Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengimbau pada sejumlah ormas untuk tidak melakukan aksi di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) saat putusan sengketa Pilpres 2019 yang akan dibacakan pada Kamis 27 Juni.
Wapres JK mengatakan, ormas yang ingin menyelenggarakan acara halal bihalal sebaiknya dilakukan di dalam ruangan atau area masjid. Sehingga tidak turun ke jalan sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi.
"Jadi ingin halal bihalal daripada 212, kalau mau halal bihalal tentu di tempat yang pantaslah, bukan di depan Mahkamah Konstitusi. Masa halal bihalal di depan MK? Kan itu enggak pantas. Ya di masjid lah, ya di Istiqlal-lah," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (25/6/2019).
Pernyataan JK itu menanggapi rencana unjuk rasa yang akan dilakukan ormas Persaudaraan Alumni 212 dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI.
Menurut Wapres, halalbihalal yang dilakukan dengan unjuk rasa dapat melanggar etika bermasyarakat. JK juga mengingatkan agar pendukung Prabowo - Sandiaga Uno tidak melakukan unjuk rasa.
"Ya hanya meneruskan imbauan dari BPN untuk tidak perlu ada aksi massa, saya yakin itu," ujar Wapres.
Pembacaan keputusan sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 akan dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi pada Kamis (27/6/2019). Jadwal pembacaan putusan akan digelar pada pukul 12.30 WIB.
Pada hari itu, PA 212 berencana melakukan halalbihalal di kawasan dekat MK.
Terkait rencana aksi tersebut, Polda Metro Jaya melarang halal bihalal di depan Mahkamah Konstitusi (MK) yang rencananya digelar oleh Persaudaraan Alumni (PA) 212 pada Rabu (26/6/2019) karena berpotensi mengganggu ketertiban umum. (Antara)
Baca Juga: 8.000 Polisi Jaga KPU saat Putusan Sengketa Pilpres, Kamis Besok
Berita Terkait
-
Putusan Sengketa Pilpres 27 Juni, Wapres JK: Saya Yakin Akan Aman
-
Wapres JK Bicara Perbedaan Keamanan Jelang Putusan MK 2014 dan 2019
-
BPN Prabowo Bongkar Sikap Bunglon Ahli Jokowi, Eddy Hiariej
-
FPI Akan Gelar Aksi Jelang Putusan MK, Wiranto: Apa yang Diperjuangkan?
-
Bawa Nasi Kotak saat Demo di MK, Korlap Bilang karena Massa Takut Diracun
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- 5 Pilihan Jam Tangan Casio Anti Air Mulai Rp100 Ribuan, Stylish dan Awet
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- 5 HP Infinix Rp3 Jutaan Spek Dewa untuk Gaming Lancar
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
7 RW di Kemayoran Ogah Ikut Musrenbang, Rano Karno Ungkap Biang Masalah 35 Tahun
-
31.000 Rumah Terdampak Bencana Terima Dana Stimulan Perbaikan Hunian
-
BPJS Ketenagakerjaan Gandeng NU, Bidik Perlindungan Pekerja Informal Skala Nasional
-
Ribuan Pelari Ramaikan Adhyaksa International Run 2026, BNI Dukung Sport Tourism di Bali
-
Arab Saudi Belasungkawa Gugurnya Prajurit TNI Praka Rico Pramudia Akibat Serangan Israel
-
Misi Militer Penuh Ironi: Teknisi AS Dicakar Monyet Saat Menuju Medan Konflik Selat Hormuz
-
Benjamin Netanyahu Akui Sempat Jalani Terapi Kanker Prostat Diam-diam
-
Mahasiswa Doktoral USF Tewas Misterius, Diduga Dibunuh Teman Sekamar
-
Penasihat Hukum Nadiem Mangkir dari Sidang, Pengamat: Bisa Dikategorikan Contempt of Court
-
8 Orang Tewas Dalam Serangan Israel ke Lebanon Selama 24 Jam Terakhir