Nasdem soal Wacana Presiden 3 Periode: Kami Tak Cari Muka ke Jokowi

Suara.com - Sekretaris Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) di DPR RI Saan Mustopa mengklaim jika partainya tidak memiliki niatan mencari muka soal muncuatnya wacana mengenai amendemen UUD 1945 dengan mengubah masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

"Buat apa juga misalnya Nasdem melakukan sesuatu ingin cari muka. Kalau cari muka kemarin saja, periode pertama pencalonan Pak Jokowi misalnya, tapi kami enggak," ujar Saan di Jakarta, Selasa (3/12/2019).

Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengatakan pihak-pihak yang mengusulkan amendemen UUD 1945 dengan mengubah masa jabatan presiden menjadi tiga periode hanya ingin mencari muka.

Adapun NasDem merupakan fraksi di DPR yang mengusulkan perihal wacana perubahan masa jabatan presiden tersebut.

Saan mengatakan sejak awal mendukung Presiden Jokowi untuk maju sebagai calon Presiden pada Pemilu 2014, NasDem telah menyatakan sikap untuk memberikan dukungan tanpa syarat.

NasDem, kata Saan, memandang sosok Presiden Jokowi sebagai putra terbaik bangsa, sehingga memberi dukungan yang tulus sudah menjadi keharusan bagi partai pimpinan Surya Paloh tersebut.

"Kami melihat sosok Pak Jokowi adalah putra terbaik bangsa, maka kita mendukungnya dengan tulus dan tanpa menyaratkan apa pun," kata dia.

Lebih lanjut, Saan mengatakan bahwa wacana mengenai amendemen UUD 1945 dengan mengubah masa jabatan presiden menjadi tiga periode belum menjadi sikap Partai Nasdem, melainkan hanya berupa gagasan.

Dia mengaku bahwa saat ini partainya masih melakukan uji publik untuk menyerap dan mendengar secara langsung tanggapan masyarakat terkait wacana tersebut.

Baca Juga: Belum Lapor LHKPN, KPK Ingatkan Enam Menteri dan 4 Wamen Jokowi

"Kalau ternyata mayoritas masyarakat kita umumnya tidak setuju dengan amendemen, jangankan misalnya tentang masa jabatan, terkait amendemen saja tidak setuju maka Nasdem akan mengikuti sikap dari umumnya masyarakat, NasDem tidak akan setuju," kata dia.

"Jadi kami lihat Presiden sudah bersikap tidak perlu adanya amendemen. Itu masukan buat kita, penting. Nah tinggal kami lihat publik seperti apa." (Antara).