Suara.com - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi melaporkan adanya dugaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Merespons hal tersebut, KPU menargetkan akan dapat menyelesaikan persoalan tersebut akhir pekan ini.
Hal tersebut dikatakan oleh Komisioner KPU, Viryan Aziz, usai melakukan rapat evaluasi Debat Capres Jilid 4. Viryan mengatakan, KPU akan menangani laporan tersebut secara menyeluruh, untuk menghilangkan kecurigaan terjadinya kecurangan saat Pemilu 2019.
"Karena waktunya terbatas, target kami akhir pekan sudah selesai. Kami akan jawab secara menyeluruh dokumen yang sudah disampaikan BPN 02 kepada KPU," ujar Viryan di Kantor KPU Pusat, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2019).
Viryan mengaku sudah melakukan pemeriksaan kepada 2.062 TPS yang tersebar di lima provinsi, yakni Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan DI Yogyakarta. Dari 2.062 TPS tersebut, menurut Viryan, rata-rata terdapat 30 nama pemilih yang sesuai dengan laporan BPN.
Dalam penanganannya, Viryan menyebut bahwa BPN meminta dilakukan uji sampel terhadap DPT bermasalah. Namun Viryan menegaskan akan memeriksa secara keseluruhan 2.062 TPS tersebut, mulai dari nama sampai alamat, agar tidak ada persepsi buruk dalam penyelenggaraan Pemilu.
"Totalnya ada 2.062 TPS yang ada pemilih dengan 3 kelompok tanggal dan bulan lahir terkonsentrasi. Ajuan dari BPN 02 dilakukan sampel, tapi kami tidak melakukan sampel. Seluruhnya kita cek," kata Viryan.
Viryan juga mengatakan, dari DPT yang sudah diperiksa, terdapat data pemilih yang ternyata memang valid dan sudah meninggal. Untuk yang valid, Viryan akan tetap memasukannya dalam DPT. Sementara yang sudah meninggal telah dihapuskan dari DPT.
"Gak perlu dibersihkan, orangnya aja ada (data valid). Untuk yang meninggal, sudah dihapus, sudah dicoret," pungkas Viryan.
Baca Juga: Gertakan Amien Rais Dijawab Ini oleh KPU dan Bawaslu
Berita Terkait
-
DPRD DKI Soroti TPS Ilegal hingga Parkir Liar, Desak Pemprov Benahi Lingkungan
-
Sampah Setinggi 4 Meter Kepung TPS Rawadas, Warga Desak Tambahan Truk: 'Kasihan Masyarakat'
-
Mengapa KPU Tak Verifikasi Keaslian Ijazah Jokowi Saat Pilpres 2014?
-
Sengketa Lahan di TB Simatupang, BPN Jaksel Didesak Segera Blokir 38 Sertifikat SHM
-
Ijazah Jokowi Tanpa Sensor Akhirnya Dirilis, Drama Berjilid-jilid Segera Berakhir?
Terpopuler
- 5 HP Xiaomi dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5, Terkencang di 2026!
- 7 Sepatu Lari Tahan Air Selevel Nike Vomero 18 GTX, Kualitas Top
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
- Foto Pangakalan Militer AS di Arab Saudi Hancur Beredar, Balas Dendam Usai Trump Hina MBS
Pilihan
-
Swasta Diimbau Ikut WFH, Tak Ada Sanksi Menanti
-
Habib Rizieq Shihab: Umat Islam Sunni dan Syiah Harus Bersatu Lawan AS-Israel
-
Kepulangan Jenazah Praka Farizal dari Lebanon ke Kulon Progo Diestimasikan Tiba Jumat Lusa
-
Update Tarif Listrik per kWh April 2026, Apakah Ada Kenaikan Harga?
-
Mulai Besok! BPH Migas Resmi Batasi Pembelian Pertalite dan Solar, Cek Aturan Mainnya
Terkini
-
Teknologi Penangkap Gas di Peternakan Bisa Picu Emisi Besar Jika Bocor, Bagaimana Solusinya?
-
Bahan Baku Plastik dari Timur Tengah Terganggu, RI Cari Alternatif ke Amerika, Afrika hingga India
-
Menaker Yassierli Sebut Industri Kreatif Ideal untuk Jadi Laboratorium Magang Nasional
-
Bukan Gencatan Senjata, Iran Ajukan 5 Poin Krusial Akhiri Perang Permanen dan Total
-
Kejagung Geledah Kantor KSOP Kalsel dan Kalteng Terkait Kasus Korupsi Samin Tan
-
Soal WFH ASN Jumat, Legislator PDIP Beri Sindiran: Saya Bingung, Apa Dasarnya Memilih Long Weekend?
-
Cara Memperbaiki Data NISN yang Salah dan Tidak Sesuai
-
3 Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Gibran Sampaikan Duka Cita: Saya Dukung Penuh Investigasi PBB
-
Masih Berlangsung, KPK Geledah Rumah Ono Surono di Kasus Suap Ijon Bekasi
-
Deforestasi Indonesia Melonjak 66 Persen di 2025, Papua hingga Kalimantan Paling Terdampak