Mengungkap Cara Kerja Akun Bot Propaganda Pro Indonesia soal Papua

Kesemua unggahan akun tersebut menyebarkan materi serupa, yakni tentang Papua Barat yang pro-pemerintah Indonesia.

Dilaporkan BBC Indonesia, domain ini, begitu juga empat website lain, terdaftar atas satu nama yang diduga palsu, Westi Pearly.

Setelah ditelusuri menggunakan WhatsApp, rupanya nomor telepon yang terhubung dengan akun itu juga terhubung ke akun Facebook, LinkedIn, dan akun Freelancer pribadi bernama Pera Malinda Sihite, yang mengklaim dirinya sebagai co-founder perusahaan konsultan media sosial InsightID.

Salah satu proyek InsightID adalah "Papua Program Development Initiative". Proyek tersebut meneliti perkembangan sosio-ekonomi Papua yang pesat dan mengeksplorasi tantangannya, seperti tertera di website insightid.org, yang kini sudah tak bisa diakses.

Hasil investigasi juga menemukan bahwa 14 domain yang berhubungan dengan Papua telah didaftarkan di hari yang sama menggunakan email co-founder InsightID Abdul Aziz.

Namun, setelah BBC berusaha menghubungi Abdul Aziz dan Pera Malinda Sihite melalui telepon, keduanya tak menjawab, dan permintaan hak jawab yang dikirim lewat surel juga tidak mendapat balasan.

Di lain sisi, setelah Facebook mengabarkan keterlibatan InsightID dalam penyebaran hoaks soal Papua, sejumlah akun terkait lembaga media sosial itu membagikan pengumuman berupa klaim sepihak berbunyi, "Konten kami membela Indonesia melawan narasi hoaks kelompok separatis Papua Merdeka."

Selain itu, mereka juga merepons kabar soal kucuran dana 300 ribu dolar AS untuk iklan di Facebook. Mereka membantahnya dan menyebut bahwa jumlah itu merupakan gabungan dari beragam kelompok yang mengangkat isu Papua.

Giring opini dunia internasional

Baca Juga: Sebut Kondisi di Papua Sudah Aman, Wiranto Minta Aparat Tetap Waspada

Dikutip dari BBC Indonesia, Elise mengatakan, "Berdasar temuan dari investigasi ini, kami menduga bahwa tujuan kampanye ini adalah menggunakan media sosial untuk mempengaruhi opini dunia internasional mengenai Papua."

"Kampanye seperti ini khususnya akan menjadi lebih efektif dalam konteks Papua yang hanya punya sedikit akses pada media yang independen," lanjutnya.

Dirinya khawatir, kebijakan pemerintah negara lain dan forum internasional seperti PBB berpotensi terpengaruh oleh misinformasi dan disinformasi ini.

Negara yang menjadi target antara lain AS, Inggris, Swedia, Belanda, dan Jerman, demikian seperti diberitakan BBC Indonesia.