Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan korban akibat kerusuhan massa aksi tolak hasil Pemilu 2019 hingga Rabu (22/5/2019) per 20.00 WIB mencapai 347 orang. 6 diantaranya meninggal dunia.
Anies merujuk pada data Dinkes DKI yang mencatat dari 347 korban tersebut, pasien yang sedang dalam proses pendataan sebanyak 271 orang, luka ringan 21 orang, luka berat 16 orang, non-trauma 33 orang, dan 6 meninggal dunia.
"Ini per jam 8 malam jumlah total korban 347 orang luka, diagnosanya ini dalam proses pendataan ada 271, luka ringan 21 luka berat 16 non-trauma ada 33 dan meninggal 6," kata Anies di depan Hotel Pullman, Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2019).
Jumlah korban tersebar di rumah sakit (RS) berbeda. Diantaranya RS Pelni ada 78 orang RS Abdi Waluyo 2 orang, RS Tarakan 122 orang, RS Mintoharjo 2 orang, RS Budi Kemuliaan 84, RSUD Tanah Abang 28 orang, RSCM 6 orang, dan posko lapangan 25 orang.
Sementara itu, Anies memerintahkan tak memberikan informasi identitas korban meninggal sebelum keluarganya mengetahui karena tiga diantaranya berasal dari luar Jakarta.
"Yang dari luar kota ada tiga kalau tidak salah. Karena itu kita tidak keluarkan nama sampai memastikan seluruh keluarganya mengetahui," tegas Anies.
Mengenai korban kebanyakan dari anak dibawah umur, Anies mengimbau orang tua menjaga anak-anaknya. Ia meminta agar mereka memastikan anak ada di rumah pada malam hari hingga waktu sahur.
Sebelumnya, Anies meninjau langsung kerusuhan yang terjadi di depan Kantor Bawaslu, Jalan M.H Thamrin dari depan Hotel Pullman atau kawasan Bundaran HI.
Baca Juga: Ditangkap! Provokator Kerusuhan 22 Mei yang Ajak Massa Serang Jokowi
Anies juga sempat meninjau kondisi di Jalan Sabang, Kebon Sirih, Jakarta Pusat dan sempat menyapa para demonstran dari kaca mobilnya. Dalam tinjauannya malam ini, Anies didampingi Sekretaris Daerah Saefullah.
Pagi harinya Anies telah menyempatkan diri meninjau rumah sakit yang menampung korban, melayat ke rumah korban meninggal, dan lokasi kerusuhan di Bawaslu dan Slipi.
Berita Terkait
-
Bubarkan Kerumunan, Polisi Sempat Lepaskan Gas Air Mata di Jalan KS Tubun
-
Perempuan Berjilbab Ditangkap, Diduga Provokator Kerusuhan 22 Mei
-
Petugas Gabungan di Gedung KPU Bersiaga Sambut Kepulangan Massa Demonstran
-
Polisi Sita Uang Rp 5 Juta Untuk Operasional Dari Peserta Aksi di Bawaslu
-
Polisi: Tersangka Kerusuhan Aksi 22 Mei Mayoritas Pengangguran dan Tatoan
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka