Suara.com - Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto memastikan tidak akan ada pejabat MK yang hadir saat tim hukum Prabowo Subianto - Sandiaga Uno mengajukan gugatan sengketa Pilpres 2019. Hal itu ditujukan untuk menjaga independensi MK.
Aswanto mengatakan pihak MK yang akan menerima kedatangan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga saat mengajukan gugatan sengketa Pilpres cukup panitera.
"Kami baru saja rapat di atas, kalau ada yang menerima nanti langsung panitera," kata Aswanto di Gedung MK, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019).
Ia menerangkan, hakim MK tidak ingin ada spekulasi politik yang bisa berkembang terkait independensi MK. Aswanto tidak ingin pihaknya dianggap sebagai pendukung salah satu pasangan calon di Pilpres 2019.
"Jadi tidak ada hakim yang hadir, karena kan di luar sudah ada isu yang berkembang hakimnya ada kampret (sebutan pendukung Prabowo) ada cebong (sebutan pendukung Jokowi). Kita khawatir nanti kalau kita hadir nanti wah ini kampret ini cebong," kata dia.
Aswanto menegaskan, pihaknya tetap berpegang teguh pada prinsip independensi dalam mengurus gugatan sengketa Pemilu 2019. Publik juga mudah jika ingin menilai independensi MK.
"Kalau kita tidak independen gampang sekali dilihat. Teman-teman media pasti ini gesturnya sudah kelihatan memihak ke sini. Cara bertanya sudah memihak ke sini," Kata Aswanto.
Seperti diketahui, tim kuasa hukum Capres - Cawapres Prabowo Subianto - Sandiaga Uno akan mendaftarkan gugatan sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi, Jumat (24/5/2019) malam pukul 20.30 WIB.
Tim kuasa hukum itu akan dipimpin langsung oleh mantan pimpinan KPK Bambang Widjajanto.
Berita Terkait
-
Usai Buka Puasa, Pendukung Prabowo Asik Berbincang dengan Polwan di MK
-
Belum Mau Ungkap Tuntutan di MK, Kuasa Hukum Prabowo: Strategi Tak Diumbar
-
Tangani Gugatan Prabowo, MK Siap Hadapi Tekanan Massa
-
Ini Alasan BPN Tunjuk Bambang Widjojanto Jadi Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo
-
MK Sudah Terima 324 Gugatan Hasil Pileg 2019
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Media Belanda Julid ke Eliano Reijnders yang Gabung Persib: Penghangat Bangku Cadangan, Gagal
-
Sudah di Indonesia, Jebolan Ajax Amsterdam Hilang dari Skuad
-
Harga Emas Antam Tembus Paling Mahal Hari Ini, Jadi Rp 2.115.000 per Gram
-
Ustaz Khalid Basalamah Terseret Korupsi Kuota Haji: Uang yang Dikembalikan Sitaan atau Sukarela?
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
Terkini
-
Lingkaran Korupsi Hutan Mengarah ke Petinggi? Anak Buah Menhut Raja Juli Diperiksa KPK!
-
Ojol Demo di Jakarta Hari Ini, Pramono: Pasti Aman
-
Tol Fatmawati Gratis Bikin Macet Hilang? Ini Kata Gubernur Pramono
-
Istana Masih Teka-teki, Menakar Peluang Mahfud MD Kembali ke Kursi Panas Menko Polkam
-
Zulhas Dorong Pesantren Dirikan Koperasi Desa, Jadikan Pusat Ekonomi Umat
-
Geger Korupsi Haji Seret Kader PBNU, KH Marzuki Mustamar: KPK Angkut Saja Siapapun yang Salah!
-
Gebrakan Gubernur Papua Tengah: Gratiskan Sekolah untuk 24.481 Siswa, Beasiswa Kuliah Disiapkan
-
5 Fakta Demo Akbar 5.000 Ojol Hari Ini: Kepung Istana hingga DPR, Jakarta Waspada Macet!
-
Usai Video Perpisahan Penuh Haru Viral, Jabatan Kepsek SMP N 1 Prabumulih Dikembalikan
-
Iklan Pemerintah di Bioskop: Antara Transparansi dan Propaganda