Suara.com - Tenaga Ahli Utama Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin protes kepada Pemimpin Redaksi (Pemred) Koran Tempo terkait buzzer.
Ia menuding Tempo menggiring opini publik supaya memercayai bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengendalikan sendiri para buzzer pro-pemerintah.
"Budi, dengar baik-baik ini," kata Ali Ngabalin di program Indonesia Lawyers Club (ILC) yang ditayangkan tvOne pada Selasa (8/10/2019).
"Saya baca pelan-pelan ini. 'Presiden Joko Widodo harus segera menertibkan para buzzer yang sulit dipercaya, yang sulit dipercaya keberadaannya tidak presiden ketahui, jika bukan ia kendalikan.' Kalimat apa itu yang Anda maksudkan? Kawanku, berikanlah pencerahan kepada rakyat Indonesia. Kenapa Anda mengambil satu kesimpulan dan Anda memberikan kesimpulan bahwa Presiden Joko Widodo mengendalikan buzzer-buzzer bayaran itu?" lanjutnya.
Ia menilai, tulisan dari Tempo itu merupakan kejahatan yang telah mencederai nama kepala negara.
Dirinya juga meminta Tempo untuk tak menyampaikan bantahan, melainkan mengubah sikap dan tidak memakai kuasa media untuk menyerang presiden.
Meski begitu, Budi Setyarso tetapi diberi waktu untuk menanggapi pernyataan Ali Ngabalin itu oleh Presiden ILC Karni Ilyas.
Budi Setyarso menegaskan, media yang ia pimpin tak pernah memiliki niat buruk dalam memproduksi artikel.
Terlebih, kata dia, pers memang memiliki fungsi untuk mengutarakan kritik terhadap pemerintahan.
Baca Juga: Sempat Ditegur Tempo, Akun Gerindra Plagiat Lagi?
"Kami melakukan fungsi ini tidak berdasarkan niat buruk mencederai kepala negara. Ini adalah satu fungsi pers untuk selalu mengajukan kritik. Bahwa kalau bahasanya dianggap menyinggung, saya kira itu penafsiran dari setiap orang mungkin bisa berbeda-beda," ujar Budi Setyarso.
"Saya garisi, kami tidak pernah menulis sesuatu di media berdasarkan niat buruk karena itu memang diatur oleh Dewan Pers," imbuhnya.
Dalam program tersebut, wartawan senior itu juga telah menjelaskan bahwa tulisan dalam Opini Tempo memuat kritik supaya Jokowi menertibkan para pendukungnya agar tidak menebarkan narasi negatif yang disinformatif.
Ia juga mengutip pemberitaan CNN, yang juga dilaporkan media lain, bahwa Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut aktivitas para buzzer pendukung Presiden Jokowi di media sosial justru merugikan kepala negara.
Dilaporkan SUARA.com sebelumnya, Jumat (4/9/2019), Moeldoko mengatakan, "Emosi yang terbangun dari para buzzer itu merugikan. Jadi ya yang perlu dibangun emosi positif lah."
"Betul ada statement dari Pak Moeldoko. Tidak ada sama sekali yang berbeda dengan statement di opini Tempo bahwa memang kita berharap Pak Jokowi menertibkan pendukung, sekali lagi pendukung, bukan menertibkan media sosial," terang Budi Setyarso.
Berita Terkait
-
Lebih Banyak Buzzer Kubu 01 atau 02, Analis Medsos Singgung Emak-emak
-
Babe Haikal Kritik ILC Terkait Ninoy Karundeng, Begini Respons Karni Ilyas
-
Tengku Zul: Periode Kedua Belum Dimulai Tapi Buzzer Sudah Dibuang, Kasihan
-
Ngabalin: Meski Dukung Pemerintah, Penyebar Hoaks Harus Ditertibkan
-
Bilang Buzzer Jokowi Tak Lagi Diperlukan, Moeldoko: Mereka Merugikan
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo
-
Polandia Jadi Negara Eropa Kedua yang Kerja Sama dengan Indonesia Berantas Kejahatan Lintas Negara
-
Gerakan 'Setop Tot tot Wuk wuk' Sampai ke Istana, Mensesneg: Semau-maunya Itu