Suara.com - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali menjadi perbincangan terkait usulan lawas pembubaran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang sempat dilontarkan.
Seorang warganet membagikan tangkapan layar pemberitaan berjudul 'Ahok: Bubarkan KPAI Cs, Supaya Nggak Banyak Keluar Uang Negara'.
Akun @Luv_NKRI lantas menuliskan narasi singkat 'Pak Ahok memang seorang visioner' dalam unggahannya itu.
Usulan pembubaran KPAI disampaikan pria yang kini disapa BTP tersebut di Balai kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (20/11/2013).
Kala itu Ahok yang menjabat jadi Wakil Gubernur DKI Jakarta, menilai terdapat banyak komisi tidak jelas ada di Indonesia. Untuk itu, lebih baik dibubarkan daripada menghabiskan uang negara.
"Di Indonesia, pasca reformasi, harusnya banyak komisi-komisi dibubarin saja supaya nggak keluar uang negara. Itu pernyataan saya," kata Ahok.
Pun saat ditanya awak media, contoh komisi yang layak dibubarkan, Ahok menyebut KPAI.
"KPAI misalnya, menurut saya enggak jelas. Cuma enggak bisa dibubarkan karena UU, musti rapat DPR," imbuhnya.
Sontak pernyataan Ahok tersebut menuai perhatian warganet bersamaan dengan polemik yang tengah menyeret KPAI.
Baca Juga: Konflik KPAI dan PB Djarum, Daniel Mananta Angkat Suara
Diketahui, banyak orang melayangkan protes kepada KPAI setelah PB Djarum mengumumkan Audisi Umum Beasiswa Bulu Tangkis berakhir pada 2019.
Bermula pada Februari lalu, saat sekelompok penggiat pemerhati anak menuding salah satu perusahaan rokok Tanah Air melakukan eksploitasi ribuan anak-anak Indonesia, lewat brand image di kaus peserta proses audisi beasiswa bulu tangkis.
Lalu pada Agustus, KPAI dan sejumlah kementerian serta LSM terkait menyelenggarakan rapat koordinasi mengenai dugaan ekploitasi terselubung pada anak.
Salah satu hasil pertemuan itu menyebutkan, "Sepakat mendesak Djarum Foundation untuk sesegara mungkin menghentikan penggunaan anak sebagai media promosi brand image Djarum."
Berita Terkait
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
KPK Beberkan Peran Rudy Tanoesoedibjo di Dugaan Korupsi Bansos, Kuasa Hukum Justru Bersikap Begini!
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!