Suara.com - Aparat Kepolisian Resor Manokwari, Papua Barat mengklaim telah mengendus adanya provokator terkait rencana aksi damai yang akan dilaksanakan Dewan Adat Papua (DAP) wilayah Doberay, Kamis (19/9/2019) besok.
Terkait alasan itu, aparat kepolisian pun melarang unjuk rasa itu dilaksanakan.
"Untuk aksi besok kami sudah menerima surat pemberitahuan. Aksi akan dikoordinir oleh DAP wilayah Doberray versi Jon Warijo. Kami sudah jawab suratnya yang intinya kami tidak mengizinkan dengan beberapa catatan," kata Kapolres Manokwari, AKBP Adam Erwindi di Manokwari, Rabu (18/9/2019).
Menurut Adam, ada beberapa poin yang menjadi pertimbangan polisi melarang aksi tersebut. Polisi pun menuding ada provokator yang memanfaatkan rencana aksi damai ini untuk memperkeruh kasus rasial yang dialami Mahasiswa asal Papua di Surabaya, Jawa Timur.
"Aksi ini dibalut dengan kampanye damai budaya adat Papua, tapi di dalamnya mempermasalahkan kasus rasis, terkait resolusi PBB, juga mempersoalkan penangkapan tersangka kasus makar di Manokwari, termasuk mempersoalkan menetapkan salah satu tersangka pada kasus ujaran rasis di Surabaya," kata dia.
Sesuai pemberitahuan yang diterima, massa akan melakukan longmach dari kantor DAP di Jalan Pahlawan menuju Lapangan Borarsi Manokwari.
Selain surat pemberitahuan resmi dari Pengurus DAP, lanjut Kapolres, polisi mendapati selebaran berisi seruan kepada masyarakat Papua untuk terlibat dalam aksi tersebut.
"Demi keamanan bersama kami tidak akan mengizinkan massa untuk longmach. Itu sangat beresiko, karena dapat memancing masyarakat untuk melakukan tindakan anarkis seperti 19 Agustus lalu," ujarnya lagi.
Ia mengimbau, masyarakat beraktivitas seperti biasa serta tidak terlibat dalam aksi tersebut.
Baca Juga: Mahasiswa Papua di Surabaya: Bebaskan Veronica Koman Tanpa Syarat
"Aksi ini berpotensi besar ditunggangi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Tentu ada upaya untuk membuat kekacauan, maka masyarakat sebaiknya tidak ikut-ikutan," ujarnya.
Terkait rencana aksi itu, sebut Kapolres, Polisi dibantu TNI terus bersiaga dan siap mengambil tindakan tegas jika massa memaksakan diri untuk longmach.
"Pasukan BKO Brimob dari sejumlah Polda masih disiagakan di Manokwari. Mereka siap dikerahkan untuk melakukan pengamanan di setiap titik," kata dia. (Antara).
Berita Terkait
-
Mahasiswa Papua Surabaya: Veronica Koman Tak Sebar Hoaks dan Provokasi
-
Bawa Poster Dukung Jokowi, Massa Pro Revisi UU KPK Aksi di Depan Gedung KPK
-
Mahasiswa Papua ke Komnas HAM: Cabut Status Tersangka Veronica Koman
-
Pemerintah Siapkan Hercules Jemput Mahasiswa Papua yang Eksodus
-
Bukan Cuma Dilempar Ular Piton, Mahasiswa Papua di Surabaya 2 Kali Diteror
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri
-
Cukai Minuman Manis Ditunda, Siapa yang Bertanggung Jawab atas Kesehatan Anak?