Suara.com - Partai Amanat Nasional (PAN) yang diketuai Zulkifli Hasan akan menentukan arah politiknya dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang digelar Juli atau Agustus 2019 mendatang.
PAN juga tidak menutup kemungkinan untuk bergabung ke dalam pemerintahan Jokowi - Maruf Amin periode 2019-2024.
Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menentukan sikap terkait arah politiknya pasca putusan MK yang menolak seluruh gugatan tim hukum Prabowo - Sandiaga.
"Apakah opsi itu berada di luar pemerintahan bagaimana kalau sampai ada opsi pertimbangan untuk masuk pemerintahan? Kalau di ajak," kata Eddy di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019).
Berbagai opsi dipertimbangkan oleh PAN untuk memutuskan arah politiknya termasuk menjadi oposan atau berdiri di luar pemerintahan Jokowi - Maruf Amin.
Menurutnya, yang terpenting ialah PAN bisa menjalankan amanah yang diberikan rakyat.
"Intinya begini, berada di dalam pemerintahan di luar pemerintahan itu sama saja mulianya asal kita bisa jalankan agenda kerakyatan yang baik," tandasnya.
Berita Terkait
-
Menang Pilpres, Jokowi Banjir Ucapan Selamat dari Pemimpin Dunia di KTT G20
-
Prabowo Masih Cari Celah Hukum, KPU: Putusan MK Final
-
KPU Ajak Semua Pihak Awasi Kepemimpinan Jokowi - Ma'ruf Amin
-
Prabowo Ditolak MK, Denny Indrayana Di-bully karena Pernah Bikin Buku Ini
-
Sebar Hoaks soal MK, Simpatisan FPI Admin YouTube Muslim Cyber Army Dibekuk
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO