Suara.com - Pimpinan KPK Kembalikan Mandat ke Presiden, Haris Azhar: Mereka Gagal Memelihara Marwah
Direktur Kantor Hukum dan HAM Lokataru, Haris Azhar menyayangkan langkah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyerahkan tanggung jawab pengelolaan lembaganya kepada Presiden Jokowi. Haris menilai hal itu sebagai bentuk kegagalan pimpinan dalam menjaga muruah KPK.
"Menurut saya pimpinan KPK gagal memelihara atau membawa muruah KPK. Mereka gagal melawan dan akhirnya puncaknya ini sekarang, salah satu yang patut disalahkan ya pimpinan KPK secara akumulatif," kata Haris kepada wartawan, Minggu (15/9/2019).
Menurut Haris, pimpinan KPK tidak seharusnya terkesan kabur ketika lembaga antirasuah diserang dan dilemahkan.
Langkah pimpinan KPK yang mengembalikan tanggung jawab pengelolaan kepada presiden justru dinilai Haris sebagai bentuk tidak bertanggungjawab.
"Saya mah bilang malah itu justru ketidaktanggungjawaban mereka, lagi lawan-lawan begini kok tiba-tiba kabur," ujarnya.
Berkenaan dengan itu, Haris menyingung kasus etik yang menjerat eks Deputi Bidang Penindakan KPK, Firli Bahuri yang kekinian justru terpilih sebagai Ketua KPK periode 2019-2023. Haris menilai seharusnya dugaan pelangggaran etik yang menjerat Firli ketika itu dipublikasikan.
"Dugaan Firli pelanggaran itu, seharusnya pada waktu ada peristiwa itu diumumkan dong. Terus dijelaskan nama tersebut muncul, apakah KPK sudah memberikan namanya ke pansel?" tuturnya.
Sebelumnya, dua pimpinan KPK, Agus Rahardjo dan Laode Muhammad Syarif mengembalikan mandat ke Presiden Jokowi. Itu setelah Wakil Ketua KPK Saut Situmorang telah lebih dulu menyatakan mundur sebagai komisioner KPK.
Baca Juga: Kritik Jokowi Soal KPK, Andi Arief Ungkit Penggulingan Soeharto di UGM
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua KPK Agus Rahardjo saat jumpa pers di halaman Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Jumat (13/9/2019) malam.
Agus mengatakan, Jokowi perlu segera mengambil langkah penyelamatan KPK. Sebab Agus merasa KPK saat ini sudah genting.
"Segera bapak presiden ambil langkah untuk penyelamatan," kata Agus.
Berita Terkait
-
Jokowi Diminta Bekukan Pimpinan KPK dan Tunjuk Pelaksana Tugas
-
KPK Kembalikan Mandat, Mahfud MD: Mereka Bukan Mandataris Presiden
-
Haris Azhar Sebut Ada Rangkaian Intimidasi Terhadap Aktivis HAM Papua
-
Pasca Penyerahan Mandat, ICW: Jokowi Harus Bertemu Pimpinan KPK Secepatnya
-
Tiga Pimpinan KPK 'Pamit', ICW: Presiden Jokowi Harus Temui
Terpopuler
- Aliansi BEM Bersatu: Mobil Fortuner Tiyo Ardianto Tercatat Milik Adik Letjen Purn Setyo Sularso
- 6 Sepatu Adidas Samba Lagi Diskon 50 Persen di Website Resmi, Kesempatan Langka Separuh Harga
- Struktur Kuno Muncul Kembali di Sendang Kamulyan Trenggalek
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- 7 Sunscreen Flek Hitam untuk Usia 50 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
Pilihan
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
-
Link Live Streaming Portugal vs Kongo: Panggung Sesungguhnya CR7?
Terkini
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Harga Minyak Dunia Turun, Pemerintah Jelaskan Alasan Pertamax Belum Ikut Murah
-
Sony Sonjaya Ungkap Peran Nanik S Deyang Dalam Perkara Dugaan Korupsi MBG
-
Sony Sonjaya 'Bernyanyi', Dugaan Pengadaan CCTV Rp300 Miliar Muncul di Kasus MBG
-
Jadi Korban Hanania Grup, Uang Muka Haji Plus Davina Karamoy 10.000 USD Terancam Hangus
-
Kursi Dirut PLN Digoyang Isu Reshuffle, Danantara Beri Sinyal RUPSLB Digelar!
-
Hotel Sultan Dieksekusi, Dasco Minta Kemensetneg Akomodir Nasib Para Karyawan
-
KPK Tegaskan Tak Hentikan Penyelidikan Kasus MBG Meski Kejagung Sudah Tetapkan Tersangka
-
Usai 10 Jam Diperiksa, Sony Sonjaya Keluar dengan Kepala Tegak Tanpa Sepatah Kata
-
Direksi Baru BEI Langsung Temui DPR, Reformasi Pasar Modal dan Integritas Jadi Prioritas