Suara.com - Sejumlah Kepala Daerah yang diusung PDI Perjuangan mengklaim tidak pernah dimintai mahar politik oleh partai yang diketuai Megawati Soekarnoptri.
Pernyataan itu disampaikan perwakilan kepala daerah yang hadir pada diskusi 'Kesiapan PDI Perjuangan menuju Pilkada 2020 dan Testimoni Para Kepala Daerah'.
Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah menuturkan, pihaknya tidak pernah memberi ataupun diminta mahar sepeser pun kepada PDI Perjuangan sebagai partai yang meminangnya. Nurdin mengaku terkejut ketika awal bergabung dengan PDIP ternyata tidak ada mahar politik.
"Kami sangat berhutang budi ke PDI Perjuangan karena mendapat dukungan penuh dari Ibu Megawati Soekarnoputri. Kami sangat kaget karena tidak ada mahar dan lain-lain," kata Nurdin di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (5/8/2019).
Oleh karena itu, Nurdin mengaku setia dengan PDI Perjuangan meski sedang berusaha digoyang oleh DPRD setempat lewat hak angket.
"Kalau parpol lain goyang, PDIP tetap kokoh usung kita," imbuh Nurdin.
Senada dengan Nurdin, Bupati Puncak, Propinsi Papua Willem Wandik, juga menyampaikan bahwa PDIP telah mengawalnya untuk melaksanakan pemerintahan di Kabupaten Puncak sehingga tak lagi terbelakang dan terisolir.
"PDIP tidak pernah minta mahar. Tidak ada. Itu Puji Tuhan. Kami tidak ada mahar. Di daerah itu biasa maharnya luar biasa, tapi di PDIP tidak pernah ada mahar-mahar," kata Willem.
Bupati Boven Digul, Papua, Benediktus Tambonop, yang mengaku dirinya mendapatkan surat penugasan untuk menjadi calon kepala daerah setelah dia mengikuti sekolah partai angkatan yang pertama PDIP.
Baca Juga: Pengamat: PKS Sulit Jadi Koalisi karena Tak Dekat dengan PDIP
"Saya bertekad membangun Boven Digoel sesuai prinsip Trisakti Bung Karno," ujar Benediktus.
Sementara Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, menyadari kinerja seorang kepala daerah adalah cerminan dari keberhasilan partai.
"Kami ini kader partai dan masyarakat tahu. Ada hubungan erat diantara keberhasilan program dan pencapaian program pemerintah dengan keberhasilan partai," jelasnya.
Dalam acara diskusi jelang Kongres PDIP ke-V di Bali pada 8-11 Agustur 2019 ini hadir pula Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yudha yang menyebut prestasi kepala daerah akan berbanding lurus dengan keberhasilan partai merebut suara masyarakat di Pilkada.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
Adik Jadi Tersangka Korupsi Haji, Sikap Gus Yahya: Saya Tak Akan Intervensi
-
KPK Sita Rp100 M, Biro Travel Ramai-ramai Kembalikan Uang Panas Korupsi Kuota Haji
-
Tuai Polemik, Pramono Anung Pasang Badan Soal Pembangunan JPO Sarinah: Untuk Difabel
-
Kasus Mens Rea Berlanjut, Polisi Segera Klarifikasi Pandji Pragiwaksono
-
Doa Ibu Jelang Sidang Vonis Laras Faizati: Semoga Anak Saya Bebas dan Hidupnya Kembali!
-
Profil dan Rekam Jejak Yaqut Cholil Qoumas, Eks Menag yang Kini Tersangka Korupsi Kuota Haji
-
Menanti Vonis Empat Hari Jelang Ultah ke-27, Laras Faizati: Hadiah Terbaik adalah Kebebasan
-
Jakarta Waspada Superflu, Pramono Anung Persilakan Warga Suntik Vaksin Influenza
-
Luluk PKB: Penetapan Tersangka Gus Yaqut Harus jadi Momentum Reformasi Total Tata Kelola Haji
-
6 Fakta Kasus Yaqut Cholil Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Kuota Haji