Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Utut Adianto menyindir kelakuan para politikus yang dinilai tengah bercanda lantaran sering mengungkapkan keinginan partainya masing-masing mengenai kuota jatah menteri.
Semisal, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang berharap partainya kedapatan jatah 10 kursi menteri. Lalu disusul Nasdem yang meminta jatah kursi lenih banyak yakni 11 menteri melalui pernyataan politikusnya di parlemen, Teuku Taufiqulhadi.
"Kalau sekarang ini kan para pemimpin partai senang bercanda, senang gocekan. Itu bagus aja tapi kan dari 36 atu menteri 34 dan dua pejabat tinggi setingkat menteri itu kan tentu proposionalnya," kata Utut di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2019).
Namun, dikatakan Wakil Ketua DPR RI itu, semua keputusan mengenai penempatan pos menteri akan dipulangkan kembali ke Jokowi sebagai presiden terpilih yang memiliki hak prerogatif penuh.
"Kalau saya yakin pak Jokowi ada obviously di tangan sini udah ada. Tinggal nama-namanya aja, tentu kan nama itu semua dicek," ujarnya.
Sebelumnya, politikus Nasdem Teuku Taufiqulhadi mengatakan jatah menteri untuk partainya pada kabinet Jokowi - Maruf Amin harus lebih banyak, berdasarkan dengan perolehan suara pada Pemilu 2019.
Menurutnya, Nasdem juga berhak memiliki jatah kursi lebih banyak dibanding Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menyusul pernyataan Ketua Umum Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang berharap dapat jatah 10 kursi menteri.
"Suara Nasdem kan lebih besar daripada PKB di DPR, berdasarkan kursi, maka sepantasnya nasdem mengusulkan 11," kata Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/6/2019).
Baca Juga: Kata Milenial Kalau Ada Anak Muda Jadi Menteri Jokowi
Berita Terkait
-
PKB dan Nasdem Minta Jatah Menteri Jokowi, PDIP: Wajar Saja
-
PDIP Klaim Tak Pernah Minta Jatah Menteri ke Jokowi
-
Jokowi Ingin Bentuk Kabinet Milenial, PDIP: 50 Tahun Juga Masih Muda
-
Nasdem Minta Jatah 11 Menteri, PDIP: Tak Perlu Ada Klaim Seperti Itu
-
Jakarta Darurat Polusi, PDIP Dukung Anies Ubah Aturan Jokowi Terkait PNS
Terpopuler
- Pandji Pragiwaksono Dihukum Adat Toraja: 48 Kerbau, 48 Babi, dan Denda 2 Miliar
- 6 HP Snapdragon dengan RAM 8 GB Paling Murah, Lancar untuk Gaming dan Multitasking Intens
- 8 Mobil Kecil Bekas Terkenal Irit BBM dan Nyaman, Terbaik buat Harian
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Aroma Citrus yang Segar, Tahan Lama dan Anti Bau Keringat
- 5 Rekomendasi Moisturizer Korea untuk Mencerahkan Wajah, Bisa Bantu Atasi Flek Hitam
Pilihan
-
Berapa Gaji Zinedine Zidane Jika Latih Timnas Indonesia?
-
Breaking News! Bahrain Batalkan Uji Coba Hadapi Timnas Indonesia U-22
-
James Riady Tegaskan Tanah Jusuf Kalla Bukan Milik Lippo, Tapi..
-
6 Tablet Memori 128 GB Paling Murah, Pilihan Terbaik Pelajar dan Pekerja Multitasking
-
Heboh Merger GrabGoTo, Begini Tanggapan Resmi Danantara dan Pemerintah!
Terkini
-
Babak Baru PPHN: Ahmad Muzani Minta Waktu Presiden Prabowo, Nasib 'GBHN' Ditentukan di Istana
-
KPK Digugat Praperadilan! Ada Apa dengan Penghentian Kasus Korupsi Kuota Haji Pejabat Kemenag?
-
Tiga Hari ke Depan, Para Pemimpin Dunia Rumuskan Masa Depan Pariwisata di Riyadh
-
Terkuak! Siswa SMAN 72 Jakarta Siapkan 7 Peledak, Termasuk Bom Sumbu Berwadah Kaleng Coca-Cola
-
Drama 6 Jam KPK di Ponorogo: Tiga Koper Misterius Diangkut dari Ruang Kerja Bupati Sugiri Sancoko
-
Bukan Terorisme Jaringan, Bom SMAN 72 Ternyata Aksi 'Memetic Violence' Terinspirasi Dunia Maya
-
Revolusi Digital Korlantas: Urus SIM, STNK, BPKB Kini Full Online dan Transparan, Pungli Lenyap
-
Babak Baru Horor Nuklir Cikande: 40 Saksi Diperiksa, Jejak DNA Diburu di Lapak Barang Bekas
-
Dua Menko Ikut ke Sydney, Apa Saja Agenda Lawatan Prabowo di Australia?
-
Tak Hanya Game! Politisi PKB Desak Pemerintah Batasi Medsos Anak Usai Insiden Ledakan SMA 72 Jakarta