Suara.com - PDI Perjuangan akan membicarakan wacana pembentukan jabatan ketua harian dalam kongres yang akan berlangsung pada 8-11 Agustus 2019 di Bali.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bambang Dwi Hartono mengatakan hingga saat ini belum ada pembahasan terkait perlu atau tidaknya ketua harian di tubuh partai berlambang banteng tersebut.
"Kita belum sampai di keputusan, oleh karena itu semua dibicarakan, dimusyawarahkan secara panjang lebar di kongres," kata Bambang di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (5/8/2019).
Menurut Bambang, seluruh ide gagasan dari kader-kader akan dibahas secara mendalam di Kongres PDIP pada 8-11 Agustus 2019 di Bali.
"Nanti dibicarakan di kongres. Oleh karena itu kita undang utusan itu kan terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara DPD dan DPC. Itu kita undang bermusyawarah, berkongres untuk mengambil keputusan yang menggambarkan aspirasi dari semua," ujarnya.
Sebelumnya wacana memunculkan jabatan ketua harian muncul beberapa hari jelang Kongres PDIP.
Waksekjen PDIP Ahmad Basarah mengatakan penentuan ketua harian merupakan hak prerogatif Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum partai.
"Jadi legal standing posisi kongres dalam hal ketua umum itu bukan lagi memilih, tapi menetapkan Bu Mega sebagai ketua umum. Setelah Bu Mega ditetapkan sebagai ketua umum, Bu Mega lah yang kemudian oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) diberikan hak prerogatif untuk menyusun postur, struktur dan personel DPP Partai," ujar Basarah kepada wartawan di Neighbor Cafe Spot, Jalan HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (2/8/2019).
Diperkirakan 15.342 kader PDIP akan hadir dalam Kongres V tersebut, selain itu 2.047 tamu VVIP dan VIP juga diundang PDIP dalam Kongres tersebut.
Baca Juga: Aria Bima Sebut Jokowi Tak Punya Ambisi Jadi Ketum PDIP Gantikan Megawati
Undangan itu diberikan untuk perwakilan DPC Kota/Kabupaten, DPD, DPP serta sayap-sayap partai. Selain itu undangan tersebut diberikan kepada perwakilan PDIP luar negeri.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Arya Iwantoro Anak Siapa? Ternyata Ayahnya Eks Sekjen Kementan yang Pernah Diperiksa KPK!
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
Pilihan
-
Debut Berujung Duka, Pemain Senegal Meninggal Dunia Usai Kolaps di Lapangan
-
Di Tengah Jalan Raya, Massa Polda DIY Gelar Salat Gaib Massal untuk Korban Represi Aparat
-
Massa Aksi di Depan Polda DIY Dibubarkan Paksa oleh Sekelompok Orang Berpakaian Sipil
-
5 Fakta Mencekam Demo di Mapolda DIY: Gerbang Roboh hingga Ledakan Misterius
-
Suasana Mencekam di Depan Polda DIY, Massa Berhamburan Usai Terdengar Ledakan
Terkini
-
Perang Rusia-Ukraina Masuk Tahun Keempat, PBB Desak Gencatan Senjata Segera
-
Fakta Baru! Pegawai Rental yang Aniaya Petugas SPBU Ternyata Positif Sabu dan Ganja
-
Komisi III DPR RI Sayangkan Guru Honorer di Probolinggo Dipidanakan karena Rangkap Jabatan
-
Sebut Dakwaan Jaksa Tidak Terbukti, Kerry Riza Minta Pembebasan dan Pengembalian Aset
-
Tragedi NS dan Fenomena Filisida: Mengapa Rumah Jadi Ruang Berbahaya bagi Anak?
-
Kubu Kerry Riza Sebut Jaksa Paksakan Keputusan Bisnis Jadi Tindak Pidana Korupsi
-
Konflik Kartel Meksiko Geser Rantai Pasok Narkoba ke Indonesia, BNN Waspadai Jalur Alternatif
-
Di Tengah Jalan Raya, Massa Polda DIY Gelar Salat Gaib Massal untuk Korban Represi Aparat
-
Massa Aksi di Depan Polda DIY Dibubarkan Paksa oleh Sekelompok Orang Berpakaian Sipil
-
Jelang Vonis Korupsi Pertamina, Ketua Hakim Beri Peringatan Keras: Jangan Coba-coba Pengaruhi Kami!