Suara.com - Pimpinan KPK Kembalikan Mandat ke Presiden, Haris Azhar: Mereka Gagal Memelihara Marwah
Direktur Kantor Hukum dan HAM Lokataru, Haris Azhar menyayangkan langkah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyerahkan tanggung jawab pengelolaan lembaganya kepada Presiden Jokowi. Haris menilai hal itu sebagai bentuk kegagalan pimpinan dalam menjaga muruah KPK.
"Menurut saya pimpinan KPK gagal memelihara atau membawa muruah KPK. Mereka gagal melawan dan akhirnya puncaknya ini sekarang, salah satu yang patut disalahkan ya pimpinan KPK secara akumulatif," kata Haris kepada wartawan, Minggu (15/9/2019).
Menurut Haris, pimpinan KPK tidak seharusnya terkesan kabur ketika lembaga antirasuah diserang dan dilemahkan.
Langkah pimpinan KPK yang mengembalikan tanggung jawab pengelolaan kepada presiden justru dinilai Haris sebagai bentuk tidak bertanggungjawab.
"Saya mah bilang malah itu justru ketidaktanggungjawaban mereka, lagi lawan-lawan begini kok tiba-tiba kabur," ujarnya.
Berkenaan dengan itu, Haris menyingung kasus etik yang menjerat eks Deputi Bidang Penindakan KPK, Firli Bahuri yang kekinian justru terpilih sebagai Ketua KPK periode 2019-2023. Haris menilai seharusnya dugaan pelangggaran etik yang menjerat Firli ketika itu dipublikasikan.
"Dugaan Firli pelanggaran itu, seharusnya pada waktu ada peristiwa itu diumumkan dong. Terus dijelaskan nama tersebut muncul, apakah KPK sudah memberikan namanya ke pansel?" tuturnya.
Sebelumnya, dua pimpinan KPK, Agus Rahardjo dan Laode Muhammad Syarif mengembalikan mandat ke Presiden Jokowi. Itu setelah Wakil Ketua KPK Saut Situmorang telah lebih dulu menyatakan mundur sebagai komisioner KPK.
Baca Juga: Kritik Jokowi Soal KPK, Andi Arief Ungkit Penggulingan Soeharto di UGM
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua KPK Agus Rahardjo saat jumpa pers di halaman Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Jumat (13/9/2019) malam.
Agus mengatakan, Jokowi perlu segera mengambil langkah penyelamatan KPK. Sebab Agus merasa KPK saat ini sudah genting.
"Segera bapak presiden ambil langkah untuk penyelamatan," kata Agus.
Berita Terkait
-
Jokowi Diminta Bekukan Pimpinan KPK dan Tunjuk Pelaksana Tugas
-
KPK Kembalikan Mandat, Mahfud MD: Mereka Bukan Mandataris Presiden
-
Haris Azhar Sebut Ada Rangkaian Intimidasi Terhadap Aktivis HAM Papua
-
Pasca Penyerahan Mandat, ICW: Jokowi Harus Bertemu Pimpinan KPK Secepatnya
-
Tiga Pimpinan KPK 'Pamit', ICW: Presiden Jokowi Harus Temui
Terpopuler
- 5 HP Terbaru 2026 Baterai Jumbo 10.000 mAh: Tahan 3 Hari, Performa Kencang
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo Alfamart Hari Ini 2 Mei 2026, Menang Banyak Diskon hingga 60 Persen Kebutuhan Harian
- Promo Indomaret Hari Ini 1 Mei 2026, Dapatkan Produk Hemat 30 Persen
- 5 Cushion Waterproof dan Tahan Lama, Makeup Awet Seharian di Cuaca Panas
Pilihan
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
-
RESMI! Klub Milik Prabowo Subianto Promosi ke Super League
-
Dibayar Rp50 Ribu Sebulan, Guru Ngaji di Kampung Tak Terjamah Sistem Pendidikan
-
10 Spot Wisata Paling Hits di Solo 2026: Paduan Sempurna Budaya, Estetika, dan Gaya Hidup Modern!
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
Terkini
-
Oknum Guru di Bengkayang Ditangkap, Polisi Dalami Kasus Kekerasan Seksual Anak
-
5 Hari Pencarian, Pemancing Tenggelam di Payangan Ditemukan Meninggal
-
Prabowo Bahas Pengawasan Aliran Dana Bersama PPATK di Hambalang
-
Rencana Awal Berubah Jadi Pembunuhan Sekeluarga, Fakta Baru Kasus Rumbai Terungkap
-
Pembunuhan di Rumbai Terungkap, Menantu Korban Diduga Jadi Otak Pelaku
-
PPG Unhas Diusulkan Jadi Pusat Pengembangan Standar MBG Nasional
-
Langit Tangsel Memburuk, Pemkot Siapkan Sanksi Denda hingga Genjot Ekosistem Kendaraan Listrik
-
Netanyahu Terjepit Tekanan Amerika Serikat dan Ancaman Perang Iran
-
Percepat Pemulihan, Kasatgas PRR Minta Daerah Terdampak Bentuk Satgas Provinsi
-
PDIP Dorong Dialog Terbuka Tentukan Ambang Batas Parlemen di RUU Pemilu