Butuh Rp 2,4 Miliar, Ternyata Atap Rumah Dinas Anies Mau Pakai Kayu Jati

Suara.com - Rencana perbaikan rumah dinas Gubernur DKI Jakarta akan memakan biaya hingga Rp 2,4 Miliar. Anggaran bisa membengkak hingga jumlah tersebut karena perbaikan atapnya menggunakan kayu jati asli.

Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Dinas (Kadis) Cipta Karya, Pertanahan, dan Tata Ruang (DCKTRP), Heru Hermanto. Menurutnya kayu jati sendiri sudah digunakan sejak sebelum ada rencana renovasi.

"Kalau saran dari tim pemugaran, mendekati kayu asli jati, memang enggak kira-kira mahalnya," ujar Heru saat dihubungi, Selasa (8/10/2019).

Menurutnya, anggaran paling banyak dihabiskan untuk perbaikan atap. Tidak hanya kayu jati, bagian atapnya juga dipasang beberapa bahan lainnya.

"Paling besar di atap, hampir berapa ratus (juta) lah. Atap, terus penutup atap, terus di situ penutup atap macam-macam, mulai dari rangka, balok, seng, kemudian dilapisi almunium foil," jelasnya.

Menurut Heru, rumah dinas terakhir kali direnovasi saat masa Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. Namun biaya perbaikannya pada saat itu tidak sampai sebesar rencana kekinian.

"Akhirnya ada beberapa saran dari seksi pemugaran, dirapikan sekalian, kemudian kembalikan seperti bentuk yang awal," kata dia.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta berencana merehabilitasi rumah dinas Gubernur DKI Jakarta di Jalan Taman Suropati, Jakarta Pusat. Nilai anggaran pengerjaannya bahkan mencapai Rp 2,422 miliar.

Kepala Dinas DCKTRP Heru Hermawanto mengatakan, prioritas utama pengerjaan rumah dinas Anies itu adalah pada bagian atapnya. Menurutnya atap rumah tinggal orang nomor satu di Jakarta itu sudah mulai keropos.

Baca Juga: Korban Kebakaran Jatinegara Berharap Dijenguk Langsung Anies Baswedan

"Atap. Atapnya kan banyak yang mulai keropos. Interior-interior, banyak interior, atap plafon. Kalau lantai enggak karena lantainya bagus," ujar Heru saat dihubungi, Jumat (4/10/2019).

Nilai anggaran tersebut telah masuk pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020. Menurutnya anggaran tersebut terbilang wajar karena merehabilitasi bisa lebih mahal dari membangun.