Suara.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo merespon keinginan Front Pembela Islam (FPI) untuk menggelar aksi bela ulama karena tidak terima melihat banyak tokoh Islam yang diseret ke jalur hukum. Menurutnya, seseorang yang melakukan perbuatan pidana harus bertanggung jawab.
Dedi menjelaskan apabila banyaknya tokoh-tokoh pendukung Capres - Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno yang diseret ke jalur hukum tidak bisa kemudian disimpulkan sebagai bentuk kriminalisasi. Pasalnya, apa yang dilakukan pihak kepolisian ialah menindak seseorang tanpa melihat latar belakangnya.
"Sekali lagi, ini person to person. Jadi tidak boleh status sosial itu dikait-kaitkan, enggak ada," jelas Dedi di Kantor Humas Mabes Polri, Selasa (14/5/2019).
Dedi menerangkan bahwa pihak kepolisian selalu bekerja berdasarkan fakta hukum yang berlaku. Apabila ada seseorang yang melakukan perbuatan pidana maka sudah semestinya seseorang tersebut harus mempertanggungjawabkannya.
"Perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang ya orang tersebut harus bertanggung jawab itu bentuk pertanggungjawaban perbuatan pidana yang dilakukan," tandasnya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Front Pembela Islam (FPI), Sobri Lubis mengaku tidak terima dengan banyaknya tokoh-tokoh islam dari kubu Prabowo-Sandiaga yang diproses hukum karena dilaporkan berbagai kasus pidana. Menanggapi hal itu, Sobri mengaku FPI akan menggelar aksi bela ulama lagi.
Menurut Sobri, aksi tersebut merupakan tindaklanjut dari adanya tokoh ulama yang dianggap telah dikriminalisasi. Mereka adalah pimpinnan FPI Habib Rizieq Shihab, Ustaz Haikal Hasan, dan Bachtiar Nasir.
"Nampaknya akan ada aksi bela ulama. Aksi bela ulama ini akan kita gerakan dalam rangka menolak kriminalisasi ulama dan tokoh," ujar Sobri di Hotel Sofyan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (13/5/2019).
Baca Juga: Kubu Prabowo Desak Autopsi Jenazah KPPS, Mabes Polri: Tak Bisa Sembarangan
Berita Terkait
-
Pengancam Jokowi Ditetapkan sebagai Tersangka, FPI Minta Polisi Adil
-
Soal Petisi Setop Izin FPI, Ketum FPI: Semua Nyaman Oleh FPI
-
Yakin Izin Ormas Diperpanjang, Ketua FPI: Emang Kita PKI?
-
Sebut Rizieq Pengacau Negara, FPI ke Boni Hargens: Penjajah Memang Begitu
-
Geram Ulama Pendukung Prabowo Dipolisikan, FPI Bikin Aksi Bela Ulama Lagi
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
Pilihan
-
Bertemu Ulama, Prabowo Nyatakan Siap Keluar dari Board of Peace, Jika...
-
Bareskrim Tetapkan 5 Tersangka Dugaan Manipulasi Saham, Rp674 Miliar Aset Efek Diblokir
-
Siswa SD di NTT Akhiri Hidup karena Tak Mampu Beli Buku, Mendikdasmen: Kita Selidiki
-
Kasus Saham Gorengan, Bareskrim Tetapkan 3 Tersangka Baru, Salah Satunya Eks Staf BEI!
-
Bareskrim Geledah Kantor Shinhan Sekuritas Terkait Kasus Saham Gorengan
Terkini
-
Bukan Musuh, Pemred Suara.com Ajak Jurnalis Sulsel Taklukkan Algoritma Lewat Workshop AI
-
Sekjen PBNU Ungkap Alasan Prabowo Gabung Board of Peace: Demi Cegah Korban Lebih Banyak di Gaza
-
Hadiri Majelis Persaudaraan Manusia di Abu Dhabi, Megawati Duduk Bersebelahan dengan Ramos Horta
-
Tiket Kereta Lebaran 2026 Telah Terjual Lebih Dari 380 Ribu, Purwokerto Jadi Tujuan Paling Laris
-
Nekat Berangkat Saat Sakit, Tangis Pilu Nur Afni PMI Ilegal Minta Dipulangkan dari Arab Saudi
-
Kisah Epi, ASN Tuna Netra Kemensos yang Setia Ajarkan Alquran
-
KPK Masih Menyisir Biro Travel yang Ikut Bermain Jual-Beli Kuota Haji di Kemenag Periode 2023-2024
-
Pastikan Pengungsi Hidup Layak, Kasatgas Tito Tinjau Huntara di Aceh Tamiang
-
KPK Cecar 5 Bos Travel Terkait Kasus Kuota Haji, Telisik Aliran Duit Haram ke Oknum Kemenag
-
Soroti Siswa SD Bunuh Diri di Ngada, Ketua Komisi X DPR Desak Negara Hadir untuk Keluarga Miskin