Suara.com - Pimpinan Pusat Muhamadiyah menduga pengusutan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan hingga kini belum terungkap bukan persoalan masalah lamanya Polri melakukan penyelidikan.
Wakil Ketua Majelis Hukum dan HAM PP, Muhamadiyah, Maneger Nasution menyebut lamanya pengusutan kasus ini karena berkaitan dengan banyaknya kasus-kasus bersifat politis yang ditangani langsung Novel Baswedan.
"Kerumitan pengungkapan siapa pelaku dibalik kekerasan terhadap Novel ini diyakini bukan terkait masalah teknis penyelidikan dan penyidikan, tapi bersifat politis karena banyaknya koruptor yang masuk pengadilan tindak pidana korupsi dan seluruhnya dikenakan hukuman penjara," kata Maneger di Gedung Dakwah PP Muhamadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2019).
Maneger menambahkan penyerangan Novel pun bukan bersifat pribadi. Namun, teror air keras itu ditujukkan menyerang balik KPK lantara lembaga antirasuah tersebut telah menindak sejumlah tersangka yang terjaring korupsi.
"Karena bagi kami, penyerangan terhadap Novel bukan ditujukkan kepada pribadi seorang Novel. Tapi sebuah penyerangan yang nyata sebagai serangan balik terhadap pemberantasan korupsi oleh KPK," kata Maneger.
Maka itu, PP Muhamadiyah mendesak Presiden Joko widodo mengambil alih kasus Novel dan membentuk tim investigasi independen.
"Karena itulah pilihan yang paling logis (Presiden Jokowi bentuk TGPF), paling elegan dan paling diterima publik PP Muhammadiyah senantiasa mendukung upaya pemberantasan korupsi dan pengungkapan kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan secara berkeadilan," tutup Maneger.
Berita Terkait
-
Terkatung-katung, PP Muhammadiyah Desak Jokowi Tarik Kasus Novel di Polri
-
Tim Teknis Kasus Novel Mulai Aktif Besok, Ini Poin-poin Fokus Kerjanya
-
Teror Air Keras Novel Baswedan Penting Dijadikan Materi Capim KPK
-
Agar Kasus Novel Tuntas, Kongres AS Diharapkan Kirim Surat ke Indonesia
-
Koalisi Antikorupsi Minta Pansel KPK Buat Soal Studi Kasus Novel Baswedan
Terpopuler
- 10 Bulan di Laut, 4000 Marinir di Kapal Induk USS Gerald Ford Harus Ngantri Buat BAB
- 7 Bedak Compact Powder Anti Luntur Bikin Glowing Seharian, Cocok Buat Kegiatan Outdoor
- Kecewa Warga Kaltim hingga Demo 21 April, Akademisi Ingatkan soal Kejadian Pati
- 7 Rekomendasi Lipstik Terbaik untuk Kondangan, Tetap On Point Dibawa Makan dan Minum
- Cari Mobil Bekas untuk Wanita? Ini 3 City Car Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
Bukan Hoaks! 9 Warga Papua Termasuk Balita Tewas Ditembak saat Operasi Militer TNI
-
Harga Pangan Hari Ini Naik, Cabai dan Minyak Goreng Meroket
-
Perang AS vs Iran: Trump Perpanjang Gencatan Senjata Tanpa Batas Waktu
-
Gempa 7,5 M Guncang Jepang, Peringatan Tsunami hingga 3 Meter Dikeluarkan
-
Respons Santai Jokowi Soal Pernyataan JK: Saya Orang Kampung!
Terkini
-
Viral Kue Ulang Tahun Bongkar Skandal Toko Hantu di Pemesanan Lewat Ojek Online
-
Ritual Pengusiran Setan Berujung Maut, 2 Nyawa Melayang, Pelaku Bebas dari Hukuman
-
Bukan Sekadar Aturan, Hal Ini Jadi Tantangan Terberat UU PPRT di Lapangan
-
Tunggu Pramono Anung Pulang, Paripurna Ganti Ketua DPRD DKI Digelar 30 April
-
Mengapa Tawuran di Jakarta Tak Pernah Usai? Sosiolog: Mereka Butuh Didengarkan, Bukan Dikhotbahi
-
Mensos Gus Ipul Dorong Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat di Gorontalo dan Pagar Alam
-
Jalur Perdagangan Selat Hormuz Ditutup Donald Trump Membuat Posisi Diplomasi Iran Semakin Terjepit
-
Peduli Kesehatan Perempuan Indonesia, Pertamina Perluas Akses Deteksi Dini Kanker Payudara
-
RUU PPRT Dipercepat, Pemerintah Tegaskan Hak Pekerja Rumah Tangga
-
Kemnaker Salurkan Rp32,25 Miliar untuk Percepat Pemulihan Ekonomi di Sumut dan Aceh