Suara.com - Gugatan yang dilayangkan Tim Kuasa Hukum Prabowo - Sandiaga atas keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah menetapkan kemenangan Pasangan Capres Joko Widodo - Maruf Amin telah diajukan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (24/5/2019) malam.
Dalam bendel berkas setebal 37 halaman tersebut, Tim Kuasa Hukum Prabowo - Sandiaga melampirkan berbagai bukti yang diyakini mereka sebagai bentuk kecurangan terstruktur, sistematif dan masif (TSM).
Bentuk pelanggaran pemilu tersebut dirinci menjadi lima poin, yang terdiri dari penyalahgunaan anggaran belanja negara dan/program kerja pemerintah, ketidaknetralan aparatur negara: polisi dan intelijen, penyalahgunaan birokrasi dan BUMN, pembatasan kebebasan media dan pers, serta diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakan hukum.
Dari beberapa poin tersebut, tim kuasa hukum mencantumkan berbagai bukti yang berasal dari link media online, bahkan salah satunya juga dari cuitan akun Twitter. Di antaranya dalam Bukti P-24 yang mengambil potongan berita berjudul "Jokowi mendapat Dukungan Saat Hadiri Silaturahmi Nasional Kepada Desa" yang bersumber dari berita Suara.com pada 10 April 2019.
Kemudian pada bukti P-25, juga mengambil potongan berita "Pameran Mobil jadi Kampanye tagar #Jokowi2Periode yang bersumber pada artikel Detikoto pada 2 Agustus 2018. Selain itu, pada bukti P-26 yang mengambil potongan berita "Ibu-ibu diajak Teriak Jokowi Presiden oleh Menteri Perindustrian dalam acara BUMN" yang menukil artikel CNBC Indonesia, 18 Maret 2019.
Tak hanya potongan dari pemberitaan media, Tim Hukum Prabowo - Sandiaga juga mengambil nukilan status dari akun Twitter @Opposite6890 yang mengunggah persoalan ketidaknetralan Polri.
Untuk diketahui, beberapa waktu lalu, Capres Prabowo Subianto mengungkapkan kekesalannya lantaran pemberitaan dalam media dianggap tidak berimbang dalam menginformasikan jalannya Pemilihan Presiden 2019.
"Setiap hari beberapa koran masuk ke rumah saya, saya hanya melihat bohong apa lagi nih yang mau mereka sampaikan dan yang mau mereka cetak. Puncaknya mereka menelanjangi mereka sendiri, 11 juta orang hadir mereka tidak beritakan," kata Prabowo saat pidato dalam acara bertajuk Hari Perayaan Disabilitas Internasional di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (5/12/2018).
Prabowo mengungkapkan ada upaya untuk memanipulasi demokrasi yang terjadi di Indonesia. Prabowo menuding media-media yang ada di Indonesia juga turut andil dalam upaya tersebut dengan membuat berita yang tidak sesuai dengan fakta.
Baca Juga: KPU Sebut Permohonan Sengketa Hasil Pemilu 2019 Lebih Sedikit
"Ada upaya besar untuk memanipulasi demokrasi di Indonesia. Parpol mau dibeli, pejabat mau dibeli dimana-mana, rakyat mau dibohongi, dicuci otaknya dari pers yang banyak bohongnya daripada benarnya," ujarnya.
Berita Terkait
-
Ini 7 Tuntutan Prabowo-Sandi, Ditetapkan Jadi Presiden Hingga Pemilu Ulang
-
Pengamat Prediksi Gugatan Hasil Pemilu Prabowo ke MK Akan Ditolak
-
Prabowo Gugat Pilpres, BW Harap MK Tak Dijuluki Mahkamah Kalkulator
-
Prabowo Berbelok di Penghujung Jalan, dari People Power ke MK
-
Ajukan Gugatan ke MK, Sandiaga: Sulit Katakan Pemilu Berjalan Jurdil
Terpopuler
- Resmi Dibuka, Pusat Belanja Baru Ini Hadirkan Promo Menarik untuk Pengunjung
- Kenapa Motor Yamaha RX-King Banyak Dicari? Motor yang Dinaiki Gary Iskak saat Kecelakaan
- 7 Rekomendasi Motor Paling Tangguh Terjang Banjir, Andalan saat Musim Hujan
- 5 Shio Paling Beruntung di 1 Desember 2025, Awal Bulan Hoki Maksimal
- 5 Moisturizer dengan Kolagen agar Kulit Tetap Elastis dan Muda
Pilihan
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah Terbaru Desember 2025, Pilihan Wajib Gamer Berat dan Multitasker Ekstrem
-
Tak Sampai Satu Bulan, Bank Jakarta Klaim Salurkan 100 Persen Dana dari Menkeu Purbaya
-
Rupiah Melemah Tipis ke Rp16.626, Pasar Cari Petunjuk dari Risiko Global
-
iQOO 15 Resmi Meluncur di Indonesia: HP Flagship Monster Pertama dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5
-
Rosan Tunjuk Purbaya Usai Sebut Kerjaan Kementerian Investasi Berantakan
Terkini
-
Pemprov Jakarta Kejar Pasokan Air Bersih di Muara Angke, Pramono: 2026 Kalau Bisa di Atas 85 Persen
-
Beda Status Bencana Nasional dan Daerah: Mengapa Banjir Sumatera Belum Ditetapkan?
-
Viral Beras Untuk Korban Banjir di Sumatra Rusak Akibat Dilempar dari Helikopter, Ini Kata Mensos
-
Buntut Paksa Napi Muslim Makan Daging Anjing, Kalapas Enemawira Resmi Dicopot!
-
Pengamanan Super Ketat: 2.029 Personel Kawal Agenda Delegasi Tinggi Tiongkok di Jakarta
-
Aiman di Media Sustainability Forum 2025: Manusia Harus Jadi Dirigen, Biarkan AI yang Bermain Musik
-
7 Fakta Reuni Akbar 212 di Monas, Isu Palestina Menggema Hingga Dihadiri Gubernur
-
KAI Daop 1 Jakarta Sediakan Angkutan Motor Gratis untuk Libur Nataru, Cek Syarat dan Rutenya
-
5 Pengakuan Kunci Ridwan Kamil Usai 6 Jam Diperiksa KPK Soal Kasus BJB
-
Bahas Bencana Sumatera di DPR, Menteri LH Siapkan Langkah Hukum Tegas: Tak Ada Dispensasi