Suara.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman meminta Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab lapor Bawaslu jika benar menemukan adanya indikasi kecurangan Pemilu.
Hal itu dikatakan Arief menanggapi tudingan Rizieq yang menyebut elite partai politik pengusung Joko Widodo meminta beberapa Ketua TPS di Arab Saudi untuk memenangkan Jokowi - Ma'ruf Amin.
"Laporkan saja, kalau memang terbukti ada yang diiming-imingi laporkan saja," kata Arief di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2019).
Arief meminta seluruh pihak yang menemukan dan memiliki bukti adanya indikasi kecurangan atau pelanggaran Pemilu untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang. Sebab, kata Arief, undang-undang telah menyediakan ruang untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut.
"Kan sudah ada mekanismenya untuk dilaporkan," ujarnya.
Sebelumnya, Rizieq Shihab menuding elite-elite partai politik pengusung Jokowi - Ma'ruf Amin telah menghubungi beberapa Ketua TPS di Arab Saudi.
Rizieq Shihab menyebut mereka menelepon Ketua TPS di Arab Saudi dan menawari sejumlah uang dengan syarat memastikan surat suara di TPS tersebut tercoblos pada pasangan Jokowi - Ma'ruf Amin.
Selain itu Rizieq juga menuding kedatangan rombongan Menteri Luar Negeri Retno Masrsudi di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Konsulat Jenderal RI (KJRI) untuk mengajak memilih pasangan capres nomor urut 01.
"Sangat kita sesalkan beberapa waktu yang lalu Menlu datang ke Saudi Arabia, kemudian melakukan pertemuan, baik di KBRI maupun di KJRI, selanjutnya Menlu tanpa malu-malu, tanpa sungkan-sungkan, secara terang-terangan mengajak para staf dan seluruh pekerja yang ada di KBRI maupun KJRI agar bekerja keras memenangkan paslon 01, yaitu Jokowi," ujar Rizieq dalam video yang ditayangkan Front TV, seperti diakses Suara.com pada Senin (1/4/2019).
Baca Juga: Jokowi Singgung Lagi soal Kekuatan TNI: Jangan Menjelekkan!
"Ini sangat kita sesalkan karena apa yang disampaikan oleh Menlu tersebut bernada ancaman dan itu sangat merisaukan seluruh staf maupun para pekerja dan pegawai yang ada di KBRI dan KJRI," Rizieq menambahkan.
Berita Terkait
-
Soal Ancaman Hashim Laporkan KPU ke PBB, Ketua KPU: Tanya yang Mau Lapor
-
Sumenep Diguncang Gempa, KPU Tetap Kirim Logistik Pemilu ke Sapeken
-
KPU Sosialisasi Pemilu Bersama Duta Besar dan Oraganisasi Internasional
-
17,5 Juta DPT Bermasalah Aduan BPN, KPU: Pekan Ini Rampung
-
Perantauan Tak Bisa Nyoblos Sembarangan di Kampung Orang, Ini Syaratnya
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
UPDATE Klasemen SEA Games 2025: Indonesia Selangkah Lagi Kunci Runner-up
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
Terkini
-
Bupati Bekasi Kena OTT KPK, Berikut 5 Fakta Penting Terkait Penangkapan Ade Kuswara Kunang
-
Polri Akan Terapkan Contraflow di Tol Favorit Selama Libur Nataru! Berikut Titik dan Jadwalnya
-
Pemprov DKI Hibahkan Gedung YLBHI, Pramono Anung: Akses Keadilan Warga Tidak Mampu
-
KPK Akui Tangkap Kajari dan Kasi Intel Kejari HSU Saat OTT di Kalsel, Langsung Dibawa ke Jakarta
-
Buntut Kereta Bandara Tabrak Avanza di Kalideres, Terjadi Penumpukan di Stasiun Rawa Buaya
-
Tabrakan di Kalideres: Avanza Dihantam Kereta Bandara, Penumpang Luka Parah
-
LPSK Ungkap Banyak Tantangan dalam Pelaksanaan Restitusi bagi Korban Tindak Pidana
-
Kick Off Program Quick Win Presiden Prabowo, Menteri Mukhtarudin Lepas 1.035 Pekerja Migran Terampil
-
Kejati Jakarta Tetapkan RAS Tersangka Kasus Klaim Fiktif BPJS Ketenagakerjaan Rp 21,73 Miliar
-
Said Didu Sebut Luhut Lebih Percaya Xi Jinping Ketimbang Prabowo, Sinyal Bahaya bagi Kedaulatan?