Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengaku pemerintah tetap mewaspadai gerakan kelompok teroris ISIS, menyusul aksi bunuh diri Abu Bakar Al Baghdadi ketika diserang tentara Amerika Serikat.
Mahfud menyampaikan, alasan pemerintah selalui waspada lantaran paham ISIS bertentangan dengan ideologi Pancasila. Menurut Mahfud hukum harus ditegakkan terhadap pihak-pihak yang terpapar paham radikalisme ISIS.
"Kalau di Indonesia tewas atau tidak tewas soal Baghdadi, ISIS itu tetap harus diwaspadai, tetap harus ditindak secara hukum kalau ada di sini. Itu kan jelas-jelas melawan rakyat dan negara Indonesia kalau ISIS dengan secara ideologinya itu beroperasi di sini," kata Mahfud di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2019).
"Jadi tidak ada pengaruhnya terhadap sikap kita, tewas atau tidak tewasnya Al Baghdadi. Enggak tewas pun kita sama tetap menolak ISIS," imbuhnya.
Kendati begitu, Mahfud menilai masyarakat dan aparat keamanan meski bertindak hati-hati dalam menangani persolan penyebaran paham ISIS. Menurutnya, penting untuk menggunakan pendekatan kemanusiaan agar tidak terjadi kesalahan dalam memberantas pihak-pihak yang diduga terpapar paham ISIS.
"TNI atau Polri enggak boleh sembarang bertindak, harus bertindak betul orang yang diduga ISIS punya kapasitas untuk menjadi ISIS yang sungguhan. Pendekatan kemanusiaan juga harus dilaksanakan. Harus hati-hati betul jangan mengorbankan manusia yang tidak berdosa," ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius mengatakan pemerintah tengah mewaspadai kejadian pasca tewasnya pendiri sekaligus khilafah ISIS Abu Bakar Al Baghdadi. Suhardi mengungkapkan kekinian pihaknya terus memantau kejadian di Suriah.
“Kita sudah mendengar (berita) itu tetapi kita tidak boleh meremehkan. Kita perlu memperhatikan apa yang akan terjadi setelah itu,” kata Suhardi di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (28/10) kemarin.
Baca Juga: Salah Terus Sebut Jabatan, Mahfud MD: Kalau Ingat Tito tuh, Ingat Kapolri
Berita Terkait
-
Salah Terus Sebut Jabatan, Mahfud MD: Kalau Ingat Tito tuh, Ingat Kapolri
-
Belum Bahas Kasus Novel, Mahfud MD: Tito ke Sini Bukan sebagai Kapolri
-
Presiden Trump Pamerkan Foto Anjing yang Memburu Abu Bakar Al Baghdadi
-
Cegah WNI Simpatisan Al Baghdadi Balas Dendam, Kemenlu Ikut Arahan BNPT
-
Setelah Tito, Dubes Australia Ikut Temui Mahfud MD
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
Terkini
-
Tak Boleh Kurang, DPRD DKI Wanti-wanti Janji Pramono: Harus Ada 258 Sekolah Swasta Gratis 2026
-
Raja Abdullah II Anugerahkan Prabowo Tanda Kehormatan Bejeweled Grand Cordon Al-Nahda, Ini Maknanya
-
Bawaslu Ungkap Upaya Digitalisasi Pengawasan Pemilu di Tengah Keterbatasan Anggaran
-
Mafindo Ungkap Potensi Tantangan Pemilu 2029, dari AI hingga Isu SARA
-
Bilateral di Istana Merdeka, Prabowo dan Raja Abdullah II Kenang Masa Persahabatan di Yordania
-
August Curhat Kena Serangan Personal Imbas Keputusan KPU soal Dokumen Persyaratan yang Dikecualikan
-
Di Hadapan Prabowo, Raja Yordania Kutuk Ledakan di SMAN 72 Jakarta, Sebut Serangan Mengerikan
-
Usai Disanksi DKPP, Anggota KPU Curhat Soal Beredarnya Gambar AI Lagi Naik Private Jet
-
Dua Resep Kunci Masa Depan Media Lokal dari BMS 2025: Inovasi Bisnis dan Relevansi Konten
-
Soal Penentuan UMP Jakarta 2026, Pemprov DKI Tunggu Pedoman Kemnaker