Suara.com - Ketua Umum Kesehatan Indonesia Raya (Kesira) Partai Gerindra Dr. Benny Octavianus menilai sistem Pemilu 2019 serentak memerlukan fisik yang kuat bagi para petugasnya.
Hal tersebut dikarenakan banyaknya petugas penyelenggaraan pemilu yang meninggal dunia, ia meminta agar ada revisi soal persyaratan pendaftaran bagi calon petugas pemilu.
Benny mengungkapkan sistem Pemilu 2019 yang dilakukan secara serentak mengakibatkan banyak petugas stres dan tidak rileks. Sementara di sisi lain, tidak ada peraturan yang dibuat supaya bisa melihat tingkat kekuatan para masyarakat untuk menjadi petugas pemilu.
"Kalau model pemilunya seperti hari ini membutuhkan fisik yang betul-betul kuat karena itu. Saya tanya ya, itu lebih dari 24 jam orang (petugas pemilu) tegang dan stress," kata Benny dalam diskusi bertajuk Pilu Pemilu di Prabowo - Sandiaga Media Center, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Jumat (10/5/2019).
Menurutnya, saat ini tidak ada syarat kesehatan yang ditetapkan untuk memastikan para petugas pemilu bisa bekerja dengan baik, meskipun jam bertugasnya yang melewati batas normal manusia bekerja. Padahal, menurutnya tes kesehatan tersebut diperlukan.
"Artinya tes kesehatan itu jangan seperti yang dikatakan, waktu dia menyatakan sehat pun boleh di undang-undang yang sekarang. Yang akan datang nggak boleh, surat keterangan sehat minimal dari puskesmas," ujarnya.
Selain itu, Benny juga menyoroti soal batas usia maksimal yang boleh bekerja menjadi petugas pemilu. Menurutnya usia manusia yang ideal untuk menjadi petugas pemilu 2019 ialah di bawah 40 tahun.
"Usia dibatasi misalnya pasien dengan gangguan jantung berat. Pasien kelainan paru kronis yang punya efek beresiko terhadap kesehatannya kalau bekerja lebih dari 3 jam atau 4 jam itu harus dinyatakan tidak boleh," ujarnya.
"Kalau ideal maksimal ya menurut saya di bawah 40 kalau mau aman kalau mau pake model pemilu seperti ini yang pakai fisik yang begitu berat," tandasnya.
Baca Juga: Viral Petugas KPPS Bandung Tewas Diracun, Keluarga Pastikan Hoaks
Sebelumnya diberitakan, data terbaru Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jumat (10/5/2019) menunjukan sebanyak 469 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di beberapa daerah di Indonesia meninggal dunia. Data tersebut bertambah dari sebelumnya 456 orang dinyatakan meninggal dunia.
Komisioner KPU RI, Evi Novida Ginting Manik menuturkan, hingga pukul 08.00 WIB total sebanyak 469 orang petugas dikabarkan meninggal dunia dan 4.602 orang dikabarkan sakit.
"Update data per 30 April 2019 pukul 08.00 WIB, yang meninggal dunia 469, yang sakit 4.602. Total 5.071 tertimpa musibah," tutur Evi di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/5/2019).
Berita Terkait
-
Koalisi Indonesia Adil Makmur Dorong Pembentukan Pansus Pemilu DPR
-
Viral Petugas KPPS Bandung Tewas Diracun, Keluarga Pastikan Hoaks
-
Petugas KPPS Meninggal di Pemilu 2019 Hampir Tembus 500 Orang
-
Kubu Prabowo Desak Autopsi Jenazah KPPS, Mabes Polri: Tak Bisa Sembarangan
-
Bawaslu Kaji Usulan PP Muhammadiyah Soal Mitigasi Kesehatan Petugas KPPS
Terpopuler
- 17 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 September: Klaim Pemain 110-111 dan Jutaan Koin
- Prompt Gemini AI untuk Edit Foto Masa Kecil Bareng Pacar, Hasil Realistis dan Lucu
- Siapa Zamroni Aziz? Kepala Kanwil Kemenag NTB, Viral Lempar Gagang Mikrofon Saat Lantik Pejabat!
- Bali United: 1 Kemenangan, 2 Kekalahan, Johnny Jansen Dipecat?
- Jelajah Rasa! Ini Daftar Kota di Jawa Tengah yang Jadi Surganya Pecinta Kuliner
Pilihan
-
Hasil BRI Super League: Persib Menang Comeback Atas Arema FC
-
Malaysia Turunin Harga Bensin, Netizen Indonesia Auto Julid: Di Sini yang Turun Hujan Doang!
-
Drama Bilqis dan Enji: Ayu Ting Ting Ungkap Kebenaran yang Selama Ini Disembunyikan
-
Rapor Dean James: Kunci Kemenangan Go Ahead di Derby Lawan PEC Zwolle
-
Nostalgia 90-an: Kisah Tragis Marco Materazzi yang Nyaris Tenggelam di Everton
Terkini
-
Aktivitas Gunung Semeru Meningkat, Erupsi Berulang Tercatat dalam Sepekan
-
Balita di Bengkulu Muntahkan Cacing, Cak Imin Minta Kemenkes Usut Tuntas Akar Masalah
-
Bungkam Usai Diperiksa KPK, Bupati Pati Atur Lelang dan Dapat Fee Proyek?
-
Viral Canda 'Rampok Uang Negara', Anggota DPRD Gorontalo Dipanggil KPK soal Harta Minus Rp 2 Juta
-
PKB 'Sentil Jokowi' Soal Prabowo-Gibran 2 Periode: Ojo Kesusu, Jangan Azan Dulu!
-
DPR Pertanyakan Konsep 'Ibu Kota Politik' IKN, Minta Penjelasan Mendagri
-
KPK Buru 'Juru Simpan' Uang Korupsi Kuota Haji, Identitas Masih Rahasia
-
Mengapa Polisi Sukitman Lolos dari Maut G30S PKI hingga Jadi Saksi Kunci?
-
Lima Kali Mangkir, CEO Asing di Skandal Satelit Kemenhan Resmi Jadi Buronan
-
Ada 'Bendahara Gaib' Korupsi Kuota Haji Rp1 Triliun, Siapa Sosoknya dan Kemana Saja Aliran Dananya?