Suara.com - Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais telah memberi kesempatan Jokowi dan Maruf Amin untuk memimpin Indonesia untuk lima tahun mendatang. Peryataan Amien mendapat respon positif dari petinggi parpol pendukung Jokowi - Maruf.
Sekjen PPP Arsul Sani berujar memang sudah semestinya pernyataan itu dilontarkan. Pasalnya, lanjut Arsul, kontestasi Pilpres telah usai seiring dengan ditetapkannya Jokowi - Maruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU.
"Yang disampaikan Pak Amien itu memang sudah seharusnya seperti itu, itu menandakan bahwa demokrasi kita itu berjalan dengan baik. Kalau tidak bersikap seperti itu elitenya, itu menandakan demokrasi tidak berjalan dengan baik karena kontestasi itu seperti tiada akhir," kata Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (16/7/2019).
Namun Arsul tidak melihat bila pernyataan Amien yang dinilai tidak sekeras pernyataan-pernyataan sebelumnya saat menyoal Jokowi itu merupakan pertanda jika Amien merestui PAN bergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK).
Amien Rais sebelumnya sudah menegaskan agar PAN tetap megambil sikap oposisi. Karena, menurut Amien oposisi sangat penting dalam sistem demokrasi di Indonesia, khususnya untuk mengontrol kinerja pemerintahan.
"Jadi menurut saya memang harus seperti itu, yang di luar pemerintahan tetap punya tugas mengkritisi tapi juga jangan dimaknai bahwa kalau kemudian keras menjadi soft itu tanda-tanda mau masuk dalam pemerintahan, jangan gitu juga lah," ujar Arsul.
"Karena tidak mungkin semua masuk di pemerintahan, orang seperti Pak Amin juga mengatakan demokrasi akan mati kalau semua (di pemerintahan), kalau tidak ada oposisinya lah," sambung Arsul.
Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais mengatakan agar semua pihak dapat memberikan kepercayaan kepada Jokowi dan Maruf beserta kabinetnya untuk memimpin Indonesia pada periode 2019 - 2024.
"Soal kekuasaan berikan kepercayaan dan kesempatan yang utuh ke Jokowi dan Maruf Amin dengan menterinya. Nanti lima tahun kita awasi," kata Amien di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2019).
Baca Juga: Lantik 781 Perwira TNI-Polri, Jokowi: Kalian Putra dan Putri Terbaik Bangsa
Amien juga menyerukan pentingnya partai di luar pemerintah untuk menjadi oposisi agar bisa terus mengawasi kinerja Jokowi - Maruf Ami dengan menjadi oposisi.
"Kalau demokrasi tanpa oposisi itu demokrasi bohong-bohongan, jadi demokrasi bodong," kata Amien.
Berita Terkait
-
Prabowo Curhat Sering Dikhianati, Ditinggal, dan Dihujat
-
Amien Rais Gelar Konferensi Pers Tanpa Sepengetahuan Petinggi DPP PAN
-
Puji Jokowi, Amien Rais: Yang Lucu Itu Tak Ditawari, Tapi Minta-minta
-
Dradjad Wibowo: Insya Allah, Zulkifli Hasan Ikut Nasihat Amien Rais
-
Amien Rais: Rekonsiliasi Bagi-bagi Kursi Ada Aibnya, Ada Negatifnya
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional