Suara.com - United Liberation Movement for West Papua—organisasi gerakan pembebasan Papua Barat—menerbitkan seruan agar rakyat Papua memperingati hari kelahiran deklarasi manifesto politik West Papua 1 Desember 1961.
“HUT untuk tahun ini kami lakukan doa pemulihan bagi bangsa Melanesia di West Papua, terutama atas meninggalnya korban kekerasan sepanjang tahun 2019,” kata Direktur Eksekutif ULMWP Markus Haluk, seperti diberitakan Jubi.co.id, Rabu, (27/11/2019).
Hingga November 2019, sedikitnya 200 rakyat Papua terbunuh dalam operasi militer di Nduga. Sementara 40 orang lainnya yang merupakan orang asli maupun perantau tewas selama peristiwa melawan rasisme.
“Juga kita harus mendoakan para tahanan politik yang sedang menjalani proses hukuman dalam penjara. Tak lupa doa bagi para mahasiswa Papua hampir di seluruh Indonesia, dengan terpaksa mereka telah meninggalkan kuliahnya,” kata Haluk menjelaskan.
ULMWP menyerukan kepada seluruh bangsa Papua mulai dari Sorong hingga di ujung Samarai dan serta seluruh pelosok negeri itu, untuk berpartisipasi dalam peringatan 1 Desember 2019 sebagai hari Doa Pemulihan dengan cara menggelar ibadah atas situasi bangsa Melanesia di West Papua.
Tercatat sejak 58 tahun lalu, tepatnya 1 Desember 1961 Dewan Papua pertama yang saat itu disebut Nieuw Guinea Raad, pertama kalinya mendeklarasikan wajah negara West Papua.
Deklarasi ini dilakukan dengan upacara mengibarkan bendera Bintang Fajar bersamaan dengan bendera Belanda.
Pengibaran itu kemudian diiringi pula nyanyian lagu kebangsaan, “Hai Tanahku Papua” dinyanyikan setelah lagu kebangsaan Belanda “Wilhelmus.”
“Meski usia deklarasi 1 Desember itu tak bertahan lama, karena 19 Desember 1961 Indonesia menganeksasi West Papua melalui deklarasi Operasi Militer Trikora,” kata Haluk menjelaskan.
Baca Juga: Buka Dialog ke Kelompok Separatis, Pansus Papua Mau Temui KNPB dan ULMWP
Sejarah peristiwa tahun 1961 menjadi awal sejarah hitam bagi rakyat West Papua, hingga sekarang masuk 2019.
Menuju 2020 ini ULMWP terus bekerja keras bersama semua komponen rakyat bangsa Papua memperjuangkan terwujudnya hak penentuan nasib sendiri melalui Referendum bagi kemerdekaan dan kedaulatan Politik Bangsa Papua.
Berita Terkait
-
Jawaban Polri terkait Dana Desa di Papua Mengalir ke Kaum Pemberontak
-
Polri soal Dana Desa di Papua Mengalir ke Kaum Pemberontak: Masih Dugaan
-
Akui Anggota Terlibat, Kapolda Papua: 13 Kasus HAM Siap Ditindaklanjuti
-
Panitia Khusus Papua Minta Tapol Dibebaskan, Polri: Kasus Tetap Lanjut
-
Papua Barat Iri dengan Jakarta, Gubernur: Dana Otsus Terlalu Kecil
Terpopuler
- Jalan Putri Hijau/Yos Sudarso Medan Ditutup 31 Januari hingga 6 Februari, Arus Lalin Dialihkan
- 4 Cushion Wardah untuk Tutupi Kerutan Lansia Usia 50 Tahun ke Atas
- Reshuffle Kabinet: Sugiono Jadi Menko PMK Gantikan 'Orang Jokowi', Keponakan Prabowo Jadi Menlu?
- Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
- 5 Mobil Bekas Rp30 Jutaan yang Cocok untuk Guru Honorer: Solusi Ekonomis untuk Mobilitas Sehari-hari
Pilihan
-
Tragis! Bocah 6 Tahun Tewas Jadi Korban Perampokan di Boyolali, Ibunya dalam Kondisi Kritis
-
Pasar Modal Bergejolak, OJK Imbau Investor Rasional di Tengah Mundurnya Dirut BEI
-
5 HP Memori 128 GB di Bawah Rp2 Juta Terbaik Awal 2026: Kapasitas Lega, Harga Ramah di Kantong!
-
5 HP Murah Mirip iPhone Terbaru: Gaya Mewah Boba 3 Mulai Rp900 Ribuan!
-
Rupiah Melemah ke Rp16.786, Tertekan Sentimen Negatif Pasar Saham
Terkini
-
Akal Bulus Maling di Jakbar: Nginap di Hotel Melati, Gasak Rumah Mewah Rp150 Juta Lewat Balkon
-
Akar Masalah Seleksi Hakim MK: Konfigurasi Kekuasaan dan Upaya Melahirkan 'Hakim Boneka'
-
Mabes Polri Endus Praktik Saham Gorengan di Balik IHSG Anjlok, Siap Buru Mafia Pasar Modal
-
IDAI Ingatkan Lonjakan Penyakit Anak di Musim Hujan: Waspada Super Flu hingga Bahaya Zat Kimia
-
Duduki Kursi Ketum PBNU Lagi, Gus Yahya: Semua Kembali Guyub
-
Kasus Resmi Dihentikan, Hogi Minaya Legowo Tak Tuntut Balik
-
Percepat Program Prioritas Pemerintah, Kemendagri Akan Gelar Rakornas Pusat & Daerah 2026
-
Akhirnya Senyum Lebar! Hogi Minaya Blak-blakan Soal Masa Kelam Jadi Tersangka
-
Kemenkes Kerahkan 513 Nakes ke Wilayah Paling Terisolir di Aceh
-
KPK Endus Perintah Petinggi Maktour Travel untuk Hancurkan Barang Bukti Kasus Haji