Suara.com - Menindaklanjuti Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat (Jabar) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar acara Forum Satu Data Jabar.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar, Daud Achmad mengatakan, Forum Satu Data Jabar sebagai wadah komunikasi dan koordinasi dapat dimanfaatkan untuk menyepakati kebutuhan data, baik data prioritas maupun data pendukung, serta menjadi jembatan untuk mencari solusi atas berbagai permasalahan dalam pembangunan daerah.
Untuk itu, Daud mengimbau seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Jabar untuk semakin memperhatikan pengolahan data di instansinya.
Menurut Daud, data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan akan berpengaruh besar terhadap pengambilan keputusan pemerintah. Hal ini pun sesuai pernyataan Gubernur Jabar Ridwan Kamil terkait "Good data, good decision. Bad data, bad decision".
"Pada kesempatan ini, saya mohon seluruh pemangku kepentingan untuk menumbuhkembangkan kesadaran, kepedulian, dan membangun komitmen untuk penyediaan data yang berkualitas bagi proses perencanaan pembangunan daerah di Jawa Barat," ujar Daud, saat membuka acara di Hotel Aston Kota Cirebon, Rabu (23/10/2019).
"Dari data, kita bisa menganalisis perencanaan, implementasi, hingga evaluasi pembangunan. Data dapat mempengaruhi hasil akhirnya, sehingga pengolahan data secara kontinu sangat penting," tambahnya.
Daud pun berharap, Forum Satu Data Jabar ini dapat dilaksanakan secara berkala sebagai perwujudan tata kelola data yang baik dan menjadi forum yang mampu berkontribusi bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan profesional melalui penyediaan data dan informasi yang berkualitas.
Adapun Forum Satu Data Jabar digelar selama dua hari dengan melibatkan Bappeda, Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Jabar, dan Badan Pusat Statistik seluruh kabupaten/kota se-Jabar.
Seluruh peserta akan mendapat arahan dari beberapa narasumber, antara lain Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial, Adi Rusmanto, Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Elektronik Kementerian PPN, Asep Sukmayadi, Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS, Dody Herlando, serta Kasie Informasi Pembangunan Daerah Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Yudi Timor Bimo Prakoso.
Baca Juga: Ridwan Kamil : Program English for Ulama Sumbangsih Santri Jabar
Berita Terkait
-
Wagub Jabar Minta Masyarakat Jangan Diskriminasi Orang Gangguan Jiwa
-
Gubernur Jabar Paparkan Tiga Model Revitalisasi SMK di Jabar
-
Wagub Jabar Optimistis Perda Keagamaan Akan Disahkan DPRD
-
Pemdaprov Jabar Akan Susun MoU Soal Penanganan Pencemaran Sungai Cilamangsi
-
Pemdaprov Jabar Wisuda 2.700 Lulusan Sekoper Cinta
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
Terkini
-
Anggota Komisi III DPR Dukung RUU Polri Atur Jabatan Polisi di Luar Institusi Dibatasi: Supaya Jelas
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Pemerintah Telah Salurkan Dana Rp 10,65 Triliun untuk Kebut Rehabilitasi Pascabencana Sumatera
-
Kabar Gembira! Pajak Kendaraan Listrik di Jakarta Tetap Nol Rupiah, Ini 5 Fakta Terbarunya
-
Eks Ketua BPK Sebut Audit Kerugian Negara Rp1,5 Triliun di Kasus Chromebook Cacat
-
Diduga Ada Jual Beli, KPRP Usul Jalur Kuota Khusus di Rekrutmen Polri Dihapuskan
-
Tanggapi Reformasi Polri, Sahroni Usul Jabatan Polisi di Lembaga Sipil Dibatasi Maksimal 3 Tahun
-
Bobol 7 Gereja di Jateng, Pencuri Ini Keok Usai Jualan Hasil Curian di Medsos
-
Dukung Rekomendasi Reformasi Polri, Abdullah Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden
-
Program SMK 4 Tahun dan SMK Go Global Mulai Berjalan, Ini Jurusan yang Jadi Prioritas