Suara.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyatakan kesiapannya memimpin tim untuk memulangkan keluarga mantan anggota ISIS dari Suriah apabila sudah ada keputusan terkait hal tersebut.
“Keputusan belum ada, tapi kami sudah mulai melihat dan menginventarisasi berbagai hal terkait masalah itu," ujar Kepala BNPT, Komjen Pol Suhardi Alius, dalam diskusi bertema “Para Pengejar Mimpi ISIS: Layakkah Mereka Kembali”, di Jakarta, Selasa (9/7/2019).
Ia mengatakan sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penanggulangan terorisme di Indonesia, BNPT akan memberikan saran terkait pemulangan keluarga mantan anggota ISIS.
Ia menekankan apabila sudah ada keputusan pemulangan, BNPT akan membentuk satuan tugas dengan melibatkan Kementerian Luar Negeri, BIN, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dan Kepolisian Indonesia.
"Lihat saja siapa yang berangkat, tapi yang memimpin kami usulkan BNPT, dimana kami sudah ada Satgas FTF (Foreign Terrorist Fighters)," kata dia.
Dengan satuan tugas ini, BNPT akan mengkoordinasikan kementerian dan lembaga terkait tersebut ihwal peran masing-masing, baik di Suriah maupun di Indonesia. Dengan demikian, BNPT dapat menghitung segala risiko terkait pemulangan keluarga mantan anggota ISIS.
“Ini bukan sekadar memulangkan orang, tetapi juga terkait ideologi mereka yang sudah keras dan bagaimana mereduksi itu, bagaimana perlakuannya. Itu harus kita pikirkan secara baik," ujarnya.
Sementara itu terkait masalah pemahaman agama, dia mengatakan, BNPT akan melibatkan dan meminta pendapat para ulama baik dari NU, Muhammadiyah, atau ormas lain Islam yang bisa berkontribusi.
Yang penting, kata dia, BNPT bisa mengidentifikasi, dan mengelompokkan keluarga mantan anggota ISIS itu berdasarkan sejauh mana mereka terpapar ideologi radikal, sehingga BNPT akan bisa membuat langkah yang tepat.
Baca Juga: Legislator: Penanganan Mantan ISIS Harus Humanis
“Bagaimana kita memberikan obat, kalau kita tidak tahu mendiagnosa penyakit. Mudah-mudahan kita bisa membuat konsep yang pas, sebelum presiden membuat keputusan politik,” kata dia.
Dari informasi yang didapat, dalam kamp pengungsian di Suriah, terdapat lebih dari 120 warga Indonesia yang terdiri dari perempuan dan anak-anak. Rencananya Satgas FTF BNPT akan terus melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait masalah ini.
“Yang pasti penanganan masalah ini jangan sampai menimbulkan polemik, apalagi banyak kerawanan yang harus kita pertimbangkan,” jelas mantan Kabareskrim Polri itu.
Adapun terkait proses pengadilan yang dijalani para simpatisan ISIS itu, dia memandang sebaiknya mereka diadili di Suriah.
“Berani berbuat berani bertanggungjawab. Kalau diproses di sini pasti bermasalah juga, tapi mereka tetap harus bertanggungjawab, terutama dari segi hukum,” kata dia. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- Promo Superindo Hari Ini 10-13 November 2025: Diskon Besar Awal Pekan!
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
Pilihan
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
-
Tekad Besar Putu Panji Usai Timnas Indonesia Tersingkir di Piala Dunia U-17 2025
-
Cek Fakta: Viral Isu Rektor UGM Akui Jokowi Suap Rp100 Miliar untuk Ijazah Palsu, Ini Faktanya
-
Heimir Hallgrimsson 11 12 dengan Patrick Kluivert, PSSI Yakin Rekrut?
-
Pelatih Islandia di Piala Dunia 2018 Masuk Radar PSSI Sebagai Calon Nahkoda Timnas Indonesia
Terkini
-
Ribka Tjiptaning Dilaporkan ke Polisi, Data Kedubes AS Ungkap Dugaan Pembantaian Massal
-
Bikin Laporan ke Bareskrim, Bule Rusia Polisikan Dua Akun Medsos Diduga Penyebar Fitnah
-
Tunda Kenaikan Tarif Parkir, DPRD Minta Pemprov DKI Benahi Kebocoran PAD Rp1,4 Triliun
-
Kasus Keracunan Program Makan Bergizi Kembali Terjadi, BGN Janji Benahi Sistem Pengawasan
-
Gerindra Tagih Pramono Anggaran Perbaikan SDN 01 Pulau Harapan: Jangan Cuma Janji!
-
Perti Dukung Penuh Kebangkitan PPP di Bawah Kepemimpinan Mardiono
-
KPK Buka Penyelidikan Baru, BPKH Klarifikasi Soal Layanan Kargo Haji
-
Siap Diperiksa Kasus Ijazah Jokowi, Roy Suryo Cs Yakin Tak Ditahan: Silfester Saja Masih Bebas!
-
Pulihkan Nama Baik, Presiden Prabowo Beri Rehabilitasi Dua Guru Korban Kriminalisasi Asal Luwu Utara
-
Pesan Pengacara PT WKM untuk Presiden Prabowo: Datanglah ke Tambang Kami, Ada 1,2 Km Illegal Mining