Suara.com - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi melaporkan adanya dugaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Merespons hal tersebut, KPU menargetkan akan dapat menyelesaikan persoalan tersebut akhir pekan ini.
Hal tersebut dikatakan oleh Komisioner KPU, Viryan Aziz, usai melakukan rapat evaluasi Debat Capres Jilid 4. Viryan mengatakan, KPU akan menangani laporan tersebut secara menyeluruh, untuk menghilangkan kecurigaan terjadinya kecurangan saat Pemilu 2019.
"Karena waktunya terbatas, target kami akhir pekan sudah selesai. Kami akan jawab secara menyeluruh dokumen yang sudah disampaikan BPN 02 kepada KPU," ujar Viryan di Kantor KPU Pusat, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2019).
Viryan mengaku sudah melakukan pemeriksaan kepada 2.062 TPS yang tersebar di lima provinsi, yakni Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan DI Yogyakarta. Dari 2.062 TPS tersebut, menurut Viryan, rata-rata terdapat 30 nama pemilih yang sesuai dengan laporan BPN.
Dalam penanganannya, Viryan menyebut bahwa BPN meminta dilakukan uji sampel terhadap DPT bermasalah. Namun Viryan menegaskan akan memeriksa secara keseluruhan 2.062 TPS tersebut, mulai dari nama sampai alamat, agar tidak ada persepsi buruk dalam penyelenggaraan Pemilu.
"Totalnya ada 2.062 TPS yang ada pemilih dengan 3 kelompok tanggal dan bulan lahir terkonsentrasi. Ajuan dari BPN 02 dilakukan sampel, tapi kami tidak melakukan sampel. Seluruhnya kita cek," kata Viryan.
Viryan juga mengatakan, dari DPT yang sudah diperiksa, terdapat data pemilih yang ternyata memang valid dan sudah meninggal. Untuk yang valid, Viryan akan tetap memasukannya dalam DPT. Sementara yang sudah meninggal telah dihapuskan dari DPT.
"Gak perlu dibersihkan, orangnya aja ada (data valid). Untuk yang meninggal, sudah dihapus, sudah dicoret," pungkas Viryan.
Baca Juga: Gertakan Amien Rais Dijawab Ini oleh KPU dan Bawaslu
Berita Terkait
-
Komisioner KPU Kena Sanksi Jet Pribadi: DPR Turun Tangan, Ini yang akan Dilakukan!
-
DPR Hormati Sanksi DKPP untuk KPU Soal Jet Pribadi: Harus Sensitif pada Publik!
-
DPR Ultimatum Pimpinan KPU usai Kena Sanksi DKPP: Kalau Ada Pesawat Biasa Kenapa Pakai Jet Pribadi?
-
Skandal Jet Pribadi Pimpinan KPU RI, KPK: Kami Siap Pelajari Putusan DKPP
-
Berapa Gaji dan Kekayaan Ketua KPU M Afifuddin? Kena Teguran Keras Sering Pakai Private Jet
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Moisturizer Mengandung SPF untuk Usia 40 Tahun, Cegah Flek Hitam dan Penuaan
- PSSI Kalah Cepat? Timur Kapadze Terima Tawaran Manchester City
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan Muat 7-9 Orang, Nyaman Angkut Rombongan
- Daftar Mobil Bekas yang Harganya Paling Stabil di Pasaran
- 3 Pemain Naturalisasi Baru Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2027 dan Piala Dunia 2030
Pilihan
-
Purbaya Gregetan Soal Belanja Pemda, Ekonomi 2025 Bisa Rontok
-
Terjerat PKPU dan Terancam Bangkrut, Indofarma PHK Hampir Seluruh Karyawan, Sisa 3 Orang Saja!
-
Penculik Bilqis Sudah Jual 9 Bayi Lewat Media Sosial
-
Bank BJB Batalkan Pengangkatan Mardigu Wowiek dan Helmy Yahya Jadi Komisaris, Ada Apa?
-
Pemain Keturunan Jerman-Surabaya Kasih Isyarat Soal Peluang Bela Timnas Indonesia
Terkini
-
JATAM: Warga Pro dan Kontra Tambang di Halmahera Sama-sama Korban Sistem yang Merusak
-
KPK 'Bedah' Prosedur Izin TKA, Mantan Sekjen Kemnaker Heri Sudarmanto Dicecar Soal Pungli
-
Diwawancara Pramono, Zidan Penyandang Disabilitas Diterima Kerja di Transjakarta
-
JATAM: Negara Abai Lindungi Warga dari Dampak Beracun Tambang Nikel di Halmahera
-
Sebut Soeharto Tak Layak Jadi Pahlawan, GUSDURian: Selama Orba Banyak Lakukan Dosa Besar
-
Mafia Tanah Ancam Banyak Pihak, JK: Saya Sendiri Korbannya, Harus Dilawan Bersama!
-
Gusdurian Tolak Gelar Pahlawan Soeharto: Prabowo Sarat Kepentingan Politik dan Relasi Keluarga!
-
Prabowo Dikabarkan Lakukan Pelantikan Sore Ini, Arif Satria jadi Kepala BRIN?
-
YES 2025 Siap Jadi Ruang Anak Muda Bersuara untuk Ekonomi Indonesia yang Hijau dan Inklusif
-
Buruh Dorong Kasus Marsinah Diungkap Kembali, Apa Kata Istana?