Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Utut Adianto menyindir kelakuan para politikus yang dinilai tengah bercanda lantaran sering mengungkapkan keinginan partainya masing-masing mengenai kuota jatah menteri.
Semisal, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang berharap partainya kedapatan jatah 10 kursi menteri. Lalu disusul Nasdem yang meminta jatah kursi lenih banyak yakni 11 menteri melalui pernyataan politikusnya di parlemen, Teuku Taufiqulhadi.
"Kalau sekarang ini kan para pemimpin partai senang bercanda, senang gocekan. Itu bagus aja tapi kan dari 36 atu menteri 34 dan dua pejabat tinggi setingkat menteri itu kan tentu proposionalnya," kata Utut di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2019).
Namun, dikatakan Wakil Ketua DPR RI itu, semua keputusan mengenai penempatan pos menteri akan dipulangkan kembali ke Jokowi sebagai presiden terpilih yang memiliki hak prerogatif penuh.
"Kalau saya yakin pak Jokowi ada obviously di tangan sini udah ada. Tinggal nama-namanya aja, tentu kan nama itu semua dicek," ujarnya.
Sebelumnya, politikus Nasdem Teuku Taufiqulhadi mengatakan jatah menteri untuk partainya pada kabinet Jokowi - Maruf Amin harus lebih banyak, berdasarkan dengan perolehan suara pada Pemilu 2019.
Menurutnya, Nasdem juga berhak memiliki jatah kursi lebih banyak dibanding Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menyusul pernyataan Ketua Umum Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang berharap dapat jatah 10 kursi menteri.
"Suara Nasdem kan lebih besar daripada PKB di DPR, berdasarkan kursi, maka sepantasnya nasdem mengusulkan 11," kata Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/6/2019).
Baca Juga: Kata Milenial Kalau Ada Anak Muda Jadi Menteri Jokowi
Berita Terkait
-
PKB dan Nasdem Minta Jatah Menteri Jokowi, PDIP: Wajar Saja
-
PDIP Klaim Tak Pernah Minta Jatah Menteri ke Jokowi
-
Jokowi Ingin Bentuk Kabinet Milenial, PDIP: 50 Tahun Juga Masih Muda
-
Nasdem Minta Jatah 11 Menteri, PDIP: Tak Perlu Ada Klaim Seperti Itu
-
Jakarta Darurat Polusi, PDIP Dukung Anies Ubah Aturan Jokowi Terkait PNS
Terpopuler
- 7 Sepatu Lari Tahan Air Selevel Nike Vomero 18 GTX, Kualitas Top
- 5 HP Xiaomi dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5, Terkencang di 2026!
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
- Foto Pangakalan Militer AS di Arab Saudi Hancur Beredar, Balas Dendam Usai Trump Hina MBS
Pilihan
-
Mulai Besok! BPH Migas Resmi Batasi Pembelian Pertalite dan Solar, Cek Aturan Mainnya
-
Masyarakat Diminta Tak Resah, Mensesneg Prasetyo Hadi Tegaskan Harga BBM Belum Ada Kenaikan
-
Clara Shinta Minta Tolong, Nyawanya Terancam karena Suami Bawa Senjata Api
-
Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
-
Petir Bikin Duel Kepulauan Solomon vs Saint Kitts and Nevis di Stadion GBK Ditunda
Terkini
-
Bos Gembong Narkoba Skotlandia Steven Lyons Ditangkap di Bali, Pimpin Sindikat 'Lyons Crime Family'
-
Zulhas Sebut PAN-Gerindra 'Koalisi Sepanjang Masa', Dasco: Kami Harap Ini Langgeng
-
Menaker Yassierli Sidak Perusahaan di Semarang Faktor THR Tak Dibayar Penuh
-
Babak Baru Kasus Andrie Yunus: Puspom TNI Izin LPSK Periksa Korban Usai Ditolak Dokter
-
Dapur MBG Kembali Beroperasi Usai Libur Lebaran, Relawan: Kangen Suara Ompreng
-
Jaga Semangat Belajar Siswa, Satgas PRR Kebut Renovasi Fasdik Terdampak Bencana
-
Usai Jepang, Presiden Prabowo Tiba di Korea Selatan Lanjutkan Diplomasi Asia Timur
-
'Kirim Putra Trump, Anak Netanyahu, dan Pangeran-pangeran Arab Perang ke Iran!'
-
Gudang Sound System di Kembangan Ludes Dilalap Api, 15 Unit Damkar Diterjunkan ke Lokasi
-
Siapkan Puluhan Saksi dan Ahli di Kasus Korupsi Satelit Kemhan, Kejagung: Untuk Yakinkan Hakim!