Suara.com - United Liberation Movement for West Papua—organisasi gerakan pembebasan Papua Barat—menerbitkan seruan agar rakyat Papua memperingati hari kelahiran deklarasi manifesto politik West Papua 1 Desember 1961.
“HUT untuk tahun ini kami lakukan doa pemulihan bagi bangsa Melanesia di West Papua, terutama atas meninggalnya korban kekerasan sepanjang tahun 2019,” kata Direktur Eksekutif ULMWP Markus Haluk, seperti diberitakan Jubi.co.id, Rabu, (27/11/2019).
Hingga November 2019, sedikitnya 200 rakyat Papua terbunuh dalam operasi militer di Nduga. Sementara 40 orang lainnya yang merupakan orang asli maupun perantau tewas selama peristiwa melawan rasisme.
“Juga kita harus mendoakan para tahanan politik yang sedang menjalani proses hukuman dalam penjara. Tak lupa doa bagi para mahasiswa Papua hampir di seluruh Indonesia, dengan terpaksa mereka telah meninggalkan kuliahnya,” kata Haluk menjelaskan.
ULMWP menyerukan kepada seluruh bangsa Papua mulai dari Sorong hingga di ujung Samarai dan serta seluruh pelosok negeri itu, untuk berpartisipasi dalam peringatan 1 Desember 2019 sebagai hari Doa Pemulihan dengan cara menggelar ibadah atas situasi bangsa Melanesia di West Papua.
Tercatat sejak 58 tahun lalu, tepatnya 1 Desember 1961 Dewan Papua pertama yang saat itu disebut Nieuw Guinea Raad, pertama kalinya mendeklarasikan wajah negara West Papua.
Deklarasi ini dilakukan dengan upacara mengibarkan bendera Bintang Fajar bersamaan dengan bendera Belanda.
Pengibaran itu kemudian diiringi pula nyanyian lagu kebangsaan, “Hai Tanahku Papua” dinyanyikan setelah lagu kebangsaan Belanda “Wilhelmus.”
“Meski usia deklarasi 1 Desember itu tak bertahan lama, karena 19 Desember 1961 Indonesia menganeksasi West Papua melalui deklarasi Operasi Militer Trikora,” kata Haluk menjelaskan.
Baca Juga: Buka Dialog ke Kelompok Separatis, Pansus Papua Mau Temui KNPB dan ULMWP
Sejarah peristiwa tahun 1961 menjadi awal sejarah hitam bagi rakyat West Papua, hingga sekarang masuk 2019.
Menuju 2020 ini ULMWP terus bekerja keras bersama semua komponen rakyat bangsa Papua memperjuangkan terwujudnya hak penentuan nasib sendiri melalui Referendum bagi kemerdekaan dan kedaulatan Politik Bangsa Papua.
Berita Terkait
-
Jawaban Polri terkait Dana Desa di Papua Mengalir ke Kaum Pemberontak
-
Polri soal Dana Desa di Papua Mengalir ke Kaum Pemberontak: Masih Dugaan
-
Akui Anggota Terlibat, Kapolda Papua: 13 Kasus HAM Siap Ditindaklanjuti
-
Panitia Khusus Papua Minta Tapol Dibebaskan, Polri: Kasus Tetap Lanjut
-
Papua Barat Iri dengan Jakarta, Gubernur: Dana Otsus Terlalu Kecil
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Dicopot
- Mahfud MD Terkejut dengan Pencopotan BG dalam Reshuffle Kabinet Prabowo
- Viral Murid SD Kompak Tolak Makan Gratis, Anak-Anak Jujur Masalahnya di Menu?
Pilihan
-
3 Kontroversi Purbaya Yudhi Sadewa di Tengah Jabatan Baru sebagai Menteri
-
Indonesia di Ujung Tanduk, Negara Keturunan Jawa Malah Berpeluang Lolos ke Piala Dunia 2026
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan Memori 256 GB, Terbaru September 2025
-
IHSG Jeblok Hingga 1 Persen di Sesi I Perdagangan Selasa Setelah Sertijab Menteri Keuangan
-
19 Tewas di Aksi Demo Anti Korupsi, Eks Persija Jakarta: Pemerintah Pembunuh!
Terkini
-
Jejak Karier Irjen Asep Edi Suheri yang Dituntut Mundur: Punya Prestasi Mentereng
-
Kaldera Toba Kembali dapat Kartu Hijau UNESCO, Gubernur Bobby Nasution Ajak Terus Jaga Bersama
-
Ngaku Merasa Terhormat Jadi Menteri Keuangan, Kinerja Purbaya Yudhi Sadewa Disorot
-
Pamer ATM Prioritas, Anak Menkeu Purbaya Sebut Ciri Orang Miskin: Rasis & Bermental Pengemis
-
Melawan Kritik dengan Kekuatan Negara? TNI Dikecam Keras Karena Laporkan Ferry Irwandi!
-
Bukan Cuma Tudingan 'Agen CIA'? Ini 4 Fakta Geger Lain dari Anak Menkeu Purbaya Sadewa
-
CEK FAKTA: Benarkah Warga Kehilangan Penglihatan karena Gas Air Mata Aparat?
-
7 Fakta di Balik Revolusi Pilkades: Dari Daftar Online Hingga E-Voting Anti Curang
-
Yusril Temui Direktur Lokataru di Tahanan, Jamin Proses Hukum Akan Diawasi
-
Raffi Ahmad vs Politisi Senayan di Bursa Menpora? Sosok Ini Beri Jawaban