Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut elektronik road pricing atau ERP bisa jadi solusi untuk mengatasi kualitas udara Jakarta yang buruk. Namun Jokowi menyerahkan kebijakan mengatasi kualitas udara Jakarta ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Jokowi juga menuturkan untuk mengurangi polusi udara di Jakarta yakni mengalihkan transportasi umum seperti bus dan taksi dengan berbasis listrik.
"Ya mestinya sudah dimulai, kita harus mulai segera, paling tidak (penggunaan) transportasi umum, bus, bus (listrik)," ujar Jokowi di Stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Sabtu (1/8/2019).
Ia mengaku akan menyampaikan usulan transportasi umum berbasis listrik seperti bus listrik dan taksi listrik kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Nanti akan saya sampaikan ke gubernur, bus bus listrik, taksi listrik, sepeda motor (listrik) yang sudah bisa kita produksi, mulai listrik," kata dia.
Jokowi menyebut terkait skema untuk mengurangi polusi di Jakarta, ia menyerahkan sepenuhnya kepada Anies. Bahkan kata dia, penerapan Elektronik Road Pricing (ERP) bisa menjadi opsi agar masyarakat menggunakan transportasi umum.
"Skemanya seperti apa? Seterah kepada gubernur. Apakah lewat elektronik road pricing (ERP), yang segera dimulai. Sehingga orang mau tidak mau harus masuk ke trasportasi umum massal," tuturnya.
Ketika ditanya soal adanya permintaan agar Anies membuat hujan buatan untuk mengatasi polusi, Jokowi meminta awak media menanyakan langsung kepada Anies.
"Tanyakan ke gubernur (Anies)," tandasnya.
Baca Juga: Kualitas Udara Jakarta Buruk, Jokowi Minta Anies Perbanyak Bus Listrik
Berita Terkait
-
Penguggat Jokowi-Anies Pakai Masker di Sidang Perdana Gugutan Polusi Udara
-
Kualitas Udara Jakarta Buruk, Jokowi Minta Anies Perbanyak Bus Listrik
-
Bakal Teken Perpres Mobil Listrik, Jokowi: Belum Sampai ke Meja Saya
-
Salah Satu Cara Atasi Polusi Udara: Uji Emisi dengan Sanksi Hukum
-
Jelang Sidang Gugatan Polusi, Kualitas Udara Jakarta Pagi Ini Tak Sehat
Terpopuler
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
PSSI Protes AFC, Wasit Laga Timnas Indonesia di Ronde 4 Kok dari Timur Tengah?
Terkini
-
Teka-teki Menko Polkam Baru: Nama Mahfud MD hingga Letjen Purn. Djamari Chaniago Mencuat
-
Tokoh Senior PPP Bongkar Kelompok 'Lima Serangkai' di Balik Kudeta Suharso Monoarfa
-
Pemerintah Pastikan Pajak UMKM Tetap 0,5 Persen, Cak Imin: Harus Diterapkan Selamanya
-
Timeline Lengkap Kasus Pembunuhan Kacab Bank BUMN: Direncanakan 2 Bulan, Berakhir Gagal Total
-
APBD untuk Ciptakan Lapangan Kerja, Pemprov DKI Diingatkan Prioritaskan Warga KTP Jakarta
-
Protes Tanggul Viral, KTP Nelayan Cilincing Bakal Dicek, Wamen KKP: Mana Pendatang, Mana Warga Asli
-
Pengamat: Dulu Arab Spring Kini Asian Blitzer, Serangan Kilat Bertenaga AI Ancam Rezim Prabowo
-
Surat Terbuka Susi Pudjiastuti untuk Prabowo Soal Tambang Nikel Raja Ampat: Mohon Hentikan, Pak...
-
Beredar Surat Pernyataan Makan Bergizi Gratis, Orangtua Disuruh Tanggung Risiko Keracunan
-
Digugat di MK, Benarkah Kolom Agama di KTP dan KK akan Dihapus?