Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengimbau pada sejumlah ormas untuk tidak melakukan aksi di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) saat putusan sengketa Pilpres 2019 yang akan dibacakan pada Kamis 27 Juni.
Wapres JK mengatakan, ormas yang ingin menyelenggarakan acara halal bihalal sebaiknya dilakukan di dalam ruangan atau area masjid. Sehingga tidak turun ke jalan sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi.
"Jadi ingin halal bihalal daripada 212, kalau mau halal bihalal tentu di tempat yang pantaslah, bukan di depan Mahkamah Konstitusi. Masa halal bihalal di depan MK? Kan itu enggak pantas. Ya di masjid lah, ya di Istiqlal-lah," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (25/6/2019).
Pernyataan JK itu menanggapi rencana unjuk rasa yang akan dilakukan ormas Persaudaraan Alumni 212 dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI.
Menurut Wapres, halalbihalal yang dilakukan dengan unjuk rasa dapat melanggar etika bermasyarakat. JK juga mengingatkan agar pendukung Prabowo - Sandiaga Uno tidak melakukan unjuk rasa.
"Ya hanya meneruskan imbauan dari BPN untuk tidak perlu ada aksi massa, saya yakin itu," ujar Wapres.
Pembacaan keputusan sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 akan dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi pada Kamis (27/6/2019). Jadwal pembacaan putusan akan digelar pada pukul 12.30 WIB.
Pada hari itu, PA 212 berencana melakukan halalbihalal di kawasan dekat MK.
Terkait rencana aksi tersebut, Polda Metro Jaya melarang halal bihalal di depan Mahkamah Konstitusi (MK) yang rencananya digelar oleh Persaudaraan Alumni (PA) 212 pada Rabu (26/6/2019) karena berpotensi mengganggu ketertiban umum. (Antara)
Baca Juga: 8.000 Polisi Jaga KPU saat Putusan Sengketa Pilpres, Kamis Besok
Berita Terkait
-
Putusan Sengketa Pilpres 27 Juni, Wapres JK: Saya Yakin Akan Aman
-
Wapres JK Bicara Perbedaan Keamanan Jelang Putusan MK 2014 dan 2019
-
BPN Prabowo Bongkar Sikap Bunglon Ahli Jokowi, Eddy Hiariej
-
FPI Akan Gelar Aksi Jelang Putusan MK, Wiranto: Apa yang Diperjuangkan?
-
Bawa Nasi Kotak saat Demo di MK, Korlap Bilang karena Massa Takut Diracun
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 5 Rekomendasi Bedak Tabur untuk Usia 50-an, Bikin Kulit Halus dan Segar
Pilihan
-
Hasil Drawing Play Off Piala Dunia 2026: Timnas Italia Ditantang Irlandia Utara!
-
Pengungsi Gunung Semeru "Dihantui" Gangguan Kesehatan, Stok Obat Menipis!
-
Menkeu Purbaya Lagi Gacor, Tapi APBN Tekor
-
realme C85 Series Pecahkan Rekor Dunia Berkat Teknologi IP69 Pro: 280 Orang Tenggelamkan Ponsel
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaik November 2025, Cocok Buat PUBG Mobile
Terkini
-
BMKG Bunyikan Alarm Bahaya, Pemprov DKI Siapkan 'Pasukan Biru' hingga Drone Pantau Banjir Rob
-
Terjerat Kasus Korupsi Dinas PUPR, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten OKU Ditahan KPK
-
PSI Sorot Kinerja Pemprov DKI Atasi Banjir Rob Jakarta: Mulai Pencegahan dari Musim Kemarau
-
Jalani Sidang dengan Tatapan Kosong, Ortu Terdakwa Demo Agustus: Mentalnya Gak Kuat, Tiga Kali Jatuh
-
Pohon Tumbang Lumpuhkan MRT, PSI Desak Pemprov DKI Identifikasi Pohon Lapuk: Tolong Lebih Gercep!
-
Merasa Terbantu Ada Polisi Aktif Jabat di ESDM, Bagaimana Respons Bahlil soal Putusan MK?
-
Terbongkar! Sindikat Pinjol Dompet Selebriti: Teror Korban Pakai Foto Porno, Aset Rp14 Miliar Disita
-
Usut Kasus Korupsi Haji di BPKH, KPK Mengaku Miris: Makanan-Tempat Istirahat Jemaah jadi Bancakan?
-
Jember Kota Cerutu Indonesia: Warisan yang Menembus Pasar Global
-
Dissenting Opinion, Hakim Ketua Sebut Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Harusnya Divonis Lepas