Suara.com - Sejumlah Kepala Daerah yang diusung PDI Perjuangan mengklaim tidak pernah dimintai mahar politik oleh partai yang diketuai Megawati Soekarnoptri.
Pernyataan itu disampaikan perwakilan kepala daerah yang hadir pada diskusi 'Kesiapan PDI Perjuangan menuju Pilkada 2020 dan Testimoni Para Kepala Daerah'.
Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah menuturkan, pihaknya tidak pernah memberi ataupun diminta mahar sepeser pun kepada PDI Perjuangan sebagai partai yang meminangnya. Nurdin mengaku terkejut ketika awal bergabung dengan PDIP ternyata tidak ada mahar politik.
"Kami sangat berhutang budi ke PDI Perjuangan karena mendapat dukungan penuh dari Ibu Megawati Soekarnoputri. Kami sangat kaget karena tidak ada mahar dan lain-lain," kata Nurdin di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (5/8/2019).
Oleh karena itu, Nurdin mengaku setia dengan PDI Perjuangan meski sedang berusaha digoyang oleh DPRD setempat lewat hak angket.
"Kalau parpol lain goyang, PDIP tetap kokoh usung kita," imbuh Nurdin.
Senada dengan Nurdin, Bupati Puncak, Propinsi Papua Willem Wandik, juga menyampaikan bahwa PDIP telah mengawalnya untuk melaksanakan pemerintahan di Kabupaten Puncak sehingga tak lagi terbelakang dan terisolir.
"PDIP tidak pernah minta mahar. Tidak ada. Itu Puji Tuhan. Kami tidak ada mahar. Di daerah itu biasa maharnya luar biasa, tapi di PDIP tidak pernah ada mahar-mahar," kata Willem.
Bupati Boven Digul, Papua, Benediktus Tambonop, yang mengaku dirinya mendapatkan surat penugasan untuk menjadi calon kepala daerah setelah dia mengikuti sekolah partai angkatan yang pertama PDIP.
Baca Juga: Pengamat: PKS Sulit Jadi Koalisi karena Tak Dekat dengan PDIP
"Saya bertekad membangun Boven Digoel sesuai prinsip Trisakti Bung Karno," ujar Benediktus.
Sementara Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, menyadari kinerja seorang kepala daerah adalah cerminan dari keberhasilan partai.
"Kami ini kader partai dan masyarakat tahu. Ada hubungan erat diantara keberhasilan program dan pencapaian program pemerintah dengan keberhasilan partai," jelasnya.
Dalam acara diskusi jelang Kongres PDIP ke-V di Bali pada 8-11 Agustur 2019 ini hadir pula Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yudha yang menyebut prestasi kepala daerah akan berbanding lurus dengan keberhasilan partai merebut suara masyarakat di Pilkada.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Arya Iwantoro Anak Siapa? Ternyata Ayahnya Eks Sekjen Kementan yang Pernah Diperiksa KPK!
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
Pilihan
-
Debut Berujung Duka, Pemain Senegal Meninggal Dunia Usai Kolaps di Lapangan
-
Di Tengah Jalan Raya, Massa Polda DIY Gelar Salat Gaib Massal untuk Korban Represi Aparat
-
Massa Aksi di Depan Polda DIY Dibubarkan Paksa oleh Sekelompok Orang Berpakaian Sipil
-
5 Fakta Mencekam Demo di Mapolda DIY: Gerbang Roboh hingga Ledakan Misterius
-
Suasana Mencekam di Depan Polda DIY, Massa Berhamburan Usai Terdengar Ledakan
Terkini
-
Perang Rusia-Ukraina Masuk Tahun Keempat, PBB Desak Gencatan Senjata Segera
-
Fakta Baru! Pegawai Rental yang Aniaya Petugas SPBU Ternyata Positif Sabu dan Ganja
-
Komisi III DPR RI Sayangkan Guru Honorer di Probolinggo Dipidanakan karena Rangkap Jabatan
-
Sebut Dakwaan Jaksa Tidak Terbukti, Kerry Riza Minta Pembebasan dan Pengembalian Aset
-
Tragedi NS dan Fenomena Filisida: Mengapa Rumah Jadi Ruang Berbahaya bagi Anak?
-
Kubu Kerry Riza Sebut Jaksa Paksakan Keputusan Bisnis Jadi Tindak Pidana Korupsi
-
Konflik Kartel Meksiko Geser Rantai Pasok Narkoba ke Indonesia, BNN Waspadai Jalur Alternatif
-
Di Tengah Jalan Raya, Massa Polda DIY Gelar Salat Gaib Massal untuk Korban Represi Aparat
-
Massa Aksi di Depan Polda DIY Dibubarkan Paksa oleh Sekelompok Orang Berpakaian Sipil
-
Jelang Vonis Korupsi Pertamina, Ketua Hakim Beri Peringatan Keras: Jangan Coba-coba Pengaruhi Kami!