Suara.com - Pimpinan KPK Kembalikan Mandat ke Presiden, Haris Azhar: Mereka Gagal Memelihara Marwah
Direktur Kantor Hukum dan HAM Lokataru, Haris Azhar menyayangkan langkah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyerahkan tanggung jawab pengelolaan lembaganya kepada Presiden Jokowi. Haris menilai hal itu sebagai bentuk kegagalan pimpinan dalam menjaga muruah KPK.
"Menurut saya pimpinan KPK gagal memelihara atau membawa muruah KPK. Mereka gagal melawan dan akhirnya puncaknya ini sekarang, salah satu yang patut disalahkan ya pimpinan KPK secara akumulatif," kata Haris kepada wartawan, Minggu (15/9/2019).
Menurut Haris, pimpinan KPK tidak seharusnya terkesan kabur ketika lembaga antirasuah diserang dan dilemahkan.
Langkah pimpinan KPK yang mengembalikan tanggung jawab pengelolaan kepada presiden justru dinilai Haris sebagai bentuk tidak bertanggungjawab.
"Saya mah bilang malah itu justru ketidaktanggungjawaban mereka, lagi lawan-lawan begini kok tiba-tiba kabur," ujarnya.
Berkenaan dengan itu, Haris menyingung kasus etik yang menjerat eks Deputi Bidang Penindakan KPK, Firli Bahuri yang kekinian justru terpilih sebagai Ketua KPK periode 2019-2023. Haris menilai seharusnya dugaan pelangggaran etik yang menjerat Firli ketika itu dipublikasikan.
"Dugaan Firli pelanggaran itu, seharusnya pada waktu ada peristiwa itu diumumkan dong. Terus dijelaskan nama tersebut muncul, apakah KPK sudah memberikan namanya ke pansel?" tuturnya.
Sebelumnya, dua pimpinan KPK, Agus Rahardjo dan Laode Muhammad Syarif mengembalikan mandat ke Presiden Jokowi. Itu setelah Wakil Ketua KPK Saut Situmorang telah lebih dulu menyatakan mundur sebagai komisioner KPK.
Baca Juga: Kritik Jokowi Soal KPK, Andi Arief Ungkit Penggulingan Soeharto di UGM
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua KPK Agus Rahardjo saat jumpa pers di halaman Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Jumat (13/9/2019) malam.
Agus mengatakan, Jokowi perlu segera mengambil langkah penyelamatan KPK. Sebab Agus merasa KPK saat ini sudah genting.
"Segera bapak presiden ambil langkah untuk penyelamatan," kata Agus.
Berita Terkait
-
Jokowi Diminta Bekukan Pimpinan KPK dan Tunjuk Pelaksana Tugas
-
KPK Kembalikan Mandat, Mahfud MD: Mereka Bukan Mandataris Presiden
-
Haris Azhar Sebut Ada Rangkaian Intimidasi Terhadap Aktivis HAM Papua
-
Pasca Penyerahan Mandat, ICW: Jokowi Harus Bertemu Pimpinan KPK Secepatnya
-
Tiga Pimpinan KPK 'Pamit', ICW: Presiden Jokowi Harus Temui
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- 9 Mobil Bekas dengan Rem Paling Pakem untuk Keamanan Pengguna Harian
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
Pilihan
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
-
Pengguna PLTS Atap Meningkat 18 Kali Lipat, PLN Buka Kouta Baru untuk 2026
-
Bank Dunia Ingatkan Menkeu Purbaya: Defisit 2027 Nyaris Sentuh Batas Bahaya 3%
-
Jadi Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman Punya Kesamaan Taktik dengan STY
-
Kelangsungan Usaha Tidak Jelas, Saham Toba Pulp Lestari (INRU) Digembok BEI Usai Titah Prabowo
Terkini
-
Sikapi Pembunuhan Anak Kadernya di Cilegon, DPP PKS Desak Polisi Usut Tuntas dan Transparan
-
PKS Kutuk Keras Pembunuhan Sadis Anak Kadernya di Cilegon: Setiap Anak Punya Hak Hidup!
-
Babak Baru Kasus Pembunuhan Kacab Bank BUMN, 15 Tersangka Segera Disidang!
-
KPK Tangkap Jaksa di Banten, Sinyal Keras Perang Korupsi Antar Aparat?
-
DPR Minta Penanganan Luar Biasa untuk Bencana Aceh, Bendera Putih Jadi Alarm Keras
-
Ayah Korban Diperiksa, Misteri Kematian Bocah 9 Tahun di Rumah Mewah Cilegon Masih Gelap?
-
Gubernur Bobby Nasution Jamin Stok Pangan Aman Jelang Nataru
-
KPK Konfirmasi: Ada Jaksa yang Ditangkap Saat OTT di Wilayah Tangerang
-
Pramono Anung Tantang Gen Z Jakarta Atasi Macet dan Sampah, Hadiahnya Jalan-Jalan ke New York
-
Neraka 'Online Scam' ASEAN, Kemiskinan Jadi Umpan Ribuan WNI Jadi Korban TPPO