau 'Bebaskan' Reynhard Sinaga, Predator Seksual Terkejam di Sejarah Inggris
-
Bahlil soal Izin Tambang di Raja Ampat : Barang Ini Ada, Sebelum Saya Ada di Muka Bumi!
Terkini
-
KPK Usut Hasil Sewa Apartemen Lukas Enembe, Kemana Mengalir Dana Korupsi Papua Rp1,2 T?
-
Program SMK Go Global Dimulai Akhir Tahun, Pemerintah Kirim Lulusan SMA/SMK Kerja ke Luar Negeri
-
Arab Saudi Catat Lonjakan Wisatawan, Target 150 Juta Turis 2030 Dicanangkan
-
Pelaku Ledakan SMAN 72 Tinggal Hanya dengan Ayah, Ibu Bekerja di Luar Negeri, Kesepian Jadi Pemicu?
-
Menkeu Purbaya Mendadak Banjir Karangan Bunga: Ompreng MBG dari China Bikin Produsen Lokal Menjerit!
-
Segera Sidang, JPU KPK Limpahkan Perkara Eks Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Ginting Dkk ke PN Medan
-
Komnas HAM Dorong Revisi UU untuk Atasi Pelanggaran HAM, Diskriminasi, dan Kekerasan Berbasis Gender
-
Anggaran Subsidi Pangan Dipangkas, PAN: Anak Buah Gubernur Berbohong Warga Tak Suka Daging dan UHT
-
Pemangkasan Anggaran Subsidi Pangan Ditolak 3 Fraksi, Ketua DPRD DKI Tetap Sahkan Raperda APBD 2026
-
Survei KPAI: 35,9 Persen Anak Pernah Terima Menu MBG Mentah Hingga Basi