Suara.com - Calon Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo (Jokowi) menilai wajar jika seseorang merasa kecewa saat menerima kekalahan dalam Pemilu. Namun, dia meminta agar kekecewaan itu diluapkan dalam bentuk yang sesuai konstitusi.
Jokowi mengatakan Indonesia telah berulang kali melakukan pemilihan umum dan sudah ada aturan atau undang-undang yang mengaturnya termasuk dalam menyampaikan protes atas hasil Pemilu.
"Kalau yang namanya kalah pasti tidak puas, tidak ada kalah itu puas, enggak ada. Nah, kalau ada kecurangan laporin Bawaslu, kalau sengketa besar ke MK," kata Jokowi usai menghadiri buka bersama dengan Partai Golkar di Hotel Sultan, Jakarta Selatan, Minggu (19/5/2019).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menyebut gerakan people power seharusnya tidak perlu karena peraturan Pemilu sudah disetujui oleh seluruh peserta pemilu jauh sebelum masa kampanye dimulai.
"Ini mekanisme konstitusi menurut UU yang disepakati bersama di DPR semua fraksi ada. Jangan aneh-anehlah" tegasnya.
Seperti diketahui, gerakan people power disebut-sebut akan terjadi pada saat Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil rekapitulasi suara 22 Mei 2019 besok.
Gerakan seperti tour jihad dari berbagai daerah juga terbukti sudah dilakukan untuk pergi ke Jakarta melakukan aksi di jalanan menolak hasil Pemilu 2019.
Beberapa Kedutaan Besar seperti Malaysia dan Amerika Serikat bahkan sampai mengeluarkan peringatan keamanan untuk warga negaranya di Indonesia pada tanggal 22 Mei tersebut.
Baca Juga: Jokowi Serahkan Penanganan Teroris Jelang Pengumuman Pemilu Pada Polisi
Berita Terkait
-
Jokowi Serahkan Penanganan Teroris Jelang Pengumuman Pemilu Pada Polisi
-
Polda Jatim Gagalkan Pemberangkatan Rombongan Tour Jihad Jakarta
-
Di Hadapan Jokowi, Ketum Golkar Singgung Potensi People Power 22 Mei
-
Polrestabes Surabaya Sweeping Pendemo yang Berangkat Dari Stasiun Gubeng
-
Antisipasi People Power, Petugas di Gresik Gelar Razia di Empat Titik
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
-
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir?
Terkini
-
Hitung Mundur Dimulai? Analis Sebut Kapolri Diganti Usai Hari TNI, Ini Sinyalnya
-
DPRD 'Geruduk' Parkir Ilegal di Jaktim, Dua Lokasi Disegel Paksa, Potensi Pajak Miliaran Bocor
-
'Keterangan Anda Berubah!' Detik-detik Saksi PT Poison Ditegur Hakim di Sidang Sengketa Tambang
-
Saatnya 'Perbarui' Aturan Main, DPR Genjot Revisi Tiga UU Kunci Politik
-
Noel Dikabarkan Mau Jadi Justice Collaborator, KPK: Belum Kami Terima
-
Jejak Korupsi Noel Melebar, KPK Bidik Jaringan Perusahaan PJK3 yang Terlibat Kasus K3
-
Anggotanya Disebut Brutal Hingga Pakai Gas Air Mata Kedaluarsa Saat Tangani Demo, Apa Kata Kapolri?
-
Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
-
Dikabarkan Hilang Usai Demo Ricuh, Bima Permana Ditemukan di Malang, Polisi: Dia Jualan Barongsai
-
Berawal dari Rumah Gus Yaqut, KPK Temukan Jejak Aliran Dana 'Janggal' ke Wasekjen Ansor